Kendari (ANTARA) - Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Prof Diah Natalisa, MBA mengapresiasi hadirnya Mal pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus sebagai MPP ke-45 se-Indonesia.
"Masyarakat Bombana patut berbangga, karena dengan hadirnya MPP pertama di Sulawesi Tenggara ini masyarakat akan lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu pintu itu," kata Deputi Kemenpan RB, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bombana, H Pajawa Tarika, Jumat.
Ia mengatakan, inovasi dan komitmen Bupati Bombana dengan menghadirkan MPP diyakini akan semakin mempercepat Reformasi Birokrasi terutama dalam pelayanan publik.
“Kami sangat menyambut baik hadirnya MPP Bombana ini. Tentu, hal ini terwujud karena keseriusan dari Pemkab Bombana yang dinakodai H.Tafdil,” tulis Deputi Kemenpan RB.
Diah juga mengatakan, dengan adanya MPP Bombana ini, masyarakat Bombana bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat karena sudah terintegrasi dan berada dalam satu gedung sekaligus.
"Ini sangat mempermudah warga, karena mengurus suatu perizinan atau hal lainya kini bisa dilakukn dalam waktu sangat cepat,” imbuhnya.
Menurut Kadis PMPTSP Bombana itu, serimonial peresmian MPP Bombana dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sultra Hj Nur Endang Abbas mewakili Gubernur, anggota DPD RI asal Sultra Hj Andi Nirwana Tafdil dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo.
Dalam amanah, Sekda Provinsi Sultra, juga memberi apresiasi kepada Bupati Bombana, H. Tafdil yang juga telah menghadirkan MPP pertama di Sultra yang merupakan wujud dari komitmen Pemkab Bombana dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan cepat yang terintegrasi dalam satu tempat.
"Atas nama Pemerintah Provinsi kami sangat menyambut baik inovasi Bupati Bombana ini. Kedepan MPP ini tidak hanya ada di Bombana, namun juga bisa dilakukan di setiap daerah yang ada di Sultra," ujar Sekda.
Sementara anggota DPD RI asal Sultra, Andi Nirwana mengatakan, kehadiran MPP di Bombana ini akan menjadi perhatian pihaknya khususnya di Komite I DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya pada otonomi daerah hubungan pusat dan daerah dengan memperhatikan urusan daerah dan pelayanan masyarakat.
Untuk diketahui bahwa MPP Bombana sebagai pusat pelayanan terpadu dilengkapi sistem teknologi informasi, merupakan gedung pertama di Sultra dan telah di launching Bupati Bombana H Tafdil sejak November 2020 lalu, mengantongi 139 syarat perizinan dengan 14 loket yang disediakan dan bisa dijangkau masyarakat dalam waktu cepat.
Adapun 14 layanan masyarakat terpusat dalam satu ruangan itu, yakni Bank Sultra, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Direktorat Jendral Pajak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, BKD, Pelayanan Koperasi UMKM, Samsat, Polres Bombana (SKCK), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker dan Kantor Pos.
"Masyarakat Bombana patut berbangga, karena dengan hadirnya MPP pertama di Sulawesi Tenggara ini masyarakat akan lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu pintu itu," kata Deputi Kemenpan RB, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bombana, H Pajawa Tarika, Jumat.
Ia mengatakan, inovasi dan komitmen Bupati Bombana dengan menghadirkan MPP diyakini akan semakin mempercepat Reformasi Birokrasi terutama dalam pelayanan publik.
“Kami sangat menyambut baik hadirnya MPP Bombana ini. Tentu, hal ini terwujud karena keseriusan dari Pemkab Bombana yang dinakodai H.Tafdil,” tulis Deputi Kemenpan RB.
Diah juga mengatakan, dengan adanya MPP Bombana ini, masyarakat Bombana bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat karena sudah terintegrasi dan berada dalam satu gedung sekaligus.
"Ini sangat mempermudah warga, karena mengurus suatu perizinan atau hal lainya kini bisa dilakukn dalam waktu sangat cepat,” imbuhnya.
Menurut Kadis PMPTSP Bombana itu, serimonial peresmian MPP Bombana dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sultra Hj Nur Endang Abbas mewakili Gubernur, anggota DPD RI asal Sultra Hj Andi Nirwana Tafdil dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo.
Dalam amanah, Sekda Provinsi Sultra, juga memberi apresiasi kepada Bupati Bombana, H. Tafdil yang juga telah menghadirkan MPP pertama di Sultra yang merupakan wujud dari komitmen Pemkab Bombana dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan cepat yang terintegrasi dalam satu tempat.
"Atas nama Pemerintah Provinsi kami sangat menyambut baik inovasi Bupati Bombana ini. Kedepan MPP ini tidak hanya ada di Bombana, namun juga bisa dilakukan di setiap daerah yang ada di Sultra," ujar Sekda.
Sementara anggota DPD RI asal Sultra, Andi Nirwana mengatakan, kehadiran MPP di Bombana ini akan menjadi perhatian pihaknya khususnya di Komite I DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya pada otonomi daerah hubungan pusat dan daerah dengan memperhatikan urusan daerah dan pelayanan masyarakat.
Untuk diketahui bahwa MPP Bombana sebagai pusat pelayanan terpadu dilengkapi sistem teknologi informasi, merupakan gedung pertama di Sultra dan telah di launching Bupati Bombana H Tafdil sejak November 2020 lalu, mengantongi 139 syarat perizinan dengan 14 loket yang disediakan dan bisa dijangkau masyarakat dalam waktu cepat.
Adapun 14 layanan masyarakat terpusat dalam satu ruangan itu, yakni Bank Sultra, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Direktorat Jendral Pajak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, BKD, Pelayanan Koperasi UMKM, Samsat, Polres Bombana (SKCK), BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker dan Kantor Pos.