Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk mengejar target 100 juta penduduk lagi yang menerima vaksin guna membentuk kekebalan kelompok dari penularan virus corona baru itu.
Selain melalui TNI-Polri, Kemenkes membeberkan strategi dengan memperbanyak pos vaksinasi di desa dan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Strateginya perbanyak pos-pos vaksinasi di desa, yang bertanggung jawab puskesmas. Kita bekerja sama dengan BKKBN untuk vaksinasi pendekatan keluarga," ujar Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Jumat.
Untuk percepatan vaksinasi pada lanjut usia, pihaknya masih memiliki tantangan besar dibandingkan dengan masyarakat muda.
Selain untuk akses kedatangannya, tidak ada keluarga yang mengantarkan, bisa juga karena ditakuti oleh keluarganya. Ada pula yang memilih untuk pasrah dengan keadaan.
"Sudah pasti data 'fatality rate' tertinggi di lansia. Contoh di DKI Jakarta, lansianya sudah 70 persen divaksinasi, karena menggerakkan sumber daya yang ada seperti RT/RW, ada peer group (tekanan kelompok) dengan membawa lansia yang sudah disuntik," ujar Maxi.
Selain itu, BKKBN melakukan tugasnya untuk pendekatan kepada keluarga untuk mau melakukan vaksinasi.
Kemenkes juga melakukan kerja sama dengan lintas kementerian terkait untuk menjangkau daerah yang sulit terjangkau vaksinasi, dengan memperbanyak sumber daya manusia dan menggerakkan orang-orang dengan pendekatan lokal agar mau divaksinasi.
"Kemenko PMK, mereka punya komunitas untuk daerah yang sulit, bisa kita gerakkan. Misalnya Kementerian Sosial, orang datang karena ada bansos (bantuan sosial). Orang mungkin datang jalan kaki untuk bansos, itu pendekatan yang bagus," ujar dia.
Untuk distribusi vaksin, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dapat mengatur untuk kabupaten/kota yang sulit terjangkau dengan akses darat, dengan pengiriman vaksin COVID-19 sebulan sekali.
Vaksin tersebut, kata Maxi, juga akan diperbanyak jumlahnya untuk menggenjot penerimanya.
Dengan demikian, jika vaksinasi dosis pertama sudah mencangkup 70 persen di suatu daerah, termasuk lansia sebanyak 60 persen, hal tersebut akan mendorong daerah untuk dapat menurunkan status level PPKM.
Selain melalui TNI-Polri, Kemenkes membeberkan strategi dengan memperbanyak pos vaksinasi di desa dan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Strateginya perbanyak pos-pos vaksinasi di desa, yang bertanggung jawab puskesmas. Kita bekerja sama dengan BKKBN untuk vaksinasi pendekatan keluarga," ujar Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Jumat.
Untuk percepatan vaksinasi pada lanjut usia, pihaknya masih memiliki tantangan besar dibandingkan dengan masyarakat muda.
Selain untuk akses kedatangannya, tidak ada keluarga yang mengantarkan, bisa juga karena ditakuti oleh keluarganya. Ada pula yang memilih untuk pasrah dengan keadaan.
"Sudah pasti data 'fatality rate' tertinggi di lansia. Contoh di DKI Jakarta, lansianya sudah 70 persen divaksinasi, karena menggerakkan sumber daya yang ada seperti RT/RW, ada peer group (tekanan kelompok) dengan membawa lansia yang sudah disuntik," ujar Maxi.
Selain itu, BKKBN melakukan tugasnya untuk pendekatan kepada keluarga untuk mau melakukan vaksinasi.
Kemenkes juga melakukan kerja sama dengan lintas kementerian terkait untuk menjangkau daerah yang sulit terjangkau vaksinasi, dengan memperbanyak sumber daya manusia dan menggerakkan orang-orang dengan pendekatan lokal agar mau divaksinasi.
"Kemenko PMK, mereka punya komunitas untuk daerah yang sulit, bisa kita gerakkan. Misalnya Kementerian Sosial, orang datang karena ada bansos (bantuan sosial). Orang mungkin datang jalan kaki untuk bansos, itu pendekatan yang bagus," ujar dia.
Untuk distribusi vaksin, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah dapat mengatur untuk kabupaten/kota yang sulit terjangkau dengan akses darat, dengan pengiriman vaksin COVID-19 sebulan sekali.
Vaksin tersebut, kata Maxi, juga akan diperbanyak jumlahnya untuk menggenjot penerimanya.
Dengan demikian, jika vaksinasi dosis pertama sudah mencangkup 70 persen di suatu daerah, termasuk lansia sebanyak 60 persen, hal tersebut akan mendorong daerah untuk dapat menurunkan status level PPKM.