Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apakah Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara kita sudah mewujudkan demokrasi? Menurut saya sudah," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kata dia, masyarakat bebas berpendapat, mengkritik pemerintah, dan pemerintah juga memberikan kebebasan untuk itu, tidak bersikap otoriter.
Emrus mengaku kerap mengkritik pemerintah, seperti soal komunikasi pemerintah mengenai COVID-19, bahkan ia juga meminta menteri mundur.
"Tidak ada itu tekanan terhadap saya karena mengkritik pemerintah. Jadi, saya membuktikan di kepemimpinan Presiden Jokowi kebebasan berpendapat terjamin," katanya.
Menurut dia, jika ada kelompok yang mengatakan pemerintah anti kritik hanya karena mural maka hal itu perlu dipertanyakan.
Ia lantas menyebut mural yang bertuliskan "kami lapar". Menurut dia, mural itu bukanlah bentuk dari kritik, melainkan lebih kepada menimbulkan manipulasi persepsi publik.
"Kritik itu haruslah disertai data, fakta, bukti, dan argumentasi. Kalau seperti mural atau spanduk dengan slogan seperti 'kami lapar' itu data, fakta, bukti, dan argumentasi tidak ada. Kalau ada datanya maka pemerintah kan jadi bisa menjangkaunya," kata dia.
Tolok ukur lainnya tentang demokrasi berjalan dengan baik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut dia, yakni dengan keberhasilan menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Legislatif 2019, serta dalam Pilkada 2020.
Bahkan menurut Emrus, Pilkada 2020 berhasil digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian, lanjut dia, pesta demokrasi sampai di tingkat pemilihan kepala desa pun berhasil digelar dengan baik.
Menurut Emrus, kalaupun ada yang kurang maka hal itu wajar saja karena memang tidak ada yang sempurna dalam pembangunan.
"Pembangunan demokrasi juga pasti ada kekurangan di sana-sini karena bangsa ini kita bangun bersama dengan distribution of power," ujarnya.