Baubau (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Yulia Widiarti mengemukakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diperoleh 17 kelurahan di daerah itu telah tuntas dikerjakan.
"Secara umum di 17 kelurahan itu, baik soal keuangannya maupun fisiknya sudah selesai 100 persen, tinggal menunggu dari Balai Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP) Provinsi Sultra bersama-sama Pokja turun ke lapangan untuk kesesuaian RAB dan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan," ujar Yulia di Baubau, Sultra, Jumat.
Program dari Kementerian PUPR melalui Balai Pengembangan Kualitas Permukiman Provinsi Sultra itu merupakan kegiatan pemerintah dalam mempercepat penanganan wilayah kumuh di perkotaan.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp300 juta per kelurahan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya semacam padat karya atau gotong royong itu lebih besar diporsikan untuk pembayaran upah pekerja dari pada pembelian material atau bahan.
"Porsinya sekitar 60:40 persen. Mungkin ini adalah strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak diberi secara cuma-cuma, karena pekerjaan yang memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat di saat pandemi COVID-19," katanya.
Ke-17 kelurahan yang menerima program KOTAKU pada 2021 yakni, Kelurahan Waborobo, Sulaa, Labalawa, Tampuna, Karya Baru, Gonda Baru, Kaisabu Baru, Lanto, Bataraguru, Bukit Wolio Indah, Batulo, Kadolo, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Liwuto dan Kelurahan Sukanaeyo.
Lebih lanjut dia menjelaskan, program Kotaku untuk daerah itu pernah diperoleh juga ditahun-tahun sebelumnya dengan anggaran yang lebih besar mencapai Rp500 juta, Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk peningkatan kualitas skala lingkungan.
"Jadi kita tinggal menunggu (lagi) untuk ke depannya itu turun. Kita sudah mengirimkan data kumuh kita di tiap kelurahan," ucapnya.
Menurut dia, penanganan kawasan kumuh didaerah itu sudah dipatenkan untuk dituntaskan oleh pemerintah pusat kurang lebih 80 hektare dengan juga berkolaborasi dan disinergikan dengan kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota.
"Jadi pusat itu melihat tingkat kekumuhan yang tinggi itu dimana, jadi tergantung kekumuhannya itu sedang, rendah, atau tinggi. Itu sudah dibagi-bagi," imbuh Yulia yang juga Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau.
"Secara umum di 17 kelurahan itu, baik soal keuangannya maupun fisiknya sudah selesai 100 persen, tinggal menunggu dari Balai Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP) Provinsi Sultra bersama-sama Pokja turun ke lapangan untuk kesesuaian RAB dan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan," ujar Yulia di Baubau, Sultra, Jumat.
Program dari Kementerian PUPR melalui Balai Pengembangan Kualitas Permukiman Provinsi Sultra itu merupakan kegiatan pemerintah dalam mempercepat penanganan wilayah kumuh di perkotaan.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp300 juta per kelurahan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya semacam padat karya atau gotong royong itu lebih besar diporsikan untuk pembayaran upah pekerja dari pada pembelian material atau bahan.
"Porsinya sekitar 60:40 persen. Mungkin ini adalah strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak diberi secara cuma-cuma, karena pekerjaan yang memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat di saat pandemi COVID-19," katanya.
Ke-17 kelurahan yang menerima program KOTAKU pada 2021 yakni, Kelurahan Waborobo, Sulaa, Labalawa, Tampuna, Karya Baru, Gonda Baru, Kaisabu Baru, Lanto, Bataraguru, Bukit Wolio Indah, Batulo, Kadolo, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Liwuto dan Kelurahan Sukanaeyo.
Lebih lanjut dia menjelaskan, program Kotaku untuk daerah itu pernah diperoleh juga ditahun-tahun sebelumnya dengan anggaran yang lebih besar mencapai Rp500 juta, Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk peningkatan kualitas skala lingkungan.
"Jadi kita tinggal menunggu (lagi) untuk ke depannya itu turun. Kita sudah mengirimkan data kumuh kita di tiap kelurahan," ucapnya.
Menurut dia, penanganan kawasan kumuh didaerah itu sudah dipatenkan untuk dituntaskan oleh pemerintah pusat kurang lebih 80 hektare dengan juga berkolaborasi dan disinergikan dengan kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota.
"Jadi pusat itu melihat tingkat kekumuhan yang tinggi itu dimana, jadi tergantung kekumuhannya itu sedang, rendah, atau tinggi. Itu sudah dibagi-bagi," imbuh Yulia yang juga Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau.