Pemerintah kejar target 10 ribu kasus COVID per hari pada bulan Agustus
Senin, 12 Juli 2021 18:42 WIB
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi. (ANTARA/HO Sekretariat Presiden)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mengejar target untuk bisa menurunkan laju penularan kasus COVID-19 hingga 10 ribu kasus per hari di bulan Agustus mendatang dengan terus mempertahankan jumlah testing dan tracing.
"Target kita bersama adalah menekan laju penularan yakni dengan menurunkan kasus sampai dengan 10.000 kasus per hari di bulan Agustus," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Senin.
Dedy menekankan pemerintah akan tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding dengan masa sebelum PPKM Darurat. Hal itu dilakukan agar pemerintah mendapatkan angka konkret penurunan kasus harian.
Ia pun mengingatkan pimpinan pemerintah daerah untuk menelaah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang target testing tiap kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Darurat.
Koordinator PPKM Darurat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun, lanjut Dedy, meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target testing. Hal itu, perlu dilakukan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa benar-benar berakhir pada 20 Juli mendatang.
"Koordinator PPKM Darurat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut, salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM Darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021 nanti," ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Dedy, juga diminta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat hingga 50 persen.
Pasalnya, berdasarkan laporan Google, rata-rata pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30 persen, sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun di kisaran 40 persen.
"Dengan kerja bersama, pemerintah daerah juga kami minta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat sampai dengan 50 persen, tidak cukup dengan 30 persen seperti di awal tahun saat kita menekan loncatan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru," katanya.
Di sisi lain, Dedy menuturkan pemerintah juga terus berupaya untuk menangani lonjakan kasus yang tengah terjadi. Salah satunya dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur dan ruang rawat inap dengan melakukan konversi tempat tidur yang ada di rumah sakit menjadi ruang perawatan intensif.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen dengan harga yang stabil dan terjangkau.
"Target kita bersama adalah menekan laju penularan yakni dengan menurunkan kasus sampai dengan 10.000 kasus per hari di bulan Agustus," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Senin.
Dedy menekankan pemerintah akan tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding dengan masa sebelum PPKM Darurat. Hal itu dilakukan agar pemerintah mendapatkan angka konkret penurunan kasus harian.
Ia pun mengingatkan pimpinan pemerintah daerah untuk menelaah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang target testing tiap kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Darurat.
Koordinator PPKM Darurat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun, lanjut Dedy, meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target testing. Hal itu, perlu dilakukan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa benar-benar berakhir pada 20 Juli mendatang.
"Koordinator PPKM Darurat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut, salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM Darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021 nanti," ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Dedy, juga diminta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat hingga 50 persen.
Pasalnya, berdasarkan laporan Google, rata-rata pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30 persen, sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun di kisaran 40 persen.
"Dengan kerja bersama, pemerintah daerah juga kami minta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat sampai dengan 50 persen, tidak cukup dengan 30 persen seperti di awal tahun saat kita menekan loncatan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru," katanya.
Di sisi lain, Dedy menuturkan pemerintah juga terus berupaya untuk menangani lonjakan kasus yang tengah terjadi. Salah satunya dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur dan ruang rawat inap dengan melakukan konversi tempat tidur yang ada di rumah sakit menjadi ruang perawatan intensif.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Pewarta : Ade irma Junida
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
RSUD Kota Kendari mendapat bantuan tabung dan regulator oksigen medis
18 October 2022 13:00 WIB, 2022
Kadin Sulawesi Tenggara hibahkan mesin oksigen generator kepada RSUD Kendari
05 October 2022 15:37 WIB, 2022
Menkes sebut kebutuhan oksigen naik lima kali lipat jadi 2.000 ton/hari
16 July 2021 15:35 WIB, 2021
Menko Luhut: Pesanan oksigen konsentrator dari Singapura tiba Jumat ini
09 July 2021 11:21 WIB, 2021
Menko Luhut: Pemerintah pesan 10 ribu tabung oksigen konsentrator dari Singapura
06 July 2021 13:46 WIB, 2021
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Ombudsman minta Pemkot Kendari tidak pilih kasih soal izin penertiban
11 December 2023 14:39 WIB, 2023