Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pembangunan terminal barang di Kota Kendari agar setiap kendaraan angkutan barang (peti kemas) dengan beban berat tidak lagi melewati jalan dalam kota tetapi langsung masuk dalam terminal itu.
"Pembangunan terminal barang ini dipandang perlu, sekaligus bisa meminimalisir kerusakan jalan dalam kota yang setiap saat dilewati kendaraan dengan daya angkut puluhan ton dari titik pelabuhan ke tempat tujuan," kata Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, saat menghadiri rapat koordinasi terkait pembangunan jalan lingkar kota Kendari dan permasalahan angkutan barang yang 'Over Dimensioan Over Loading' (ODOL) yang diselenggarakan Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sultra di Kendari, Rabu.
Menurut Hado, penyediaan lahan seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Kendari sementara pembangunan fisik terkait terminalnya sudah menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.
Mantan Pj.Wali Kota Baubau itu mengungkapkan, untuk memilih lokasi terminal angkutan barang itu harus melibatkan berbagai instansi teknis, seperti dukungan terhadap rencana pengembangan, kinerja lalu lintas, keterpaduan moda transportasi, jaringan lintas dan kelas jalan. Kemudian, keterhubungan dan pusat ekonomi, kebutuhan biaya pembangunan dan indikasi dampak lingkungan.
Ia mengatakan, mengenai jaringan lintas dan jalan, kota Kendari sejak masa pemerintahan bapak Walikota Asrun, telah membangun jalan lingkar luar (auter ring road), dan mulai tahun 2021 ini di bawa pemerintah Walikota Sulkarnain Kadir, telah dialihkan ke Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) XXI melalui anggaran pusat.
"Tentu untuk membangunan terminal angkutan barang harus memenuhi persyaratan teknis, standar kualitas bangunan, keandalan, keamanan, kenyamanan dan estetika," kata Hado Hasina.
Sejumlah persoalan angkutan barang di Kota Kendari, juga akan teratasi dan tidak lagi menumpuk dalam satu tempat, sehingga antrian angkutan barang di pelabuhan tidak lagi menjadi kendala. Proses over loading (muatan lebih) angkutan barang di tengah perjalanan.
"Terminal angkutan barang harsus dibuat senyaman mungkin. Jangan jadi pangkalan truk yang dipakai untuk tempat mangkal di daerah tertentu, tetapi sudah harus masuk pada terminal barang," tuturnya.
Hado mengatakan Kota kendari sebagai ibukota provinsi Sultra memang harus ada terminal barang. Akan tetapi bukan asal ada saja. Konsep pembangunan terminal barang itupun harus jelas. Tidak sekadar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tapi fungsi pelayanan diabaikan.
Sebelumnya, Sekda Kota Kendari, Ny Nahwa Umar mengatakan mendukung upaya pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan Sultra untuk memfasilitasi pembangunan terminal barang di kota ini.
"Soal lahan untuk terminal barang, Pemkot Kendari, akan berupaya semaksimal mungkin terkait tempat dan areal yang dibutuhkan sebuah terminal barang tersebut," ujar mantan Kepala Dionas BPKAD Kendari itu.
"Pembangunan terminal barang ini dipandang perlu, sekaligus bisa meminimalisir kerusakan jalan dalam kota yang setiap saat dilewati kendaraan dengan daya angkut puluhan ton dari titik pelabuhan ke tempat tujuan," kata Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, saat menghadiri rapat koordinasi terkait pembangunan jalan lingkar kota Kendari dan permasalahan angkutan barang yang 'Over Dimensioan Over Loading' (ODOL) yang diselenggarakan Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sultra di Kendari, Rabu.
Menurut Hado, penyediaan lahan seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Kendari sementara pembangunan fisik terkait terminalnya sudah menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.
Mantan Pj.Wali Kota Baubau itu mengungkapkan, untuk memilih lokasi terminal angkutan barang itu harus melibatkan berbagai instansi teknis, seperti dukungan terhadap rencana pengembangan, kinerja lalu lintas, keterpaduan moda transportasi, jaringan lintas dan kelas jalan. Kemudian, keterhubungan dan pusat ekonomi, kebutuhan biaya pembangunan dan indikasi dampak lingkungan.
Ia mengatakan, mengenai jaringan lintas dan jalan, kota Kendari sejak masa pemerintahan bapak Walikota Asrun, telah membangun jalan lingkar luar (auter ring road), dan mulai tahun 2021 ini di bawa pemerintah Walikota Sulkarnain Kadir, telah dialihkan ke Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) XXI melalui anggaran pusat.
"Tentu untuk membangunan terminal angkutan barang harus memenuhi persyaratan teknis, standar kualitas bangunan, keandalan, keamanan, kenyamanan dan estetika," kata Hado Hasina.
Sejumlah persoalan angkutan barang di Kota Kendari, juga akan teratasi dan tidak lagi menumpuk dalam satu tempat, sehingga antrian angkutan barang di pelabuhan tidak lagi menjadi kendala. Proses over loading (muatan lebih) angkutan barang di tengah perjalanan.
"Terminal angkutan barang harsus dibuat senyaman mungkin. Jangan jadi pangkalan truk yang dipakai untuk tempat mangkal di daerah tertentu, tetapi sudah harus masuk pada terminal barang," tuturnya.
Hado mengatakan Kota kendari sebagai ibukota provinsi Sultra memang harus ada terminal barang. Akan tetapi bukan asal ada saja. Konsep pembangunan terminal barang itupun harus jelas. Tidak sekadar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tapi fungsi pelayanan diabaikan.
Sebelumnya, Sekda Kota Kendari, Ny Nahwa Umar mengatakan mendukung upaya pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan Sultra untuk memfasilitasi pembangunan terminal barang di kota ini.
"Soal lahan untuk terminal barang, Pemkot Kendari, akan berupaya semaksimal mungkin terkait tempat dan areal yang dibutuhkan sebuah terminal barang tersebut," ujar mantan Kepala Dionas BPKAD Kendari itu.