Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, membentuk tim antikonflik guna mencegah lebih dini pertikaian yang disebabkan oleh persoalan perbatasan.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa di Buton Selatan kerap terjadi konflik, baik konflik yang disebabkan oleh persoalan perbatasan, konflik karena persoalan kriminalitas dan lainnya," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buton Selatan, Laode Firman Hamza, di Batauga ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Jumat.
Ia mengatakan, konflik perbatasan di daerah itu kerap terjadi, baik antara desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan, dan Buton Selatan dengan Kabupaten Buton. Termasuk konflik perbatasan antara Buton Selatan dengan Kota Baubau, hingga Buton Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perbatasan kepulauan Kawi-kawia.
"Secara umum di Buton Selatan itu kerap terjadi konflik, oleh karena itu pemerintah akan meluncurkan sebuah program semacam strategi penyelesaian konflik berbasis masyarakat," katanya.
Saat ini, kata dia, tim antikonflik yang dibentuk baru dilaksanakan pada dua kecamatan yakni Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Namun dalam waktu dekat tim pencegahan konflik tersebut akan dibentuk disemua desa.
"Kita sudah melakukan sosialisasi di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat komponen terkait. Kita juga sudah menurunkan tim untuk mensosialisasikan itu. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama, tim anti konflik mulai dari desa, kecamatan, kabupaten akan terbentuk. Dan setelah terbentuk kita akan mencoba luncurkan," katanya.
Ia juga mengatakan akan mendorong strategi penyelesaian konflik dengan melibatkan banyak komponen-komponen sebagai upaya deteksi dini pencegahan supaya tidak menjadi konflik skala besar. Sehingga diharapkan semua kecamatan di daerah itu menjadi kawasan antikonflik.
"Misalnya ada potensi konflik yang terjadi di masyarakat, dengan adanya tim antikonflik ini upaya deteksi dini sudah bisa kita lakukan. Artinya potensi-potensi konflik itu tidak berlarut begitu saja," katanya.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa di Buton Selatan kerap terjadi konflik, baik konflik yang disebabkan oleh persoalan perbatasan, konflik karena persoalan kriminalitas dan lainnya," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buton Selatan, Laode Firman Hamza, di Batauga ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Jumat.
Ia mengatakan, konflik perbatasan di daerah itu kerap terjadi, baik antara desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan, dan Buton Selatan dengan Kabupaten Buton. Termasuk konflik perbatasan antara Buton Selatan dengan Kota Baubau, hingga Buton Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perbatasan kepulauan Kawi-kawia.
"Secara umum di Buton Selatan itu kerap terjadi konflik, oleh karena itu pemerintah akan meluncurkan sebuah program semacam strategi penyelesaian konflik berbasis masyarakat," katanya.
Saat ini, kata dia, tim antikonflik yang dibentuk baru dilaksanakan pada dua kecamatan yakni Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Namun dalam waktu dekat tim pencegahan konflik tersebut akan dibentuk disemua desa.
"Kita sudah melakukan sosialisasi di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat komponen terkait. Kita juga sudah menurunkan tim untuk mensosialisasikan itu. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama, tim anti konflik mulai dari desa, kecamatan, kabupaten akan terbentuk. Dan setelah terbentuk kita akan mencoba luncurkan," katanya.
Ia juga mengatakan akan mendorong strategi penyelesaian konflik dengan melibatkan banyak komponen-komponen sebagai upaya deteksi dini pencegahan supaya tidak menjadi konflik skala besar. Sehingga diharapkan semua kecamatan di daerah itu menjadi kawasan antikonflik.
"Misalnya ada potensi konflik yang terjadi di masyarakat, dengan adanya tim antikonflik ini upaya deteksi dini sudah bisa kita lakukan. Artinya potensi-potensi konflik itu tidak berlarut begitu saja," katanya.