Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tanpa adanya pemulihan dari sisi kesehatan sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 maka akan sangat sulit mengharapkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pandemi COVID-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian bagi negara mana pun di dunia,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan pandemi masih menjadi ancaman bagi seluruh negara yang ditandai dengan beberapa faktor, seperti kasus harian di India yang sangat tinggi meski sudah mulai turun.
Kemudian gelombang baru yang masih terus terjadi termasuk di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Berikutnya berbagai varian virus masih terus bermunculan, sedangkan kemampuan dan intensitas penegakan disiplin protokol kesehatan di setiap negara berbeda-beda.
Selanjutnya, kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap pasokan vaksin secara global yang juga masih timpang.
Oleh sebab itu ia menegaskan untuk mengakhiri pandemi maka dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara dan tidak ada satu pun yang tertinggal sehingga akan menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan.
Sementara untuk Indonesia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menjaga sikap antisipatif sembari memberi respon yang tepat terhadap segala dinamika yang terjadi termasuk terhadap APBN.
Ia menjelaskan APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital akan selalu digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM.
“Tahun 2020 dan 2021 mengajarkan kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel, menjadi faktor penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan COVID-19 dapat dilakukan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Ia menyatakan APBN harus tetap bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha.
“Kita tentu terus berikhtiar dan melakukan segala daya upaya agar pandemi dapat segera usai,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian ia menekankan sikap waspada harus tetap tinggi sehingga APBN dapat merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat sekaligus tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi.
Ia mengatakan APBN 2022 nantinya akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah sangat menghargai dukungan dan kerja sama terus-menerus dari seluruh fraksi dalam penanganan pandemi COVID-19,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Ia pun berharap pandemi di dalam negeri dapat terus dikendalikan melalui berbagai upaya mulai dari penegakan protokol kesehatan, peningkatan testing, tracing and treatment, maupun vaksinasi.
“Kerja sama seluruh komponen bangsa dan semangat gotong-royong untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi sangat penting untuk terus diperkuat,” ujar Sri Mulyani.
“Pandemi COVID-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian bagi negara mana pun di dunia,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan pandemi masih menjadi ancaman bagi seluruh negara yang ditandai dengan beberapa faktor, seperti kasus harian di India yang sangat tinggi meski sudah mulai turun.
Kemudian gelombang baru yang masih terus terjadi termasuk di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Berikutnya berbagai varian virus masih terus bermunculan, sedangkan kemampuan dan intensitas penegakan disiplin protokol kesehatan di setiap negara berbeda-beda.
Selanjutnya, kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap pasokan vaksin secara global yang juga masih timpang.
Oleh sebab itu ia menegaskan untuk mengakhiri pandemi maka dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara dan tidak ada satu pun yang tertinggal sehingga akan menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan.
Sementara untuk Indonesia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menjaga sikap antisipatif sembari memberi respon yang tepat terhadap segala dinamika yang terjadi termasuk terhadap APBN.
Ia menjelaskan APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital akan selalu digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM.
“Tahun 2020 dan 2021 mengajarkan kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel, menjadi faktor penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan COVID-19 dapat dilakukan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Ia menyatakan APBN harus tetap bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha.
“Kita tentu terus berikhtiar dan melakukan segala daya upaya agar pandemi dapat segera usai,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian ia menekankan sikap waspada harus tetap tinggi sehingga APBN dapat merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat sekaligus tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi.
Ia mengatakan APBN 2022 nantinya akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah sangat menghargai dukungan dan kerja sama terus-menerus dari seluruh fraksi dalam penanganan pandemi COVID-19,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Ia pun berharap pandemi di dalam negeri dapat terus dikendalikan melalui berbagai upaya mulai dari penegakan protokol kesehatan, peningkatan testing, tracing and treatment, maupun vaksinasi.
“Kerja sama seluruh komponen bangsa dan semangat gotong-royong untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi sangat penting untuk terus diperkuat,” ujar Sri Mulyani.