Kendari (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara bertemu Dewan Pimpian Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas isu kebangsaan, Kamis.
"Kami dan beliau (Ketua DPW PKS Sultra) bersilahturahmi sepakat judulnya ini silahturahmi kebangsaan. Jadi kami PKS dan Demokrat, ini tradisi yang dilakukan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Jadi kami berkunjung ke sini," kata Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang.
Endang menyampaikan kedatangan DPD Demokrat ke DPW PKS Sultra merupakan sikap dukungan DPP masing-masing kedua partai yang berada di luar pemerintahan, termasuk membahas masalah di daerah maupun penanganan COVID-19.
"Kami mendukung sikap DPP kami yang tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, sebagai kontrol walaupun tentu kita bisa dikatakan oposisi tetapi oposisi Pancasila. Apa itu posisi Pancasila?Bisa saja kita memuji kalau memang berhasil, tetapi kalau masih kurang kita memberikan masukan-masukan," ujar dia.
Selain itu, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut bersepakat mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi-Lukman Abunawas, terutama pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
"Yang lainnya kami berdiskusi tentang persiapan persiapan sebagai partai," ujar dia.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PKS Sultra Yaudu Salam Ajo mengaku bahwa kedatangan DPD Demokrat merupakan suatu kebiasaan atau tradisi dari sebuah partai politik dimulai dari DPP yang dilanjutkan secara bersama-sama di daerah.
"Ini upaya kami dari PKS dan Demokrat untuk terus saling bersilaturahmi, memberikan masukan, saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita juga terus mendukung apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat dari partai Demokrat tentunya kami dari Partai Keadilan Sejahtera," kata dia.
Ia menyampaikan, mengenai isu atau hal-hal komitmen yang diskusikan pihaknya bersama DPD Demokrat terkait masalah nasional secara bersama-sama yang terus mendukung sikap DPP baik Demokrat maupun PKS terutama sikap untuk berada di luar pemerintahan.
"Sikap ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi di mana tidak boleh ada suara-suara sekecil apapun yang harus di padamkan atau dibungkam dalam rangka untuk bagaimana kita bersama-sama dalam memberikan masukan dan kritikan terhadap pembangunan bangsa kita ini," ujar dia.
Ia mengklaim, kehadiran partai politik yang berada di luar pemerintahan justru seharusnya akan bisa memberikan energi positif, memberikan masukan bagaimana kepemimpinan di negara ini.
"Yang kedua kami bersepakat soal bagaimana kita terus mendukung KPK, kita terus mendukung penguatan KPK sehingga supaya apa yang menjadi indeks persepsi korupsi yang ada di Indonesia hari ini yang masih cukup jauh terus kita perbaiki," tutur dia.
Kemudian hal lainnya adalah kesepahaman bahwa persoalan Konstitusi Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan yaitu menjadi formula kebangsaan atau pilar-pilar kebangsaan yang sudah final.
Selain itu pihaknya juga membahas terkait isu daerah khususnya penanganan COVID-19 utamanya mengawal anggaran penanganan virus itu.
"Kita juga ada sikap bahwa teman-teman Fraksi PKS maupun Demokrat yang ada di kabupaten/kota, maupun provinsi terus kita dorong untuk melakukan pengawalan bukan saja masalah COVID-19 tetapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah," ujar dia.
Sementara itu ketika ditanyakan, apakah pertemuan tersebut menjadi konsolidasi awal untuk berkoalisi dalam maju di pemilihan gubernur, kedua pimpinan
partai itu masih menampik terkait hal itu.
"Memang kalau ditanya siapa, dari daratan atau bukan. Saya kira memang itu sudah sangat jauh. Tunggu saja tanggal mainnya seperti apa. Yang jelas bahwa komunikasi yang terjadi seperti sekarang ini harapan ke depan tentu akan kita terus lakukan," kata dia menambahkan.