Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk seluruh segmen di Kota Kendari telah mencapai 85,11 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Kendari Iwan Kurnia di Kendari, Kamis, mengatakan dari jumlah penduduk sebanyak 343.202 jiwa, masyarakat Kota Kendari yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tercatat sebanyak 292. 098 jiwa atau 85,11 persen lebih.
"Artinya, dari jumlah peserta JKN-KIS kota Kendari yang telah terdaftar tersebut sudah termasuk peserta yang telah di integrasikan oleh Pemkot Kendari maupun dari bantuan pemerintah pusat," ujar Iwan Kurnia.
Dia sangat mengapresiasi Pemkot Kendari dalam memberikan dukungan untuk bisa menjamin warga tidak mampu untuk bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
"Dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini di pastikan tidak akan melakukan pembatasan terhadap warga untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kecuali penyakit yang tidak masuk dalam jaminan kesehatan, seperti kasus upaya bunuh diri," katanya.
Dia berharap melalui program JKN-KIS yang terus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat dapat diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi warga yang tidak terjamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.*
Kepala BPJS Kesehatan Kendari Iwan Kurnia di Kendari, Kamis, mengatakan dari jumlah penduduk sebanyak 343.202 jiwa, masyarakat Kota Kendari yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS tercatat sebanyak 292. 098 jiwa atau 85,11 persen lebih.
"Artinya, dari jumlah peserta JKN-KIS kota Kendari yang telah terdaftar tersebut sudah termasuk peserta yang telah di integrasikan oleh Pemkot Kendari maupun dari bantuan pemerintah pusat," ujar Iwan Kurnia.
Dia sangat mengapresiasi Pemkot Kendari dalam memberikan dukungan untuk bisa menjamin warga tidak mampu untuk bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
"Dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini di pastikan tidak akan melakukan pembatasan terhadap warga untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kecuali penyakit yang tidak masuk dalam jaminan kesehatan, seperti kasus upaya bunuh diri," katanya.
Dia berharap melalui program JKN-KIS yang terus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat dapat diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi warga yang tidak terjamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.*