Kendari (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara bersama Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari dan Kepolisian Daerah (Polda) setempat membangun sinergi dalam upaya mencegah paham radikalisme di daerah tersebut.
Kerja sama yang dibangun ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara NU Sultra, UHO dan Polda setempat di Kendari, Rabu.
Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Sultra, KH Muslim mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk melindungi Bangsa Indonesia agar tidak dirongrong oleh paham-paham yang dapat memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Di saat ada sesuatu yang akan mengancam keberlangsungan negara, menodai ajaran-ajaran agama kita selalu bersinergi, tidak bisa kita tangani secara sendiri-sendiri. Ini sebagai satu tanda bahwa untuk menangkal kemungkaran itu kita harus sinergitas dengan seluruh elemen Bangsa," kata Muslim.
Menurutnya, banyaknya informasi yang tidak berlandaskan hukum yang diperoleh masyarakat bisa membahayakan ketentraman masyarakat karena bisa disusupi oleh paham-paham intoleran, radikalisme, dan terorisme.
Oleh karena itu, ke depannya pihaknya bersama UHO dan Polda Sultra akan menyusun buku yang berisi tentang ajaran toleransi dan pencegahan paham radikalisme.
"Kalau pemahaman yang tidak jelas, boleh saja yang salah dianggap benar dan yang benar itu dianggap salah. Makanya yang kita lakukan ini bagaimana supaya masyarakat itu menerima informasi yang jelas dasarnya ada tataran hukumnya dan pendekatan-pendekatan secara spiritual dan intelektual," ujar dia.
Rektor UHO Kendari Prof. Dr. Muhammad Zamrun mengatakan dengan adanya kolaborasi tiga lembaga tersebut bisa mencegah paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Bangsa.
"Ini sangat baik sekali untuk bisa mengurangi, atau lebih bagus lagi kalau menghapuskan intoleransi, radikalisme dan terorisme di Sulawesi Tenggara. Walaupun itu semua adalah tanggung jawab kita semua tapi untuk awalnya kita inisiasi 3 dulu yaitu NU, kampus dan Polda Sultra," kata Prof Zamrun.
Ia berharap ke depannya kolaborasi upaya dalam mencegah paham radikalisme dapat melibatkan pemerintah daerah dan seluruh yang berwenang seperti TNI sehingga wilayah Sulawesi Tenggara terbebas dari paham yang mengancam keutuhan NKRI.
Direktur Intel (Dirintel) Polda Sultra Kombes Pol Suswanto menuturkan bahwa adanya gerakan sekelompok orang yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat akan menjadi target dan sasaran dalam melakukan pengamanan, tetapi dengan upaya edukasi dan pendekatan persuasif terlebih dahulu.
Selain itu, ia menyampaikan dalam mencegah paham-paham yang dapat memicu konflik antarkelompok, pihaknya akan melibatkan pemuda sehingga tercipta kamtibmas khususnya di wilayah Sultra.
"Minggu depan kita akan adakan komunikasi dengan para pemangku adat di Sultra. Tujuannya agar terjalin komunikasi dan antarsuku bisa hidup berdampingan di daerah tercinta ini," katanya.
Kerja sama yang dibangun ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara NU Sultra, UHO dan Polda setempat di Kendari, Rabu.
Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Sultra, KH Muslim mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk melindungi Bangsa Indonesia agar tidak dirongrong oleh paham-paham yang dapat memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Di saat ada sesuatu yang akan mengancam keberlangsungan negara, menodai ajaran-ajaran agama kita selalu bersinergi, tidak bisa kita tangani secara sendiri-sendiri. Ini sebagai satu tanda bahwa untuk menangkal kemungkaran itu kita harus sinergitas dengan seluruh elemen Bangsa," kata Muslim.
Menurutnya, banyaknya informasi yang tidak berlandaskan hukum yang diperoleh masyarakat bisa membahayakan ketentraman masyarakat karena bisa disusupi oleh paham-paham intoleran, radikalisme, dan terorisme.
Oleh karena itu, ke depannya pihaknya bersama UHO dan Polda Sultra akan menyusun buku yang berisi tentang ajaran toleransi dan pencegahan paham radikalisme.
"Kalau pemahaman yang tidak jelas, boleh saja yang salah dianggap benar dan yang benar itu dianggap salah. Makanya yang kita lakukan ini bagaimana supaya masyarakat itu menerima informasi yang jelas dasarnya ada tataran hukumnya dan pendekatan-pendekatan secara spiritual dan intelektual," ujar dia.
Rektor UHO Kendari Prof. Dr. Muhammad Zamrun mengatakan dengan adanya kolaborasi tiga lembaga tersebut bisa mencegah paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Bangsa.
"Ini sangat baik sekali untuk bisa mengurangi, atau lebih bagus lagi kalau menghapuskan intoleransi, radikalisme dan terorisme di Sulawesi Tenggara. Walaupun itu semua adalah tanggung jawab kita semua tapi untuk awalnya kita inisiasi 3 dulu yaitu NU, kampus dan Polda Sultra," kata Prof Zamrun.
Ia berharap ke depannya kolaborasi upaya dalam mencegah paham radikalisme dapat melibatkan pemerintah daerah dan seluruh yang berwenang seperti TNI sehingga wilayah Sulawesi Tenggara terbebas dari paham yang mengancam keutuhan NKRI.
Direktur Intel (Dirintel) Polda Sultra Kombes Pol Suswanto menuturkan bahwa adanya gerakan sekelompok orang yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat akan menjadi target dan sasaran dalam melakukan pengamanan, tetapi dengan upaya edukasi dan pendekatan persuasif terlebih dahulu.
Selain itu, ia menyampaikan dalam mencegah paham-paham yang dapat memicu konflik antarkelompok, pihaknya akan melibatkan pemuda sehingga tercipta kamtibmas khususnya di wilayah Sultra.
"Minggu depan kita akan adakan komunikasi dengan para pemangku adat di Sultra. Tujuannya agar terjalin komunikasi dan antarsuku bisa hidup berdampingan di daerah tercinta ini," katanya.