Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menemukan lebih dari 100 hoaks berkaitan dengan vaksin COVID-19 hingga awal Februari ini, yang beredar luas melalui sejumlah platform media sosial.
"Kominfo terus bekerja keras melawan dan menahan laju penyebaran hoaks ini. Kominfo telah berkoordinasi dengan pengelola platform media sosial untuk melakukan take down pada 'postingan-postingan' hoaks tersebut," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam pernyataan pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dikutip Kamis.
Per 10 Februari lalu, Kominfo menemukan 105 isu hoaks terkait vaksin COVID-19, penyebarannya bisa berkali lipat. Kominfo total menjaring 417 hoaks vaksin COVID-19 di media sosial dan menurunkan konten tersebut.
Sebaran hoaks vaksin COVID-19 terbanyak berada di platform Facebook, lainnya berada di Instagram, TikTok, Twitter dan Youtube.
Salah satu hoaks yang beredar adalah tentang WHO mengadakan program vaksin di Indonesia, disertai dengan tautan untuk mendaftar. Kominfo menegaskan program vaksinasi di Indonesia saat ini hanya dari pemerintah.
"Faktanya, vaksinasi di Indonesia hanya dilakukan oleh pemerintah dan itu gratis," kata Dedy.
Kominfo meminta masyarakat untuk tidak mempercayai begitu saja dan membagikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan instan. Masyarakat bisa mengakses informasi soal vaksin COVID-19 dari lembaga resmi, salah satunya situs covid19.go.id.
Sumber resmi memberikan informasi yang valid dan faktual tentang COVID-19, bersumber dari para ahli. "Fakta dan data dari sumber berita resmi ini sudah diverifikasi secara ilmiah dan akademis," kata Dedy.
Kominfo mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi hoaks, khususnya yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Masyarakat bisa melaporkan hoaks ke aduankonten.id.
Masyarakat juga bisa mencari klarifikasi atas hoaks yang beredar melalui situs http://sd.id/infovaksin, klik "cek dan buktikan hoaks". Setelah memasukkan kata kunci atau kalimat yang ingin dicari, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan seputar isu tersebut.
"Kominfo terus bekerja keras melawan dan menahan laju penyebaran hoaks ini. Kominfo telah berkoordinasi dengan pengelola platform media sosial untuk melakukan take down pada 'postingan-postingan' hoaks tersebut," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam pernyataan pers Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dikutip Kamis.
Per 10 Februari lalu, Kominfo menemukan 105 isu hoaks terkait vaksin COVID-19, penyebarannya bisa berkali lipat. Kominfo total menjaring 417 hoaks vaksin COVID-19 di media sosial dan menurunkan konten tersebut.
Sebaran hoaks vaksin COVID-19 terbanyak berada di platform Facebook, lainnya berada di Instagram, TikTok, Twitter dan Youtube.
Salah satu hoaks yang beredar adalah tentang WHO mengadakan program vaksin di Indonesia, disertai dengan tautan untuk mendaftar. Kominfo menegaskan program vaksinasi di Indonesia saat ini hanya dari pemerintah.
"Faktanya, vaksinasi di Indonesia hanya dilakukan oleh pemerintah dan itu gratis," kata Dedy.
Kominfo meminta masyarakat untuk tidak mempercayai begitu saja dan membagikan informasi yang beredar di media sosial atau aplikasi pesan instan. Masyarakat bisa mengakses informasi soal vaksin COVID-19 dari lembaga resmi, salah satunya situs covid19.go.id.
Sumber resmi memberikan informasi yang valid dan faktual tentang COVID-19, bersumber dari para ahli. "Fakta dan data dari sumber berita resmi ini sudah diverifikasi secara ilmiah dan akademis," kata Dedy.
Kominfo mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi hoaks, khususnya yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Masyarakat bisa melaporkan hoaks ke aduankonten.id.
Masyarakat juga bisa mencari klarifikasi atas hoaks yang beredar melalui situs http://sd.id/infovaksin, klik "cek dan buktikan hoaks". Setelah memasukkan kata kunci atau kalimat yang ingin dicari, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan seputar isu tersebut.