Kendari (ANTARA) - Potensi hasil perikanan di kepulauan Buton dan Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) cukup besar, namun keterlibatan pihak pengusaha setempat belum mampu secara optimal mengelola karena belum banyak yang memiliki dokumen sertifikat sebagai syarat untuk kegiatan ekspor.
Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau Arsal Aziz melalui pesan WhatsApp, Rabu mengatakan , permasalahan terkait ekspor perikanan tersebut karena masih rendahnya daya saing produk, kualitas SDM suiplier atau unit pengelolaan ikan, akses permodalan, akses pasar, iklim usaha dan infrastruktur pelabuhan transportasi laut dan udara.
Arsal menyebutkan para pelaku usaha di daerah itu rata-rata belum mengantongi kelengkapan sertifikat dan dokumen di antaranya sertifikasi domestik keluar, sertifikat kesehatan, sertifikasi ikan ekspor dan surat keterangan lalulintas ekspor.
"Perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah, komitmen pemerintah daerah dan pemilik usaha perikanan serta sosialisasi secara konsisten," kata Arsal Azis seraya menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus dorong, mempermudah perizinannya.
Dari 147 pelaku usaha, hanya dua unit pengelolaan ikan yang telah menerapkan standar HACCP yakni PT.Triko Bina Nusantara di Kabupaten Buton dan PT. Arta Mina Jaya di Wakatobi. Sayangnnya keduanya belum komitmen dan konsisten karena belum ada kecocokan harga.
Akibatnya, hasil perikanan di Kepulauan Buton dan Muna dilalulintaskan secara domestik di wilayah Kendari, Makassar, Jakarta, Surabaya bahkan Jayapura.
Data komoditas perikanan tahun 2020 sejumlah 9.650.844 kilogram dengan nilai Rp149 miliar lebih. Angka tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2019 sejumlah 14.397.116 kilogram dengan nilai komoditas Rp244 miliar lebih.
Adapun Komoditi menonjol di perairan kepulauan Buton-Muna yang selalu dilalulintaskan beragam, untuk non hidup seperti rumput laut kering, Tuna, Gurita, Cakalang, Tongkol, Layang, Kerapu, Ikan Teri Kering, Biji Mutiara Blister, Rajungan (daging), cacing laut kering, sirip dan daging hiu yang volume seluruhnya mencapai rata-rata 4 juta kilogram pertahan.
Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau Arsal Aziz melalui pesan WhatsApp, Rabu mengatakan , permasalahan terkait ekspor perikanan tersebut karena masih rendahnya daya saing produk, kualitas SDM suiplier atau unit pengelolaan ikan, akses permodalan, akses pasar, iklim usaha dan infrastruktur pelabuhan transportasi laut dan udara.
Arsal menyebutkan para pelaku usaha di daerah itu rata-rata belum mengantongi kelengkapan sertifikat dan dokumen di antaranya sertifikasi domestik keluar, sertifikat kesehatan, sertifikasi ikan ekspor dan surat keterangan lalulintas ekspor.
"Perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah, komitmen pemerintah daerah dan pemilik usaha perikanan serta sosialisasi secara konsisten," kata Arsal Azis seraya menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus dorong, mempermudah perizinannya.
Dari 147 pelaku usaha, hanya dua unit pengelolaan ikan yang telah menerapkan standar HACCP yakni PT.Triko Bina Nusantara di Kabupaten Buton dan PT. Arta Mina Jaya di Wakatobi. Sayangnnya keduanya belum komitmen dan konsisten karena belum ada kecocokan harga.
Akibatnya, hasil perikanan di Kepulauan Buton dan Muna dilalulintaskan secara domestik di wilayah Kendari, Makassar, Jakarta, Surabaya bahkan Jayapura.
Data komoditas perikanan tahun 2020 sejumlah 9.650.844 kilogram dengan nilai Rp149 miliar lebih. Angka tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2019 sejumlah 14.397.116 kilogram dengan nilai komoditas Rp244 miliar lebih.
Adapun Komoditi menonjol di perairan kepulauan Buton-Muna yang selalu dilalulintaskan beragam, untuk non hidup seperti rumput laut kering, Tuna, Gurita, Cakalang, Tongkol, Layang, Kerapu, Ikan Teri Kering, Biji Mutiara Blister, Rajungan (daging), cacing laut kering, sirip dan daging hiu yang volume seluruhnya mencapai rata-rata 4 juta kilogram pertahan.