Kendari (ANTARA) - Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari menggelar rapat koordinasi (Rakor) pelatihan kerja bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Sulawesi Tenggara guna menyamakan program kerjanya, sesuai kebutuhan sumber daya manusia di dunia usaha dan industri.
Rilis BLK Kendari, yang diterima Jumat malam, menyebutkan sebanyak 60 orang menjadi peserta dalam rakor tersebut, terdiri dari Kepala Disnakertrans se-Sultra, delapan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK di Sultra, lima pimpinan BLK Komunitas, dan para Kepala Seksi di BLK Kendari.
Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan kegiatan rakor tersebut bertujuan untuk mensinergikan program-program pelatihan kerja antara daerah dan pusat dalam menciptakan SDM unggul pada dunia usaha dan industri di 2021.
"Kita sinkronkan program kerja untuk menjadi acuan pelaksanaan program kerja di 2021 berdasarkan kebutuhan masyarakat di tiap daerah," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya membutuhkan peran serta seluruh pihak terkait, baik itu Disnakertrans se-Sultra, BLK UPTP, dan BLK Komunitas untuk duduk bersama melahirkan gagasan dan ide dalam pengembangan SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kita padukan dengan metode pelatihan kerja BLK Kendari seperti boarding atau pelatihan yang siswa atau pesertanya diasramakan, kemudian non-boarding atau peserta pelatihan tidak diasramakan, namum lokasi pelatihannya tetap diselenggarakan di BLK Kendari, dan Mobile Training Unit (MTU) atau pelatihan yang diselenggarakan di luar Kota Kendari," jelasnya.
Kondisi ini, lanjut mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kemnaker RI, tentu dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Sultra secara universal.
"Targetnya, minimal dari ilmu pelatihan yang diperoleh telah mampu menolong mereka secara mandiri dan keluarganya atau orang banyak. Apalagi, dengan Ilmu keterampilan itu, mereka juga mampu untuk membuka lapangan kerja baru," tandasnya.
Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung kerja BLK Kendari dalam peningkatan sumber daya manusia guna melahirkan generasi-generasi kreatif yang kompeten, memiliki daya saing dan tentunya mampu menciptakan lapangan kerja baru.
"Negara harus hadir dalam menunjang niatan tulus ini, sebab dampaknya akan mampu mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan," tambahnya.
Ia bahkan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Disnakertrans 17 kabupaten/kota yang hadir sebagai peserta rakor dalam kegiatan tersebut untuk mencoba melakukan koordinasi dengan pihak dewan masing-masing kabupaten terkait program kerjanya.
Hal itu, lanjut dia, menjadi penting, karena dewan memiliki fungsi anggaran. Artinya, jika dewan sepakat lebih awal pada program kerja OPD dalam peningkatan SDM melalui pelatihan kerja, tentu ketika pembahasan anggaran program tersebut mudah diloloskan karena ada back up.
"Kami saja di DPRD Provinsi, sudah meminta lebih awal program kerja Disnakertrans Sultra, agar bisa disesuaikan dengan program kerja BLK Kendari untuk menciptakan SDM yang terampil dan kompeten," bebernya.
Bahkan pihaknya, tambah dia, mendukung BLK Kendari dalam perluasan area kantor sehingga mampu menyiapkan workshop untuk program-program pelatihan baru sesuai kebutuhan masyarakat Sultra. Diantaranya, program pelatihan yang berhubungan dengan pertambangan, perikanan dan pertanian.
"Sayang, untuk masalah ini, kami di dewan masih menunggu surat disposisi dari Gubernur Sultra," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, La Ode Mustari sebelum membuka rakor mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kerja-kerja BLK Kendari terutama dalam kaitannya meningkatkan SDM masyarakat Sultra.
Menurutnya, banyak potensi daerah dari hasil kekayaan alam di Sultra yang perlu dimanfaatkan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita saling bergandengan tangan untuk menciptakan SDM yang semakin baik, tentu salah satunya melalui program-program BLK Kendari," tutupnya.
Rilis BLK Kendari, yang diterima Jumat malam, menyebutkan sebanyak 60 orang menjadi peserta dalam rakor tersebut, terdiri dari Kepala Disnakertrans se-Sultra, delapan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK di Sultra, lima pimpinan BLK Komunitas, dan para Kepala Seksi di BLK Kendari.
Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan kegiatan rakor tersebut bertujuan untuk mensinergikan program-program pelatihan kerja antara daerah dan pusat dalam menciptakan SDM unggul pada dunia usaha dan industri di 2021.
"Kita sinkronkan program kerja untuk menjadi acuan pelaksanaan program kerja di 2021 berdasarkan kebutuhan masyarakat di tiap daerah," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya membutuhkan peran serta seluruh pihak terkait, baik itu Disnakertrans se-Sultra, BLK UPTP, dan BLK Komunitas untuk duduk bersama melahirkan gagasan dan ide dalam pengembangan SDM sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kita padukan dengan metode pelatihan kerja BLK Kendari seperti boarding atau pelatihan yang siswa atau pesertanya diasramakan, kemudian non-boarding atau peserta pelatihan tidak diasramakan, namum lokasi pelatihannya tetap diselenggarakan di BLK Kendari, dan Mobile Training Unit (MTU) atau pelatihan yang diselenggarakan di luar Kota Kendari," jelasnya.
Kondisi ini, lanjut mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Kemnaker RI, tentu dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Sultra secara universal.
"Targetnya, minimal dari ilmu pelatihan yang diperoleh telah mampu menolong mereka secara mandiri dan keluarganya atau orang banyak. Apalagi, dengan Ilmu keterampilan itu, mereka juga mampu untuk membuka lapangan kerja baru," tandasnya.
Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung kerja BLK Kendari dalam peningkatan sumber daya manusia guna melahirkan generasi-generasi kreatif yang kompeten, memiliki daya saing dan tentunya mampu menciptakan lapangan kerja baru.
"Negara harus hadir dalam menunjang niatan tulus ini, sebab dampaknya akan mampu mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan," tambahnya.
Ia bahkan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Disnakertrans 17 kabupaten/kota yang hadir sebagai peserta rakor dalam kegiatan tersebut untuk mencoba melakukan koordinasi dengan pihak dewan masing-masing kabupaten terkait program kerjanya.
Hal itu, lanjut dia, menjadi penting, karena dewan memiliki fungsi anggaran. Artinya, jika dewan sepakat lebih awal pada program kerja OPD dalam peningkatan SDM melalui pelatihan kerja, tentu ketika pembahasan anggaran program tersebut mudah diloloskan karena ada back up.
"Kami saja di DPRD Provinsi, sudah meminta lebih awal program kerja Disnakertrans Sultra, agar bisa disesuaikan dengan program kerja BLK Kendari untuk menciptakan SDM yang terampil dan kompeten," bebernya.
Bahkan pihaknya, tambah dia, mendukung BLK Kendari dalam perluasan area kantor sehingga mampu menyiapkan workshop untuk program-program pelatihan baru sesuai kebutuhan masyarakat Sultra. Diantaranya, program pelatihan yang berhubungan dengan pertambangan, perikanan dan pertanian.
"Sayang, untuk masalah ini, kami di dewan masih menunggu surat disposisi dari Gubernur Sultra," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, La Ode Mustari sebelum membuka rakor mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kerja-kerja BLK Kendari terutama dalam kaitannya meningkatkan SDM masyarakat Sultra.
Menurutnya, banyak potensi daerah dari hasil kekayaan alam di Sultra yang perlu dimanfaatkan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita saling bergandengan tangan untuk menciptakan SDM yang semakin baik, tentu salah satunya melalui program-program BLK Kendari," tutupnya.