Baubau (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di instansi kantor pertanahan daerah itu, Kamis.
Deklarasi yang dilakukan dengan penandatangan piagam dan komitmen oleh Kepala Kantor BPN, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan unsur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama seluruh Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Baubau itu sebagai wujud dukungan atas pencanangan pembangunan zona integritas tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, La Ariki Aptnh mengatakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas pada masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dalam melakukan kegiatannya.
"Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya saat memberikan sambutan.
"Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima yang memuaskan," ujarnya lagi.
Ia juga mengatakan, pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang dimanfaatkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari sebeberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur.
"Saya menegaskan bahwa perencanaan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan pemerintah menjadi zona yang terintegritas sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," ujar La Ariki.
Dengan pelayanan publik yang baik, menurut dia, aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan akan menerima dampak positif serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Olehnya itu, dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional sangatlah penting.
Untuk itu, lanjut mantan Kepala BPN Kabupaten Kolaka Utara ini, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabiltas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses dengan sendirinya akan terwujud.
"Saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas mewujudkan zona integritas merujuk wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," ujar mantan Kepala BPN Kabupaten Wakatobi ini.
Deklarasi yang dilakukan dengan penandatangan piagam dan komitmen oleh Kepala Kantor BPN, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan unsur Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama seluruh Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Baubau itu sebagai wujud dukungan atas pencanangan pembangunan zona integritas tersebut.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, La Ariki Aptnh mengatakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas pada masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dalam melakukan kegiatannya.
"Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya saat memberikan sambutan.
"Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima yang memuaskan," ujarnya lagi.
Ia juga mengatakan, pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang dimanfaatkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari sebeberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur.
"Saya menegaskan bahwa perencanaan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan pemerintah menjadi zona yang terintegritas sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," ujar La Ariki.
Dengan pelayanan publik yang baik, menurut dia, aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan akan menerima dampak positif serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Olehnya itu, dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional sangatlah penting.
Untuk itu, lanjut mantan Kepala BPN Kabupaten Kolaka Utara ini, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabiltas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses dengan sendirinya akan terwujud.
"Saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas mewujudkan zona integritas merujuk wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," ujar mantan Kepala BPN Kabupaten Wakatobi ini.