Kendari (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Sulawesi Tenggara menggagas perjanjian kerja sama dengan 14 organisasi perangkat daerah untuk mengintegrasikan pemanfaatan data administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Baubau Arif Basari melalui layanan pesan media sosial di Kendari, Selasa, mengungkapkan 14 OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Baubau.
"Program PKS (perjanjian kerja sama) ini sesuai instruksi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan ke beberapa OPD agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu manfaat dari integrasi data kependudukan di antaranya warga tidak perlu lagi repot untuk mengurus akta kelahiran anggota keluarga baru.
"Karena bila data kependudukan sudah terintegrasi dengan rumah sakit misalnya, maka warga sudah bisa mengurus akta kelahiran sekaligus Kartu Identitas Anak (KIA) langsung dari rumah sakit tempat bayi dilahirkan," kata dia.
Begitu juga, kata dia, akta kematian bisa langsung diterbitkan, di mana keluarga dari warga yang meninggal tidak harus datang mengurusnya di kantor Dinas Dukcapil setempat.
"Jadi yang menangani bidang pemakaman itu ada Dinas Perumahan. Jadi misalnya ada warga yang meninggal, maka keluarganya tidak perlu lagi datang ke Dukcapil mengurus akta kematian. Karena datanya sudah terintegrasi di kami. Jadi bila sudah selesai pemakaman kita langsung bisa terbitkan (akta kematian, red.) dan kita bawakan kepada keluarganya," kata dia.
Saat ini, pihaknya sudah mengirimkan draf kerja sama ke 14 OPD tersebut ke Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk disetujui. Setelah itu akan dibahas kembali dengan beberapa OPD tersebut untuk persiapan pelaksanaan perjanjian kerja samanya.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Baubau Arif Basari melalui layanan pesan media sosial di Kendari, Selasa, mengungkapkan 14 OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Baubau.
"Program PKS (perjanjian kerja sama) ini sesuai instruksi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan ke beberapa OPD agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu manfaat dari integrasi data kependudukan di antaranya warga tidak perlu lagi repot untuk mengurus akta kelahiran anggota keluarga baru.
"Karena bila data kependudukan sudah terintegrasi dengan rumah sakit misalnya, maka warga sudah bisa mengurus akta kelahiran sekaligus Kartu Identitas Anak (KIA) langsung dari rumah sakit tempat bayi dilahirkan," kata dia.
Begitu juga, kata dia, akta kematian bisa langsung diterbitkan, di mana keluarga dari warga yang meninggal tidak harus datang mengurusnya di kantor Dinas Dukcapil setempat.
"Jadi yang menangani bidang pemakaman itu ada Dinas Perumahan. Jadi misalnya ada warga yang meninggal, maka keluarganya tidak perlu lagi datang ke Dukcapil mengurus akta kematian. Karena datanya sudah terintegrasi di kami. Jadi bila sudah selesai pemakaman kita langsung bisa terbitkan (akta kematian, red.) dan kita bawakan kepada keluarganya," kata dia.
Saat ini, pihaknya sudah mengirimkan draf kerja sama ke 14 OPD tersebut ke Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk disetujui. Setelah itu akan dibahas kembali dengan beberapa OPD tersebut untuk persiapan pelaksanaan perjanjian kerja samanya.