Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengusulkan tujuh paket proyek pembuatan talud penahan longsor dan ombak ke BNPB Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Sultra, La Ode Muslimin Hibali, di Baubau, Jumat, mengatakan, enam titik yang diusulkan pembangunan talud dan satu penahan ombak itu merupakan lokasi pascabencana dan rawan gelombang tinggi.

"Tujuh kegiatan yang kita usulkan untuk tahun 2021 itu anggarannya sebesar Rp71 miliar. Dan volume pembangunannya di lokasi beragam," ujarnya.

Ketujuh titik yang diusulkan dalam program fisik tersebut, sebut La Ode, di antaranya talud atau tebing di Kelurahan Wameo atau tepatnya di belakang Kantor Kecamatan Batupoaro, talud pada jalan lingkar di Kecamatan Sorawolio, talud di Kelurahan Bataraguru, talud yang terletak di depan pemadam Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan pembangunan penahan ombak di Kelurahan Wameo.

"Usulan sudah di BNPB pusat di bagian pascabencana rehab rekon. Nanti usulan itu akan dibahas dulu di DPR RI," katanya.

La Ode Muslimin mengatakan, program yang diusulkan pihaknya itu disertai dengan dokumentasi dan narasinya karena pernah kejadian bencana.

"Jadi enam usulan ini untuk tanah longsor dan potensi longsor," terang mantan Kepala Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baubau ini.

Ia mengharapkan, program yang diusulkan untuk lokasi yang pernah terjadi longsor atau runtuh itu mendapat perhatian pemerintah pusat, karena kondisi saat ini pemukiman di sekitar lokasi tersebut cukup memprihatinkan.

"Beberapa usulan telah diajukan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan tahun lalu kita usulkan yang di Sorawolio melalui dana siap pakai dan sudah disahuti oleh BNPB, tiba-tiba terjadi bencana di Palu sehingga semua anggaran dialihkan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya juga berharap BNPB Pusat dapat mengakomodasi usulan program yang diajukan untuk tahun 2021 mendatang.

"Mudah-mudahan ini direalisasikan sehingga infrastruktur yang belum sempat ditangani APBD bisa dilakukan oleh pusat," ujarnya.

Pewarta : Yusran
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024