Kolaka (ANTARA) - Demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sultra, Kamis, di depan kantor DPRD setempat berlangsung ricuh.
Kericuhan terjadi saat para demonstran memaksa masuk ke gedung DPRD namun dihalau oleh petugas kepolisian serta satuan polisi pamong praja sehingga aksi saling dorong dan lempar batu terjadi.
Akhirnya aparat kepolisian menembakkan gas air mata melalui kendaraan water canon untuk menghalau aksi saling lempar batu para demonstran terhadap petugas keamanan.
Namun aksi itu tidak berlangsung lama setelah masing-masing koordinator aksi elemen mahasiswa menenangkan para demonstran sehingga aksi berjalan damai.
Sejumlah elemen mahasiswa menuntut agar anggota DPRD Kolaka menemui demonstran dan mendukung aksi penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat.
Salah seorang anggota DPRD Kolaka dari Fraksi PKS,Firlan Alimsyah sempat menemui pengunjuk rasa namun ditolak oleh para demonstran karena dinilai tidak mewakili.
“Kami mau minimal 50 persen plus satu anggota DPRD yang menemui kami, bukan hanya satu orang,” teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Saat ditemui wartawan di ruangannya Firlan Alimsyah salah satu anggota DPRD menjelaskan saat ini semua anggota dewan sedang reses di daerah pemilihan masing-masing.
" Jadi agak sulit juga permintaan mahasiswa jika harus 50 orang plus satu menemui mereka," jelas politisi PKS itu.
Kericuhan terjadi saat para demonstran memaksa masuk ke gedung DPRD namun dihalau oleh petugas kepolisian serta satuan polisi pamong praja sehingga aksi saling dorong dan lempar batu terjadi.
Akhirnya aparat kepolisian menembakkan gas air mata melalui kendaraan water canon untuk menghalau aksi saling lempar batu para demonstran terhadap petugas keamanan.
Namun aksi itu tidak berlangsung lama setelah masing-masing koordinator aksi elemen mahasiswa menenangkan para demonstran sehingga aksi berjalan damai.
Sejumlah elemen mahasiswa menuntut agar anggota DPRD Kolaka menemui demonstran dan mendukung aksi penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat.
Salah seorang anggota DPRD Kolaka dari Fraksi PKS,Firlan Alimsyah sempat menemui pengunjuk rasa namun ditolak oleh para demonstran karena dinilai tidak mewakili.
“Kami mau minimal 50 persen plus satu anggota DPRD yang menemui kami, bukan hanya satu orang,” teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Saat ditemui wartawan di ruangannya Firlan Alimsyah salah satu anggota DPRD menjelaskan saat ini semua anggota dewan sedang reses di daerah pemilihan masing-masing.
" Jadi agak sulit juga permintaan mahasiswa jika harus 50 orang plus satu menemui mereka," jelas politisi PKS itu.