Kendari (ANTARA) - Pembangunan jembatan Teluk Kendari yang menghubungkan kota lama dengan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sudah digagas sejak Gubernur Sultra Ali Mazi di periode pertama 2003-2008 yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Yusran Silondae yang tertuang dalam buku agenda kerja pasca dilantiknya tahun 2003.
"Kalau adanya pihak yang mengklaim bahwa gagasan yang membangun jembatan teluk Kendari itu sudah diera Gubernur Nur Alam periode 2008-2013 dan 2013-2018, saya kira wajar karena peletakan batu pertamanya memang di saat beliau masih menduduku jabatan gubernur saat itu," kata tim Liaison Officer (LO) atau tim penghubung gubernur Ali Mazi-Yusran Silondae 2003-2008, Asrun Lio di Kendari, Selasa.
Asrun Lio yang juga sebagai salah satu tim penyusun buku kerja Ali Mazi 2003 mengatakan, konsep pembangunan yang bertajuk "Sultra Raya 2020", telah memuat beberapa konsep pembangunan strategis dan visi-misi seorang Gubernur Ali Mazi di periode pertamanya yang dikenal dengan istilah, Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS).
"Buku kerja yang pernah dicetak ratusan eksemplar itu, sengaja dibuat saat baru beberapa bulan menjadi gubernur Sultra. Tujuannya agar buku itu menjadi pendoman kerja bagi para kepala OPD dalam menjalankan tugas di lima tahun ke depan," kata Asrun Lio.
Dan salah satu yang sudah terwujud dalam buku aganda kerja Ali Mazi pasca-dilantiknya sebagai gubernur periode pertama 2003 itu adalah rencana pembangunan Jembatan Bungkutoko di Kota Kendari, atau saat ini dinamai Jembatan Teluk Kendari.
Namun, kata Asrun, di periode pertama Ali Mazi sebagai gubernur, meski tidak menyelesaikan periodenya karena adanya masalah hukum terhadap dirinya, namun sudah terwujud dan telah dinikmati masyarakat Sultra seperti pembangunan Tugu Persatuan (Eks MTQ) Kota Kendari dan pembangunan Bandar Udara Wolter Mongisidi yang kini berubah nama menjadi Bandara Udara Haluoleo Kendari.
Sedangkan konsep pembangunan Jembatan Bungkutoko Kendari itu baru akan direncanakan pada periode kedua, namun karena adanya permasalahan hukum terhadap dirinya, sehingga sisa masa jabatan yang kurang satu tahun itu dilanjutkan Wakil Gubernur Yusran Silondae.
Lebih jauh Asrun Lio yang juga Kadis Dikbud Sultra itu mengatakan, dalam konsep pembangunan yang dibuat dalam buku kerja Ali Mazi itu yang dikenal dengan konsep SMS adalah pendekatan dan program percepatan dan pemerataan pembangunan bertajuk Sultra Raya 2020. Pengutipan tahun 2020 sebagai terminal untuk membangun menuju jembatan kemakmuran.
"Jadi di situlah konsep dasar dan pemikiran-pemikiran seorang gubernur Ali Mazi, sehingga tidak salah bila dilanjutkan oleh penerusnya sebagai gubernur selanjutnya," ujarnya seraya menambahakan bahwa konsep itu pun juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat Sultra seperti beberapa mantan gubernur Sultra seperti H.Alala, La Ode Kamimuddin, Prof Mahmud Hamundu dan Ridwan Bae mantan bupati Muna.
Pembangunan jembatan Teluk Kendari yang diwujudkan Gubernur Sultra Nur Alam tahun 2016 (atau masuk periode kedua) yang ditandai dengan peresmian pemancanagan tiang oleh Sekjen Kementerian PUPR itu menelan anggaran sekitar Rp729 miliar lebih bersumber dari APBN.
Setelah melalui beberapa tahapan perubahan terkait adanya kenaikan harga bahan bangunan, maka anggaran seluruhnya hingga selesainya tahun 2020 ini diperkirakan telah menyerap dana hampir Rp900 miliar.
"Kalau adanya pihak yang mengklaim bahwa gagasan yang membangun jembatan teluk Kendari itu sudah diera Gubernur Nur Alam periode 2008-2013 dan 2013-2018, saya kira wajar karena peletakan batu pertamanya memang di saat beliau masih menduduku jabatan gubernur saat itu," kata tim Liaison Officer (LO) atau tim penghubung gubernur Ali Mazi-Yusran Silondae 2003-2008, Asrun Lio di Kendari, Selasa.
Asrun Lio yang juga sebagai salah satu tim penyusun buku kerja Ali Mazi 2003 mengatakan, konsep pembangunan yang bertajuk "Sultra Raya 2020", telah memuat beberapa konsep pembangunan strategis dan visi-misi seorang Gubernur Ali Mazi di periode pertamanya yang dikenal dengan istilah, Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS).
"Buku kerja yang pernah dicetak ratusan eksemplar itu, sengaja dibuat saat baru beberapa bulan menjadi gubernur Sultra. Tujuannya agar buku itu menjadi pendoman kerja bagi para kepala OPD dalam menjalankan tugas di lima tahun ke depan," kata Asrun Lio.
Dan salah satu yang sudah terwujud dalam buku aganda kerja Ali Mazi pasca-dilantiknya sebagai gubernur periode pertama 2003 itu adalah rencana pembangunan Jembatan Bungkutoko di Kota Kendari, atau saat ini dinamai Jembatan Teluk Kendari.
Namun, kata Asrun, di periode pertama Ali Mazi sebagai gubernur, meski tidak menyelesaikan periodenya karena adanya masalah hukum terhadap dirinya, namun sudah terwujud dan telah dinikmati masyarakat Sultra seperti pembangunan Tugu Persatuan (Eks MTQ) Kota Kendari dan pembangunan Bandar Udara Wolter Mongisidi yang kini berubah nama menjadi Bandara Udara Haluoleo Kendari.
Sedangkan konsep pembangunan Jembatan Bungkutoko Kendari itu baru akan direncanakan pada periode kedua, namun karena adanya permasalahan hukum terhadap dirinya, sehingga sisa masa jabatan yang kurang satu tahun itu dilanjutkan Wakil Gubernur Yusran Silondae.
Lebih jauh Asrun Lio yang juga Kadis Dikbud Sultra itu mengatakan, dalam konsep pembangunan yang dibuat dalam buku kerja Ali Mazi itu yang dikenal dengan konsep SMS adalah pendekatan dan program percepatan dan pemerataan pembangunan bertajuk Sultra Raya 2020. Pengutipan tahun 2020 sebagai terminal untuk membangun menuju jembatan kemakmuran.
"Jadi di situlah konsep dasar dan pemikiran-pemikiran seorang gubernur Ali Mazi, sehingga tidak salah bila dilanjutkan oleh penerusnya sebagai gubernur selanjutnya," ujarnya seraya menambahakan bahwa konsep itu pun juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat Sultra seperti beberapa mantan gubernur Sultra seperti H.Alala, La Ode Kamimuddin, Prof Mahmud Hamundu dan Ridwan Bae mantan bupati Muna.
Pembangunan jembatan Teluk Kendari yang diwujudkan Gubernur Sultra Nur Alam tahun 2016 (atau masuk periode kedua) yang ditandai dengan peresmian pemancanagan tiang oleh Sekjen Kementerian PUPR itu menelan anggaran sekitar Rp729 miliar lebih bersumber dari APBN.
Setelah melalui beberapa tahapan perubahan terkait adanya kenaikan harga bahan bangunan, maka anggaran seluruhnya hingga selesainya tahun 2020 ini diperkirakan telah menyerap dana hampir Rp900 miliar.