Kendari (ANTARA) - Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Dr AS Tamrin menyebutkan bahwa untuk mempercepat perwujudan daerah itu sebagai Kota Layak Anak (KLA) diperlukan sinergitas dan kerja keras berbagai pihak.
"Anak-anak adalah generasi penerus, anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya generasi berkualitas sehingga akan menjadi modal berkualitas, modal pembangunan bagi generasi ke depan," kata Walikota AS Tamrin dalam sambutannya, saat membuka rapat koordinasi gugus tugas KLA, di Aula Kantor Walikota Baubau, Rabu.
Ia mengatakan, membangun persepsi dan pemahaman yang sama antar-stakeholder di daerah dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai indikator dari Kota Layak Anak tentunya isu anak menjadi hal penting untuk ditangani karena merupakan bagian dari urusan wajib nonpelayanan dasar.
"Poin terpenting dalam dari perwujudan KLA adalah bukan pada penghargaannya, akan tetapi bagaimana pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya hadir untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak-hak anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia," ujarnya.
Oleh karena itu, sinergitas dan kerja keras baik antara SKPD maupun lintas organisasi dalam wilayah Kota Baubau dari skala terkecil RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kota dengan melibatkan masyarakat, media akademisi, komunitas, dan dunia usaha serta stakeholder lainnya yang ada di daerah.
"Saya sangat berharap penguatan koordinasi secara menyeluruh secara bersama-sama dapat terus ditingkatkan dan disertai dengan pemberdayaan masyarakatnya, sehingga dapat mendukung terwujudnya KLA yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai universal dari PO-5 yakni, Poma masiaka, Popia piara, Pomaemaeaka, Poangka angkataka, dan Pobinci bincikikuli," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Baubau, Wa Ode Soraya mengatakan, berbagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan gugus tugas dalam menghadapi sejumlah indikator yang akan menjadi penilaian dan verifikasi untuk menjadi KLA kategori pratama.
"Ada lima klaster penilaian nanti, kalau kita sudah mengumpulkan poin 500 ke atas maka kita sudah bisa mendapat verifikasi oleh tim," ujarnya.
Lima klaster itu, kata dia, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya, serta gugus tugas perlindungan khusus.
Terkait sarana prasarana dalam memenuhi penilaian untuk menjadi KLA, kata dia, pihaknya terus mempersiapkannya walaupun sudah ada beberapa titik taman bermain anak seperti taman bermain di lapangan Merdeka dan taman bermain di depan Kodim 1413 Buton.
Menurut dia, ke depan sarana prasarana yang sesuai dengan ramah anak akan menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan tupoksinya seperti misal Dinas Pertamanan bisa mengembangkan untuk kawasan taman bermain anak.
Pada rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak itu, hadir Sekda Baubau Roni Muhtar, tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Walikota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa, instansi terkait lingkup Pemkot Baubau, dan instansi vertikal diantaranya BPS Baubau, PPA Polres setempat, Bapas Baubau, Balai Pom Baubau, perbankan dan anggota forum kota layak anak.
"Anak-anak adalah generasi penerus, anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya generasi berkualitas sehingga akan menjadi modal berkualitas, modal pembangunan bagi generasi ke depan," kata Walikota AS Tamrin dalam sambutannya, saat membuka rapat koordinasi gugus tugas KLA, di Aula Kantor Walikota Baubau, Rabu.
Ia mengatakan, membangun persepsi dan pemahaman yang sama antar-stakeholder di daerah dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai indikator dari Kota Layak Anak tentunya isu anak menjadi hal penting untuk ditangani karena merupakan bagian dari urusan wajib nonpelayanan dasar.
"Poin terpenting dalam dari perwujudan KLA adalah bukan pada penghargaannya, akan tetapi bagaimana pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya hadir untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi hak-hak anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia," ujarnya.
Oleh karena itu, sinergitas dan kerja keras baik antara SKPD maupun lintas organisasi dalam wilayah Kota Baubau dari skala terkecil RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kota dengan melibatkan masyarakat, media akademisi, komunitas, dan dunia usaha serta stakeholder lainnya yang ada di daerah.
"Saya sangat berharap penguatan koordinasi secara menyeluruh secara bersama-sama dapat terus ditingkatkan dan disertai dengan pemberdayaan masyarakatnya, sehingga dapat mendukung terwujudnya KLA yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai universal dari PO-5 yakni, Poma masiaka, Popia piara, Pomaemaeaka, Poangka angkataka, dan Pobinci bincikikuli," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Baubau, Wa Ode Soraya mengatakan, berbagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan gugus tugas dalam menghadapi sejumlah indikator yang akan menjadi penilaian dan verifikasi untuk menjadi KLA kategori pratama.
"Ada lima klaster penilaian nanti, kalau kita sudah mengumpulkan poin 500 ke atas maka kita sudah bisa mendapat verifikasi oleh tim," ujarnya.
Lima klaster itu, kata dia, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya, serta gugus tugas perlindungan khusus.
Terkait sarana prasarana dalam memenuhi penilaian untuk menjadi KLA, kata dia, pihaknya terus mempersiapkannya walaupun sudah ada beberapa titik taman bermain anak seperti taman bermain di lapangan Merdeka dan taman bermain di depan Kodim 1413 Buton.
Menurut dia, ke depan sarana prasarana yang sesuai dengan ramah anak akan menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan tupoksinya seperti misal Dinas Pertamanan bisa mengembangkan untuk kawasan taman bermain anak.
Pada rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak itu, hadir Sekda Baubau Roni Muhtar, tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Walikota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa, instansi terkait lingkup Pemkot Baubau, dan instansi vertikal diantaranya BPS Baubau, PPA Polres setempat, Bapas Baubau, Balai Pom Baubau, perbankan dan anggota forum kota layak anak.