Kendari (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi meminta seluruh Dinas Perhubungan yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) agar menghentikan atau tidak meloloskan truk yang kelebihan muatan atau over dimension over load (ODOL).
"Jadi pak menteri kemarin sudah perintahkan kepada semua jajaran. Kami juga memohon dukungan kepada Kadishub kabupaten/kota untuk tidak lagi meloloskan kendaraan truk yang dimensinya tidak sesuai, tidak komplit dengan regulasi," kata Budi di sela-sela peluncuran tiga pembangunan transportasi darat di Kendari, Sabtu.
Budi menjelaskan bahwa banyak hal negatif yang bisa dapat terjadi jika truk yang bermuatan lebih atau over dimensi dibiarkan untuk melintas salah mengakibatkan kerugian negara.
"Karena kendaraan truk yang potensi dimensinya tidak sesuai itu yang pertama adalah adanya kerugian negara karena kerusakan jalan. Pak Menteri PUPR menyampaikan satu tahun Rp43 triliun anggaran pemerintah harus untuk memperbaiki jalan," ujar Budi.
Budi juga menjelaskan dampak negatif lainnya ketika meloloskan truk kelebihan muatan yakni membahayakan pengemudi dan seringnya menjadi penyebab kecelakaan yang memakan korban jiwa, hingga menjadi biang kerusakan jalan.
"Yang kedua adalah sebagai penyebab kecelakaan cukup tinggi. Kalau truknya dimensinya panjang, muatannya pasti juga berat. Dampaknya kecepatan tidak maksimal di jalan banyak kecelakaan," tutur Budi.
Ia pun mengapresiasi Polda Sultra yang telah melakukan normalisasi kendaraan truk, namun meskipun demikian ia berharap hal tersebut tidak hanya menjadi simbolis tetapi dapat dilakukan secara selanjutnya.
"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Kapolda yang telah melakukan normalisasi beberapa kendaraan kendaraan truk. Dan kita harapkan ini tidak hanya simbolis," ungkapnya.
Selain itu, ia juga bangga karena di Sulawesi Tenggara telah dibentuk tim terpadu penanganan over loading over dimension tingkat provinsi.
"Kami juga mengucapkan terima kasih ternyata di Sulawesi Tenggara ada tim terpadu penanganan overloading over dimensi tingkat provinsi. Nanti kami akan laporkan kepada Pak Menteri bahwa tim terpadu ini sudah terbentuk di Sulawesi Tenggara," pungkasnya.