Baubau (ANTARA) - Peningkatan pembangunan infrastruktur di pelabuhan Murhum Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir belum dilakukan disebabkan pelabuhan itu rencana di Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelalolaannya.
"Memang masih terkendala, artinya belum bisa berjalan penambahan infrasturkturnya karena pelabuhan ini masuk dalam program pengembangan pelabuhan dalam skema KPBU," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau, R Pradigdo, di Baubau, Senin.
Rencana KPBU melalui seleksi lelang itu, menurutnya, masih dalam proses di Kementerian Perhubungan dan belum selesai.
"Apakah itu pengelola dari BUMN atau dari swasta kita belum tau karena prosesnya ada dipusat," ujarnya.
Menurutnya juga, rencana untuk proses lelang tersebut sudah berjalan kurang lebih dua tahun (sejak 2019), bahkan kesiapan persyaratan seperti survei telah dilakukan.
"Sekarang dalam pembuatan studi yang menjadi finalnya. Sehabis ini mungkin nanti akan dilelangkan," katanya.
Dalam kesiapan persyaratan-persyaratan guna proses lelang, tambahnya, pihaknya telah berupaya melengkapi beberapa dokumen termasuk Rencana Induk Pelabuhan-nya (RIP) dan sertifikaat lahan yang telah diterbitkan oleh BPN.
"Kemudian soal lingkungan kami sudah konfirmasi juga, termasuk sinkronisasinya, artinya dengan rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir harus sinkron dengan pelabuhan sesuai dengan RIP-nya," katanya.
Sejauh ini, menurut dia, pendaftaran lelang belum dibuka karena studinya belum tuntas.
"Tapi kemungkinan jika semua sudah selesai atau sudah final baru akan dilakukan lelang," katanya.
"Memang masih terkendala, artinya belum bisa berjalan penambahan infrasturkturnya karena pelabuhan ini masuk dalam program pengembangan pelabuhan dalam skema KPBU," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau, R Pradigdo, di Baubau, Senin.
Rencana KPBU melalui seleksi lelang itu, menurutnya, masih dalam proses di Kementerian Perhubungan dan belum selesai.
"Apakah itu pengelola dari BUMN atau dari swasta kita belum tau karena prosesnya ada dipusat," ujarnya.
Menurutnya juga, rencana untuk proses lelang tersebut sudah berjalan kurang lebih dua tahun (sejak 2019), bahkan kesiapan persyaratan seperti survei telah dilakukan.
"Sekarang dalam pembuatan studi yang menjadi finalnya. Sehabis ini mungkin nanti akan dilelangkan," katanya.
Dalam kesiapan persyaratan-persyaratan guna proses lelang, tambahnya, pihaknya telah berupaya melengkapi beberapa dokumen termasuk Rencana Induk Pelabuhan-nya (RIP) dan sertifikaat lahan yang telah diterbitkan oleh BPN.
"Kemudian soal lingkungan kami sudah konfirmasi juga, termasuk sinkronisasinya, artinya dengan rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir harus sinkron dengan pelabuhan sesuai dengan RIP-nya," katanya.
Sejauh ini, menurut dia, pendaftaran lelang belum dibuka karena studinya belum tuntas.
"Tapi kemungkinan jika semua sudah selesai atau sudah final baru akan dilakukan lelang," katanya.