Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kmenterian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat sistem pengelolaan anggaran dan aset barang milik negara (BMN) agar bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, mengatakan langkah yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM adalah terus melakukan pembenahan dengan memberikan penguatan pengelolaan baik itu anggaran maupun BMN kepada seluruh jajarannya
"Pada hari ini Kanwil Sultra kedatangan dua Biro sekaligus (Biro keuangan dan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI). Maksud kedatangan beliau beliau ini adalah dalam rangka penguatan untuk menuju Kanwil Sultra meraih Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, karena keterkaitan antara pelaksanaan predikat WBK itu harus lebih baik lagi," kata Sofyan di Kendari, Rabu.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra berada di posisi ketiga terkait pengelolaan keuangan, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki ke depannya.
"Seperti indikator kinerja pasangan anggaran yang harusnya berimbang ketika dia berada di posisi serapan anggaran di nomor 3 harus harusnya di 5 besar tapi kok ini berada di urutan ke-15. Jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki masalah indikator yang harus diperhatikan kita bersama," kata Wisnu usai memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.
Ia berharap Kemenkumham Sultra bisa memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan anggaran di tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang tahun ini, kata dia, sudah mencapai posisi 52,22 persen serapan anggarannya.
Senada dengan Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Haris Sukamto mengungkapkan Kemenkumham Sultra dalam melakukan pengelolaan BMN sudah dinilai baik.
"(Namun) dalam rangka mendorong menuju wilayah bebas dari korupsi, maka perlu dikuatkan lagi terhadap pengelolaan aset yang ada di Sulawesi Tenggara supaya Sulawesi Tenggara benar-benar memberikan nilai positif bagi kementerian dan mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi," pungkas dia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, mengatakan langkah yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM adalah terus melakukan pembenahan dengan memberikan penguatan pengelolaan baik itu anggaran maupun BMN kepada seluruh jajarannya
"Pada hari ini Kanwil Sultra kedatangan dua Biro sekaligus (Biro keuangan dan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI). Maksud kedatangan beliau beliau ini adalah dalam rangka penguatan untuk menuju Kanwil Sultra meraih Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, karena keterkaitan antara pelaksanaan predikat WBK itu harus lebih baik lagi," kata Sofyan di Kendari, Rabu.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra berada di posisi ketiga terkait pengelolaan keuangan, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki ke depannya.
"Seperti indikator kinerja pasangan anggaran yang harusnya berimbang ketika dia berada di posisi serapan anggaran di nomor 3 harus harusnya di 5 besar tapi kok ini berada di urutan ke-15. Jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki masalah indikator yang harus diperhatikan kita bersama," kata Wisnu usai memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra.
Ia berharap Kemenkumham Sultra bisa memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan anggaran di tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang tahun ini, kata dia, sudah mencapai posisi 52,22 persen serapan anggarannya.
Senada dengan Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Haris Sukamto mengungkapkan Kemenkumham Sultra dalam melakukan pengelolaan BMN sudah dinilai baik.
"(Namun) dalam rangka mendorong menuju wilayah bebas dari korupsi, maka perlu dikuatkan lagi terhadap pengelolaan aset yang ada di Sulawesi Tenggara supaya Sulawesi Tenggara benar-benar memberikan nilai positif bagi kementerian dan mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi," pungkas dia.