Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ini aktif menggalang dukungan melalui kemitraan strategis untuk mempercepat terwujudnya Embarkasi Haji Antara di bumi anoa tersebut.
"Untuk mewujudkan Embarkasi Haji Antara ini, Kemenag tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung semua elemen di daerah ini, seperti Pemda provinsi harus berperan, DPRD provinsi berperan, wali kota berperan, bupati berperan, Angkasa Pura berperan, imigrasi berperan, kesehatan berperan," kata kepala Kemenag Sultra, Fesal Musaad, di Kendari, Jumat.
Untuk Kemenag Sultra sendiri kata Fesal, saat ini sedang konsentrasi melakukan revitalisasi bangunan wisma haji yang ada di kompleks Asrama Haji Sultra sebagai salah satu infrastruktur pendukung utama dari Embarkasi Haji Antara.
"Saat ini kami bangun infrastruktur berupa revitalisasi wisma, setelah itu nantinya akan dilihat berapa daya tampungnya, kalau daya tampung wisma sudah bisa untuk dua kelompok terbang atau kloter, maka sudah bisa memenuhi salah satu syarat Embarkasi Haji Antara. Anggaran revitalisasi wisma atau tower haji tersebut sebesar Rp37 miliar," katanya.
Sementara itu lanjut Fesal, beberapa fisik bangunan yang lama yang adA di kompleks asrama haji tersebut akan direnovasi atau dialih fungsi menjadi aula kedatangan, aula keberangkatan, kemudian siapkan masjid yang bisa daya tampung 1000 orang, harus ada klinik kesehatan, gudang dan dapur agar bisa memenuhi kriteria infrastruktur pendukung Embarkasi Haji Antara berdasarkan syarat Kemenag RI.
"Kalau dukungan infrastruktur itu sudah terpenuhi, maka saya akan meminta gubernur dan DPRD Sultra agar bersurat ke Kementerian Agama RI perihal pengalihan Bandara Haluoleo Kendari menjadi Bandara Embarkasi Haji Antara," katanya.
Menurut mantan Kakanwil Kemenag Maluku ini, alasan kenapa harus menjadi bandara embarkasi haji antara karena ada jalur tersendiri bagi jamaah haji, tidak boleh pakai jalur reguler.
"Jamaah haji harus safety, karena itu di bandara tersebut harus ada jalur sendiri bagi jamaah haji," kata Fesal.
Dijelaskan, terkait surat permintaan gubernur ke Kemenag RI perihal pengalihan bandara Embarkasi Haji Antara tersebut, nantinya harus memuat tiga hal yakni pemerintah daerah (Pemda) harus siap memobilisasi jamaah haji dari Kendari ke Makasar pulang pergi (PP).
"Yang kedua bahwa Pemda siap biayai transportasi darat jamaah haji selama di Kendari, dan yang ketiga, Pemda siap membiayai operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH," katanya.
Kalau tiga itu sudah mampu biayai Pemda Sultra dengan menggunakan APBD kata Fesal, maka Embarkasi Haji Antara sudah bisa terwujud di Sultra.
Fesal juga mengatakan, untuk lahan yang telah dihibahkan pemerintah Kota Kendari kepada Kemenag di kota itu, akan diupayakan membangun Balai Diklat, karena selama ini para pejabat Kemenag atau ASN Kemenag Sultra yang mengikuti Diklat masih harus ke Makassar.
"Untuk mewujudkan Embarkasi Haji Antara ini, Kemenag tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung semua elemen di daerah ini, seperti Pemda provinsi harus berperan, DPRD provinsi berperan, wali kota berperan, bupati berperan, Angkasa Pura berperan, imigrasi berperan, kesehatan berperan," kata kepala Kemenag Sultra, Fesal Musaad, di Kendari, Jumat.
Untuk Kemenag Sultra sendiri kata Fesal, saat ini sedang konsentrasi melakukan revitalisasi bangunan wisma haji yang ada di kompleks Asrama Haji Sultra sebagai salah satu infrastruktur pendukung utama dari Embarkasi Haji Antara.
"Saat ini kami bangun infrastruktur berupa revitalisasi wisma, setelah itu nantinya akan dilihat berapa daya tampungnya, kalau daya tampung wisma sudah bisa untuk dua kelompok terbang atau kloter, maka sudah bisa memenuhi salah satu syarat Embarkasi Haji Antara. Anggaran revitalisasi wisma atau tower haji tersebut sebesar Rp37 miliar," katanya.
Sementara itu lanjut Fesal, beberapa fisik bangunan yang lama yang adA di kompleks asrama haji tersebut akan direnovasi atau dialih fungsi menjadi aula kedatangan, aula keberangkatan, kemudian siapkan masjid yang bisa daya tampung 1000 orang, harus ada klinik kesehatan, gudang dan dapur agar bisa memenuhi kriteria infrastruktur pendukung Embarkasi Haji Antara berdasarkan syarat Kemenag RI.
"Kalau dukungan infrastruktur itu sudah terpenuhi, maka saya akan meminta gubernur dan DPRD Sultra agar bersurat ke Kementerian Agama RI perihal pengalihan Bandara Haluoleo Kendari menjadi Bandara Embarkasi Haji Antara," katanya.
Menurut mantan Kakanwil Kemenag Maluku ini, alasan kenapa harus menjadi bandara embarkasi haji antara karena ada jalur tersendiri bagi jamaah haji, tidak boleh pakai jalur reguler.
"Jamaah haji harus safety, karena itu di bandara tersebut harus ada jalur sendiri bagi jamaah haji," kata Fesal.
Dijelaskan, terkait surat permintaan gubernur ke Kemenag RI perihal pengalihan bandara Embarkasi Haji Antara tersebut, nantinya harus memuat tiga hal yakni pemerintah daerah (Pemda) harus siap memobilisasi jamaah haji dari Kendari ke Makasar pulang pergi (PP).
"Yang kedua bahwa Pemda siap biayai transportasi darat jamaah haji selama di Kendari, dan yang ketiga, Pemda siap membiayai operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH," katanya.
Kalau tiga itu sudah mampu biayai Pemda Sultra dengan menggunakan APBD kata Fesal, maka Embarkasi Haji Antara sudah bisa terwujud di Sultra.
Fesal juga mengatakan, untuk lahan yang telah dihibahkan pemerintah Kota Kendari kepada Kemenag di kota itu, akan diupayakan membangun Balai Diklat, karena selama ini para pejabat Kemenag atau ASN Kemenag Sultra yang mengikuti Diklat masih harus ke Makassar.