Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Forkopimda Sultra, melepas penyaluran beras sebanyak 2.709 ton bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang tersebar pada 17 kabupaten kota di Sultra.
Proses penyaluran bantuan beras medium yang anggarannya melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 2020 senilai Rp29 miliar itu bekerjasama dengan pihak Perum Bulog Sultra yang menyerap langsung beras ke petani di daerah ini.
Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Sulwan Abunawas dalam laporannya mengatakan, terkait dalam penyaluran beras medium kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan jumlah sasaran penerima 150.500 kepala keluarga dan setiap KK diberikan sebanyak 18 kilogram beras.
Adapun rincian bantuan beras pada 17 kabupaten kota di Sultra yakni, Kabupaten Konawe Utara sebanyak 37.962 kg dengan sasaran 2.109 KK, kabupaten Konawe sebanyak 8.316 kg dengan sasaran 462 KK, Kabupaten Kokala sebanyak 275.274 kg dengan sasaran 15.283 KK, Konawe Selatan 25.074 kg dengan sasaran 1.393 kk.
Di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 251.802 kg dengan sasaran 13.989 kk, Kolaka Utara sebanyak 129.564 kg dengan sasaran 7.198 kk, Kolaka Timur sebanyak 82.368 kg dengan sasaran 4.576 kk, Kota Baubau sebanyak 233.334 kg dengan sasaran 12.963 kk, Kabupaten Muna sebanyak 262.080 dengan sasaran14.560 kk.
Selain itu Kabupaten Bombana sebanyak 319.716 kg dengan sasaran 17.762 kk, Konawe Kepulauan sebanyak 145.314 kg dengan sasaran 8.073 kk, Buton Tengah 100.710 kg dengan sasaran 5.595 kk, Muna Barat 74.736 kg dengan sasaran4.152 kk dan Kabupaten Wakatobi 191.034 kg dengan sasaran 10.613 kk.
Sementara Kota Kendari sebanyak 195.084 kg dengan sasaran 10.613 kk, Kabupaten Buton sebanyak 144.180 kg dengan sasaran 8.010 kk dan Kabupaten Buton Utara sebanyak 146.682 kg dengan sasaran 8.149 kg.
Dalam kesempatan itu, gubernur Ali Mazi mengharapkan kepada tim Gugus Percepatan Penanganan COVID 19 Sultra agar melakukan pengawasan terkait penyaluran beras bagai masyarakat yang benar-benar terdampak Covid.
"Jangan sampai bantuan beras ini ada warga yang berulang kali mendapatkan, sementara warga lainnya tidak mendapat. Ini perlu pengawasan dari tim yang bertugas," kata gubernur.
Proses penyaluran bantuan beras medium yang anggarannya melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 2020 senilai Rp29 miliar itu bekerjasama dengan pihak Perum Bulog Sultra yang menyerap langsung beras ke petani di daerah ini.
Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Sulwan Abunawas dalam laporannya mengatakan, terkait dalam penyaluran beras medium kepada masyarakat terdampak Covid-19 dengan jumlah sasaran penerima 150.500 kepala keluarga dan setiap KK diberikan sebanyak 18 kilogram beras.
Adapun rincian bantuan beras pada 17 kabupaten kota di Sultra yakni, Kabupaten Konawe Utara sebanyak 37.962 kg dengan sasaran 2.109 KK, kabupaten Konawe sebanyak 8.316 kg dengan sasaran 462 KK, Kabupaten Kokala sebanyak 275.274 kg dengan sasaran 15.283 KK, Konawe Selatan 25.074 kg dengan sasaran 1.393 kk.
Di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 251.802 kg dengan sasaran 13.989 kk, Kolaka Utara sebanyak 129.564 kg dengan sasaran 7.198 kk, Kolaka Timur sebanyak 82.368 kg dengan sasaran 4.576 kk, Kota Baubau sebanyak 233.334 kg dengan sasaran 12.963 kk, Kabupaten Muna sebanyak 262.080 dengan sasaran14.560 kk.
Selain itu Kabupaten Bombana sebanyak 319.716 kg dengan sasaran 17.762 kk, Konawe Kepulauan sebanyak 145.314 kg dengan sasaran 8.073 kk, Buton Tengah 100.710 kg dengan sasaran 5.595 kk, Muna Barat 74.736 kg dengan sasaran4.152 kk dan Kabupaten Wakatobi 191.034 kg dengan sasaran 10.613 kk.
Sementara Kota Kendari sebanyak 195.084 kg dengan sasaran 10.613 kk, Kabupaten Buton sebanyak 144.180 kg dengan sasaran 8.010 kk dan Kabupaten Buton Utara sebanyak 146.682 kg dengan sasaran 8.149 kg.
Dalam kesempatan itu, gubernur Ali Mazi mengharapkan kepada tim Gugus Percepatan Penanganan COVID 19 Sultra agar melakukan pengawasan terkait penyaluran beras bagai masyarakat yang benar-benar terdampak Covid.
"Jangan sampai bantuan beras ini ada warga yang berulang kali mendapatkan, sementara warga lainnya tidak mendapat. Ini perlu pengawasan dari tim yang bertugas," kata gubernur.