Kendari (ANTARA) - Gubernur Ali Mazi menggelar rapat evaluasi penanganan COVID-19 bersama Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, bupati/walikota serta Gugus Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 di Kendari, Jumat.
Ali Mazi memaparkan bahwa sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Tanggap Darurat berdasarkan Perpres No. 7. Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemprov Sultra menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 183 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Seluruh elemen tingkat provinsi dan kabupaten/kota bergerak simultan pada 15 Maret 2020. Tidak tunggu ini dan itu," kata Ali Mazi pada forum evaluasi di Rujab Gubernur.
Sederet konsep diimplementasikan, yakni identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke wilayah Sultra melalui darat, laut, udara, koordinasi jajaran kabupaten/kota, menetapkan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB.
Pemerintah juga meningkatkan sinergitas dalam rangka penyebaran informasi tentang COVID-19, meliburkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan Tinggi dan menyiapkan personel medis khusus penanganan COVID-19, dan penyiapan logistik medis.
Secara umum terungkap dalam rapat evaluasi bahwa kendala dalam pencegahan COVID-19 adalah minim sarana bagi para medis sehingga harus ekstra hati-hati.
"Kami (bupati/walikota) mengambil langkah-langkah pencegaham virus Corona dengan cara bervariasi sesuai kondisi daerah. Tidak ada yang membiarkan rakyatnya menjadi sasaran virus mematikan tersebut," tutur Bupati Bombana Tafdil.
Bupati Konawe Utara Ruksamin mengimbau pendataan warga, baik ODP, PDP maupun positif dilakukan dengan akurat sehingga tidak menimbulkan keresahan.
"Mohon Gugus Tugas COVID-19 Sultra mereduksi data. 10 warga Konawe Utara yang dicatat ODP sudah aman," kata Ruksamin.
Ali Mazi memaparkan bahwa sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Tanggap Darurat berdasarkan Perpres No. 7. Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemprov Sultra menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 183 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Seluruh elemen tingkat provinsi dan kabupaten/kota bergerak simultan pada 15 Maret 2020. Tidak tunggu ini dan itu," kata Ali Mazi pada forum evaluasi di Rujab Gubernur.
Sederet konsep diimplementasikan, yakni identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke wilayah Sultra melalui darat, laut, udara, koordinasi jajaran kabupaten/kota, menetapkan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB.
Pemerintah juga meningkatkan sinergitas dalam rangka penyebaran informasi tentang COVID-19, meliburkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan Tinggi dan menyiapkan personel medis khusus penanganan COVID-19, dan penyiapan logistik medis.
Secara umum terungkap dalam rapat evaluasi bahwa kendala dalam pencegahan COVID-19 adalah minim sarana bagi para medis sehingga harus ekstra hati-hati.
"Kami (bupati/walikota) mengambil langkah-langkah pencegaham virus Corona dengan cara bervariasi sesuai kondisi daerah. Tidak ada yang membiarkan rakyatnya menjadi sasaran virus mematikan tersebut," tutur Bupati Bombana Tafdil.
Bupati Konawe Utara Ruksamin mengimbau pendataan warga, baik ODP, PDP maupun positif dilakukan dengan akurat sehingga tidak menimbulkan keresahan.
"Mohon Gugus Tugas COVID-19 Sultra mereduksi data. 10 warga Konawe Utara yang dicatat ODP sudah aman," kata Ruksamin.