Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapatkan pemaparan mengenai nilai-nilai budaya masyarakat Buton "Polima" dari Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara AS Tamrin dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2020.
Pemaparan itu disampaikan Wali Kota Baubau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat sore pada acara "Dialog Anugerah Kebudayaan" bertema "Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota: Peluang dan Tantangan" dalam rangkaian HPN 2020 yang juga dihadiri Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan puluhan wartawan.
Tujuan dialog itu sendiri adalah untuk mendorong kebudayaan agar menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia
Wali Kota Baubau AS Tamrin pada HPN 2020 adalah salah satu dari 10 kepala daerah yang mendapat "Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2020", yang diseleksi tim penilai gabungan dari beragam unsur seperti akademisi, wartawan senior, pengamat budaya dan pelaku seni di antaranya Ninok Leksoni, Atal S Depari, Agus Dermawan T, Nungki Kusumastuti dan Yusuf Susilo Hartono.
Para kepala daerah itu, selain AS Tamrin, adalah Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Soekirman, Bupati Halmahera Barat (Maluku Utara) Danny Missy, Wali Kota Ambon (Maluku) Richard Louhenapessy, Bupati Tulangbawang Barat (Lampung) Umar Ahmad, dan Bupati Tabalong (Kalimantan Selatan) Anang Syakhfiani.
Kemudian, tiga kepala daerah perempuan yakni Wali Kota Tangerang Selatan (Banten) Airin Rachmi Diany, Bupati Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) Hj Badingah dan Bupati Luwu Utara (Sulsel) Indah Putri Adriani.
Ke-10 kepala daerah itu terpilih dari sebanyak 514 kabupaten dan kota se-Indonesia yang diseleksi oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
"Polima" yang disampaikan dalam dialog itu awalnya adalah penelitian disertasi AS Tamrin yang akhirnya mengantarkannya meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
"Polima" atau PO5 adalah bentuk kearifan lokal falsafah Buton yang terdiri atas "pomaamaasiaka" (saling menyayangi), "popiapiara" (saling peduli/memelihara/mengayomi), "poangkaangkataka" (saling mengangkat derajat/menghargai), "pomaemaeka" (selalu merasa malu untuk berbuat negatif/tabu) , dan "pobincibinciki kuli" (tidak saling menyakiti antarmasyarakat).
AS Tamrin mengusung "Polima" sebagai upaya membumikan filsafat "Sara Pataanguna", yang diimplementasikannya dalam pemerintahan di Kota Baubau.
Di depan peserta dialog, ia menjelaskan "asbabun nuzul" tentang "Polima" salah satunya berangkat dari keprihatinan akan sebagian perilaku sebagian pemimpin dan masyarakat, yakni tergerusnya moral dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
"Banyak pemimpin yang tidak layak lagi dijadikan teladan atau panutan," katanya.
Kemudian, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang, bentrok antarpelajar dan mahasiswa, konflik di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan infiltrasi budaya luar.
"Dari kondisi-kondisi tersebut diperlukan penyadaran secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemimpin guna terwujudnya kedamaian, suasana kondusif dan stabilitas," katanya.
Karena itulah, melalui "Polima", AS Tamrin mengimplemenasikannya dengan kebijakan strategis pemajuan dan ketahanan kebudayaan di Kota Baubau.
Upaya itu yakni perlindungan terhadap unsur budaya dan cagar budaya seperti benteng keraton Kesultanan Tombi, batu Popapua, dan masjid keraton.
Pemanfaatan cagar budaya diusulkan menjadi warisan dunia, dan mendorong menjadi tujuan wisata bertaraf internasional.
Kemudian, menghidupkan ekosistem kebudayaan berupa ritual budaya, kesenian, dan keterampilan. Selain itu, revitalisasi nilai budaya lokal "Polima" dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan.
Selanjutnya, peningkatan ketahanan budaya di tengah kemajuan peradaban dunia yang penuh persaingan dan kompetisi.
Sementara itu, menanggapi paparan itu -- dan juga tema kebudayaan dalam pembangunan oleh kepala daerah lain yang hadir pada dialog itu -- Menko PMK menyatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah melekat (embedded) pada manusia dan sebaliknya, yakni manusia mendapat anugerah akal budi yang kemudian menghasilkan budaya.
Hanya saja, Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa masih ada yang mereduksi pemahaman budaya, yakni budaya adalah hanya bentuk seni atau kesenian.
"Padahal, seni itu hanya sebagian kecil dari budaya. Jadi, budaya itu ada unsur nilai, norma dan media," katanya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy juga menyampaikan kebijakan pembangunan berbasis kebudayaan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan datang ke Banjarmasin dalam rangkaian HPN pada Sabtu (8/2) dengan agenda pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2020 kepada 10 bupati/wali kota yang peduli kebudayaan dan literasi media.
Selain itu, Kepala Negara juga akan menanam pohon sekaligus meresmikan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia dan juga akan menandatangani prasasti Taman Hujan Tropis Dunia.
Pemaparan itu disampaikan Wali Kota Baubau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat sore pada acara "Dialog Anugerah Kebudayaan" bertema "Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota: Peluang dan Tantangan" dalam rangkaian HPN 2020 yang juga dihadiri Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan puluhan wartawan.
Tujuan dialog itu sendiri adalah untuk mendorong kebudayaan agar menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia
Wali Kota Baubau AS Tamrin pada HPN 2020 adalah salah satu dari 10 kepala daerah yang mendapat "Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2020", yang diseleksi tim penilai gabungan dari beragam unsur seperti akademisi, wartawan senior, pengamat budaya dan pelaku seni di antaranya Ninok Leksoni, Atal S Depari, Agus Dermawan T, Nungki Kusumastuti dan Yusuf Susilo Hartono.
Para kepala daerah itu, selain AS Tamrin, adalah Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) Soekirman, Bupati Halmahera Barat (Maluku Utara) Danny Missy, Wali Kota Ambon (Maluku) Richard Louhenapessy, Bupati Tulangbawang Barat (Lampung) Umar Ahmad, dan Bupati Tabalong (Kalimantan Selatan) Anang Syakhfiani.
Kemudian, tiga kepala daerah perempuan yakni Wali Kota Tangerang Selatan (Banten) Airin Rachmi Diany, Bupati Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) Hj Badingah dan Bupati Luwu Utara (Sulsel) Indah Putri Adriani.
Ke-10 kepala daerah itu terpilih dari sebanyak 514 kabupaten dan kota se-Indonesia yang diseleksi oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
"Polima" yang disampaikan dalam dialog itu awalnya adalah penelitian disertasi AS Tamrin yang akhirnya mengantarkannya meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
"Polima" atau PO5 adalah bentuk kearifan lokal falsafah Buton yang terdiri atas "pomaamaasiaka" (saling menyayangi), "popiapiara" (saling peduli/memelihara/mengayomi), "poangkaangkataka" (saling mengangkat derajat/menghargai), "pomaemaeka" (selalu merasa malu untuk berbuat negatif/tabu) , dan "pobincibinciki kuli" (tidak saling menyakiti antarmasyarakat).
AS Tamrin mengusung "Polima" sebagai upaya membumikan filsafat "Sara Pataanguna", yang diimplementasikannya dalam pemerintahan di Kota Baubau.
Di depan peserta dialog, ia menjelaskan "asbabun nuzul" tentang "Polima" salah satunya berangkat dari keprihatinan akan sebagian perilaku sebagian pemimpin dan masyarakat, yakni tergerusnya moral dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
"Banyak pemimpin yang tidak layak lagi dijadikan teladan atau panutan," katanya.
Kemudian, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang, bentrok antarpelajar dan mahasiswa, konflik di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan infiltrasi budaya luar.
"Dari kondisi-kondisi tersebut diperlukan penyadaran secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemimpin guna terwujudnya kedamaian, suasana kondusif dan stabilitas," katanya.
Karena itulah, melalui "Polima", AS Tamrin mengimplemenasikannya dengan kebijakan strategis pemajuan dan ketahanan kebudayaan di Kota Baubau.
Upaya itu yakni perlindungan terhadap unsur budaya dan cagar budaya seperti benteng keraton Kesultanan Tombi, batu Popapua, dan masjid keraton.
Pemanfaatan cagar budaya diusulkan menjadi warisan dunia, dan mendorong menjadi tujuan wisata bertaraf internasional.
Kemudian, menghidupkan ekosistem kebudayaan berupa ritual budaya, kesenian, dan keterampilan. Selain itu, revitalisasi nilai budaya lokal "Polima" dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan.
Selanjutnya, peningkatan ketahanan budaya di tengah kemajuan peradaban dunia yang penuh persaingan dan kompetisi.
Sementara itu, menanggapi paparan itu -- dan juga tema kebudayaan dalam pembangunan oleh kepala daerah lain yang hadir pada dialog itu -- Menko PMK menyatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah melekat (embedded) pada manusia dan sebaliknya, yakni manusia mendapat anugerah akal budi yang kemudian menghasilkan budaya.
Hanya saja, Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa masih ada yang mereduksi pemahaman budaya, yakni budaya adalah hanya bentuk seni atau kesenian.
"Padahal, seni itu hanya sebagian kecil dari budaya. Jadi, budaya itu ada unsur nilai, norma dan media," katanya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy juga menyampaikan kebijakan pembangunan berbasis kebudayaan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan datang ke Banjarmasin dalam rangkaian HPN pada Sabtu (8/2) dengan agenda pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2020 kepada 10 bupati/wali kota yang peduli kebudayaan dan literasi media.
Selain itu, Kepala Negara juga akan menanam pohon sekaligus meresmikan Hutan Pers Taman Spesies Endemik Indonesia dan juga akan menandatangani prasasti Taman Hujan Tropis Dunia.