Kendari (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo, mengatakan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menikmati bonus demografi karena masih memiliki dependensi rasio yang tinggi.
"Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15-64 tahun," kata kepala Hasto Wardoyo, saat beri keterangan pada Sinkronisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK serta Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Generasi Berencana Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin.
Dikatakan, butuh kerja sama dengan mitra terkait khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Sultra untuk mencapainya, karena jendela peluang dalam bonus demografi tercipta ketika Total Fertility Rate (TFR) atau Angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak menurun.
"Bila angka TFR rendah, artinya jumlah perempuan yang melahirkan anak di akhir masa reproduksinya juga tidak banyak, sehingga pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan," katanya.
Dijelaskan, TFR ialah jumlah anak yang akan dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran.
"Sedangkan TFR Provinsi Sulawesi Tenggara kata dia, masih berada di angka 2,89 (SKAP 2019) tidak belum mampu mencapai angka 2,5. Artinya, setiap perempuan di Sultra rata-rata melahirkan 2,89 anak selama masa reproduksinya," katanya.
Menurut dia, salah satu penyebab angka TFR di Sultra masih di atas nasional karena kondisi lapangan, antara lain terkait letak geografis daerah kabupaten dan kota yang sulit dijangkau dan minimnya tenaga penyuluh KB.
"Kami juga berharap Gubernur Sulawesi Tenggara bisa menambah personel kader KB non PNS untuk mempercepat penurunan TFR dan angka kematian ibu dan anak," katanya.
Baca juga: Kemenkominfo: Bonus Demografi Bermanfaat Bila SDM Berkualitas
"Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15-64 tahun," kata kepala Hasto Wardoyo, saat beri keterangan pada Sinkronisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK serta Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Generasi Berencana Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin.
Dikatakan, butuh kerja sama dengan mitra terkait khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Sultra untuk mencapainya, karena jendela peluang dalam bonus demografi tercipta ketika Total Fertility Rate (TFR) atau Angka kelahiran dan angka kematian ibu dan anak menurun.
"Bila angka TFR rendah, artinya jumlah perempuan yang melahirkan anak di akhir masa reproduksinya juga tidak banyak, sehingga pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan," katanya.
Dijelaskan, TFR ialah jumlah anak yang akan dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran.
"Sedangkan TFR Provinsi Sulawesi Tenggara kata dia, masih berada di angka 2,89 (SKAP 2019) tidak belum mampu mencapai angka 2,5. Artinya, setiap perempuan di Sultra rata-rata melahirkan 2,89 anak selama masa reproduksinya," katanya.
Menurut dia, salah satu penyebab angka TFR di Sultra masih di atas nasional karena kondisi lapangan, antara lain terkait letak geografis daerah kabupaten dan kota yang sulit dijangkau dan minimnya tenaga penyuluh KB.
"Kami juga berharap Gubernur Sulawesi Tenggara bisa menambah personel kader KB non PNS untuk mempercepat penurunan TFR dan angka kematian ibu dan anak," katanya.
Baca juga: Kemenkominfo: Bonus Demografi Bermanfaat Bila SDM Berkualitas