Kendari (ANTARA) - Ketua Sekretariat Sensus Penduduk (SP2020) Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Roby Darmawan mengharapkan dukungan serta kerjasama seluruh instansi khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, BUMN/BUMD untuk menyukseskan program nasional yakni Satu Data Indonesia 2020.
"Segala bentuk dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 sangat diharapkan dalam rangka kolaborasi menuju satu data Kependudukan yang diakui," katanya saat menjadi materi dalam rangka Rapat koordionasi SP2020 di salah satu hotel di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, perlunya dukungan seluruh instansi dalam rangka SP2020 itu, sekaligus untuk menjawab arahan Presiden Joko Widodo terkait adanya kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai Kementerian dan Lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan, SP2020 ini merupakan sensus penduduk yang ketujuh. Pada SP pertama di lakukan 1961, SP kedua 1971, dan selanjutnya SP1980, SP2000, SP2010 dan SP2020.
"Mengapa Indonesia perlu sensus karena diharapkan untuk melakukan perekaman langsung data penduduk yang terbaru, disamping menyediakan data penduduk de facto dan de juru 2020 serta menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk 2021," ujarnya.
Tujuan lain dari SP2020,lanjut Roby Darmawan adalah ada dua yakni pertama untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu data Indonesia dan kedua adalah untuk menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator MDGs.
Baca juga: BPS: Sensus Penduduk 2020 permudah pendataan penduduk berbasis online
Di bagian lain Roby Darmawan mengatakan, SP2020 juga sebagai evaluasi pembangunan rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) dan MDGs berkelanjutan yang perencanaan berbagai bidang sepetrti identifikasi kebutuhan dan kualias perumahan, penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, perencanaan politik dan keamanan, ketahanan sosial dan budaya, investasi dan lapangan kerja, transportasi, fasilitas komunikasi serta perencanaan tata ruang dan lingkungan.
"Yang pasti bahwa kegiatan SP2020, selain Indonesia juga ada 54 negara melakukan sensus penduduk dan perumahan diantaranya, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura Malaysia, Arab Saudi, Argentina, Jepang, Meksiko, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Rusia, atar dan Ghana," ujaranya.
Sementara itu, Kepala BPS Sultra, Muh Edy Mahmud mengatakan, kondisi data kependudukan Sulawesi Tenggara berdasarkan data Ditjen Dukcapil sementer I-2019 berjumlah 2.632.939 jiwa sementara versi BPS dan Bappenas 2010-2020 penduduk Sultra 2.704.737 jiwa.
"Dengan demikian bahwa SP2020 menjadi sensus penduduk pertama Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Upaya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Satu data kependudukan Indonesia," tuturnya.
Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sultra dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, dengan membantu mensosialisasi SP2020 kepada para pegawai/karyawan dilingkungan kerja serta menghimbau secara aktif pada Sensus Penduduk online pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
"Segala bentuk dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 sangat diharapkan dalam rangka kolaborasi menuju satu data Kependudukan yang diakui," katanya saat menjadi materi dalam rangka Rapat koordionasi SP2020 di salah satu hotel di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, perlunya dukungan seluruh instansi dalam rangka SP2020 itu, sekaligus untuk menjawab arahan Presiden Joko Widodo terkait adanya kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai Kementerian dan Lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan, SP2020 ini merupakan sensus penduduk yang ketujuh. Pada SP pertama di lakukan 1961, SP kedua 1971, dan selanjutnya SP1980, SP2000, SP2010 dan SP2020.
"Mengapa Indonesia perlu sensus karena diharapkan untuk melakukan perekaman langsung data penduduk yang terbaru, disamping menyediakan data penduduk de facto dan de juru 2020 serta menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk 2021," ujarnya.
Tujuan lain dari SP2020,lanjut Roby Darmawan adalah ada dua yakni pertama untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu data Indonesia dan kedua adalah untuk menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator MDGs.
Baca juga: BPS: Sensus Penduduk 2020 permudah pendataan penduduk berbasis online
Di bagian lain Roby Darmawan mengatakan, SP2020 juga sebagai evaluasi pembangunan rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) dan MDGs berkelanjutan yang perencanaan berbagai bidang sepetrti identifikasi kebutuhan dan kualias perumahan, penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, perencanaan politik dan keamanan, ketahanan sosial dan budaya, investasi dan lapangan kerja, transportasi, fasilitas komunikasi serta perencanaan tata ruang dan lingkungan.
"Yang pasti bahwa kegiatan SP2020, selain Indonesia juga ada 54 negara melakukan sensus penduduk dan perumahan diantaranya, Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura Malaysia, Arab Saudi, Argentina, Jepang, Meksiko, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Rusia, atar dan Ghana," ujaranya.
Sementara itu, Kepala BPS Sultra, Muh Edy Mahmud mengatakan, kondisi data kependudukan Sulawesi Tenggara berdasarkan data Ditjen Dukcapil sementer I-2019 berjumlah 2.632.939 jiwa sementara versi BPS dan Bappenas 2010-2020 penduduk Sultra 2.704.737 jiwa.
"Dengan demikian bahwa SP2020 menjadi sensus penduduk pertama Indonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Upaya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Satu data kependudukan Indonesia," tuturnya.
Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sultra dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, dengan membantu mensosialisasi SP2020 kepada para pegawai/karyawan dilingkungan kerja serta menghimbau secara aktif pada Sensus Penduduk online pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.