Kendari (ANTARA) - Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar lokakarya dengan tema "Fasilitasi Inovasi Implementasi Smart City" guna mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kepala Balitbang Sultra Sukamto Toding di Kendari, Selasa (10/12), mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah berupaya merealisasikan kebijakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.
"Dalam kegiatan ini pemerintah daerah diminta untuk berupaya mengimplementasikan pelaksanaan SPBE dimulai dari penyusunan 'master plan' dan penguatan sistem data serta pelaksana pelayanan informasi," kata dia.
Ia mengungkapkan dinamika sosial ekonomi dan budaya di perkotaan saat ini tumbuh bagaikan jamur saat musim hujan dan menyebabkan permasalahan kota semakin kompleks, mulai kriminal ruang yang tak terkendali hingga pencemaran lingkungan.
Menurut dia, permasalahan yang sulit diamati oleh pengelola perkotaan adalah pengendalian pergerakan penduduk kota, baik melalui modal transportasi maupun disebabkan daya tarik kehidupan kota bagi daerah sekitarnya yang menjanjikan segala bentuk kenyamanan sehingga menyebabkan migrasi dan perkembangan pembagian penduduk sulit dikendalikan.
Oleh karena itu, ia berharap, masing-masing kabupaten/kota mempunyai dasar orientasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Langkah awal yang dibutuhkan yaitu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyediakan kemudahan bagi pengguna alat bantu sebagai teknologi yang telah tersedia dalam pemantauan dinamika kehidupan," katanya.
Kepala Balitbang Sultra Sukamto Toding di Kendari, Selasa (10/12), mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah berupaya merealisasikan kebijakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.
"Dalam kegiatan ini pemerintah daerah diminta untuk berupaya mengimplementasikan pelaksanaan SPBE dimulai dari penyusunan 'master plan' dan penguatan sistem data serta pelaksana pelayanan informasi," kata dia.
Ia mengungkapkan dinamika sosial ekonomi dan budaya di perkotaan saat ini tumbuh bagaikan jamur saat musim hujan dan menyebabkan permasalahan kota semakin kompleks, mulai kriminal ruang yang tak terkendali hingga pencemaran lingkungan.
Menurut dia, permasalahan yang sulit diamati oleh pengelola perkotaan adalah pengendalian pergerakan penduduk kota, baik melalui modal transportasi maupun disebabkan daya tarik kehidupan kota bagi daerah sekitarnya yang menjanjikan segala bentuk kenyamanan sehingga menyebabkan migrasi dan perkembangan pembagian penduduk sulit dikendalikan.
Oleh karena itu, ia berharap, masing-masing kabupaten/kota mempunyai dasar orientasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Langkah awal yang dibutuhkan yaitu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyediakan kemudahan bagi pengguna alat bantu sebagai teknologi yang telah tersedia dalam pemantauan dinamika kehidupan," katanya.