Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Penelitian Pembangunan (Balitbang) menggelar lokakarya dengan tema "Fasilitasi Inovasi Implementasi Smart City" mendorong pemerintah kabupaten/kota mensosialisasikan penggunaan teknologi "smart city" yang berbasis elektronik.
Kepala Balitbang Sultra Sukamto Toding di Kendari, mengatakan melalui kegiatan tersebut pihaknya medorong pemerintah berupaya merealisasikan kebijakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya.
"Dalam kegiatan ini pemerintah daerah diminta untuk berupaya mengimplementasikan pelaksanaan SPBE dimulai dari penyusunan "master plan" dan penguatan sistem data serta pelaksana pelayanan informasi," kata Sukamto Toding, Selasa.
Ia mengungkapkan dinamika sosial ekonomi dan budaya di perkotaan saat ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan dan menyebabkan permasalahan kota dari hari kian kompleks mulai kriminal ruang yang tak terkendali hingga pencemaran lingkungan.
Menurutnya permasalahan yang sulit diamati oleh pengelola perkotaan adalah pengendalian pergerakan penduduk kota, baik pergerakan melalui modal transportasi maupun pergerakan tersebut disebabkan oleh daya tarik kehidupan kota bagi daerah sekitarnya yang menjanjikan segala bentuk kenyamanan sehingga menyebabkan migrasi dan perkembangan pembagian penduduk sulit dikendalikan.
Sehingga ia berharap masing-masing dari kabupaten/kota mempunyai dasar orientasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Langkah awal yang dibutuhkan yaitu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyediakan kemudahan bagi pengguna alat bantu sebagai teknologi yang telah tersedia dalam pemantauan dinamika kehidupan," katanya.
Kepala Balitbang Sultra Sukamto Toding di Kendari, mengatakan melalui kegiatan tersebut pihaknya medorong pemerintah berupaya merealisasikan kebijakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya.
"Dalam kegiatan ini pemerintah daerah diminta untuk berupaya mengimplementasikan pelaksanaan SPBE dimulai dari penyusunan "master plan" dan penguatan sistem data serta pelaksana pelayanan informasi," kata Sukamto Toding, Selasa.
Ia mengungkapkan dinamika sosial ekonomi dan budaya di perkotaan saat ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan dan menyebabkan permasalahan kota dari hari kian kompleks mulai kriminal ruang yang tak terkendali hingga pencemaran lingkungan.
Menurutnya permasalahan yang sulit diamati oleh pengelola perkotaan adalah pengendalian pergerakan penduduk kota, baik pergerakan melalui modal transportasi maupun pergerakan tersebut disebabkan oleh daya tarik kehidupan kota bagi daerah sekitarnya yang menjanjikan segala bentuk kenyamanan sehingga menyebabkan migrasi dan perkembangan pembagian penduduk sulit dikendalikan.
Sehingga ia berharap masing-masing dari kabupaten/kota mempunyai dasar orientasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Langkah awal yang dibutuhkan yaitu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan menyediakan kemudahan bagi pengguna alat bantu sebagai teknologi yang telah tersedia dalam pemantauan dinamika kehidupan," katanya.