Tirawuta (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Kolaka Timur, menggelar Rapat Koordinasi tentang program kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah, ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaludin, ketua PKK Kolaka Timur, Surya Adelia Hutapea, Kepala DInas Dalduk dan KB Kolaka Timur, Amiruddin, bertempat di Aula Pemda, Selasa.
Tony Herbiansyah mengatakan, dukungan manajemen pemerintah daerah dalam program KKBPK adalah pendataan keluarga yang dinamis tentang perkembangan penduduk, pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB serta tahapan keluarga sejahtera yang dilakukan pemerintahan desa bersama para kader dan pemutahiran setiap tahun bersama pengurus PKB/ PLKB.
"Begitu juga dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengarahkan masyarakat terhadap pelaksanaan program KKBPK. Pemerintah daerah bersama tim operasional KB desa, PLKB dan kader melakukan dan penggerakan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi, baik di posyandu, Poskesdes, Puskesmas atau tempat kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan," katanya.
Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam program KKBPK adalah sebagai motivator yakni pemerintah daerah menjadi pendorong dan pemberi semangat, sebagai fasilitator yakni lembaga yang memberikan bantuan moril maupun materiil.
"Kemudian sebagai mobilisator, yakni menggerakkan dan mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama, kemudian sebagai administrator pembangunan yakni sebagai penyelenggara pemerintahan kemasyarakatan dan penyelenggara pembangunan," katanya.
Selain itu katanya, partisipasi Pemerintah Daerah yang menjadikan program KKBPK sebagai realitas atau program unggulan, dapat dilihat melalui penempatan program program KKBPK dalam RPJMD, penetapan visi misi, begitu juga kerja sama lintas sektor atau stakeholder antara PKK, Dinas Kesehatan, TNI serta dinas terkait.
"Harapannya, dengan terlaksananya kegiatan rapat koordinasi program KKBPK ini, akan terwujud keluarga kecil bahagia sejahtera. Oleh karena itu, kita jangan segan-segan untuk selalu mensosialisasikan 2 anak cukup, dengan 2 anak cukup merupakan potret keluarga ideal yang merupakan keluarga sejahtera," katanya.
Plt Kepala BKKBN SUltra, Jamaluddin, mengatakan menyampaikan bahwa selain dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja agar dapat mengetahui tolok ukur sukses atau tidaknya program KKBPK, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan peran dan sinergitas berbagai sektor terkait dalam pengelolaan program-program BKKBN Kolaka Timur.
"Berdasarkan capaian program KKBPK di Sultra per Januari sampai September 2019 sudah mencapai 66,95 persen atau 45.028 akseptor dari target 67.252 akseptor atau peserta KB baru. Untuk capaian program KKBPK Kabupaten Kolaka Timur yakni 51,19 persen atau 1.885 akseptor dari target 3.682 akseptor.," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dalduk dan KB kolaka Tiumur, Amirudin, mengatakan pelaksanaan program KKBPK begitu penuh tantangan, sehingga diperlukan kemitraan yang sangat kuat agar dapat mendukung sasaran program yang telah ditentukan.
"Maka selaku pimpinan Dinas Dalduk dan KB, kami harapkan melalui Bupati Kolaka Timur agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan demi suksesnya program KKBPK di Kabupaten Kolaka Timur," katanya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah, ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaludin, ketua PKK Kolaka Timur, Surya Adelia Hutapea, Kepala DInas Dalduk dan KB Kolaka Timur, Amiruddin, bertempat di Aula Pemda, Selasa.
Tony Herbiansyah mengatakan, dukungan manajemen pemerintah daerah dalam program KKBPK adalah pendataan keluarga yang dinamis tentang perkembangan penduduk, pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB serta tahapan keluarga sejahtera yang dilakukan pemerintahan desa bersama para kader dan pemutahiran setiap tahun bersama pengurus PKB/ PLKB.
"Begitu juga dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengarahkan masyarakat terhadap pelaksanaan program KKBPK. Pemerintah daerah bersama tim operasional KB desa, PLKB dan kader melakukan dan penggerakan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi, baik di posyandu, Poskesdes, Puskesmas atau tempat kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan," katanya.
Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam program KKBPK adalah sebagai motivator yakni pemerintah daerah menjadi pendorong dan pemberi semangat, sebagai fasilitator yakni lembaga yang memberikan bantuan moril maupun materiil.
"Kemudian sebagai mobilisator, yakni menggerakkan dan mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama, kemudian sebagai administrator pembangunan yakni sebagai penyelenggara pemerintahan kemasyarakatan dan penyelenggara pembangunan," katanya.
Selain itu katanya, partisipasi Pemerintah Daerah yang menjadikan program KKBPK sebagai realitas atau program unggulan, dapat dilihat melalui penempatan program program KKBPK dalam RPJMD, penetapan visi misi, begitu juga kerja sama lintas sektor atau stakeholder antara PKK, Dinas Kesehatan, TNI serta dinas terkait.
"Harapannya, dengan terlaksananya kegiatan rapat koordinasi program KKBPK ini, akan terwujud keluarga kecil bahagia sejahtera. Oleh karena itu, kita jangan segan-segan untuk selalu mensosialisasikan 2 anak cukup, dengan 2 anak cukup merupakan potret keluarga ideal yang merupakan keluarga sejahtera," katanya.
Plt Kepala BKKBN SUltra, Jamaluddin, mengatakan menyampaikan bahwa selain dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja agar dapat mengetahui tolok ukur sukses atau tidaknya program KKBPK, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan peran dan sinergitas berbagai sektor terkait dalam pengelolaan program-program BKKBN Kolaka Timur.
"Berdasarkan capaian program KKBPK di Sultra per Januari sampai September 2019 sudah mencapai 66,95 persen atau 45.028 akseptor dari target 67.252 akseptor atau peserta KB baru. Untuk capaian program KKBPK Kabupaten Kolaka Timur yakni 51,19 persen atau 1.885 akseptor dari target 3.682 akseptor.," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dalduk dan KB kolaka Tiumur, Amirudin, mengatakan pelaksanaan program KKBPK begitu penuh tantangan, sehingga diperlukan kemitraan yang sangat kuat agar dapat mendukung sasaran program yang telah ditentukan.
"Maka selaku pimpinan Dinas Dalduk dan KB, kami harapkan melalui Bupati Kolaka Timur agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan demi suksesnya program KKBPK di Kabupaten Kolaka Timur," katanya.