Kolaka (ANTARA) - Puluhan mahasiswa universitas Sembilanbelas November Kabupaten Kolaka,Sultra yang tergabung dalam Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan (LSHK) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati setempat, Jumat.
Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar pemerintah Kabupaten Kolaka memprioritaskan pengaspalan akses jalan menuju kampus USN di desa Popalia Kecamatan Tanggetada.
"Bupati Kolaka telah mengabaikan kepentingan orang banyak, ribuan mahasiswa yang kuliah di USN dan masyarakat Popalia menderita karena jalanan berlubang dan berdebu," kata Jayadi, koordinator aksi
Menurutnya selama ini Pemerintah daerah terkesan tutup mata sehingga jalan masuk ke kampus hingga kini belum dilakukan pengaspalan sementara kampus merupakan aset Pemerintah.
Usai melakukan orasi di halaman kantor Pemkab, puluhan mahasiswa diterima Asisten I setda Kolaka Muhammad Bakri dan Plt. Kadis PU Abbas menjelaskan persoalan pengaspalan jalan Di Kampus USN adalah hal yang bisa diselesaikam jika petinggi USN dan Pemda bisa menjalin Komunikasi.
"Ini persoalan kecil sebenarnya, hanya saja selama ini tidak ada komunikasi antara petinggi USN dan Pemda, tidak mungkinlah Pemda tidak memperhatikan USN, karena asetnya kita juga, anak-anak kita kuliah di situ juga, sejak berdirinya saja banyak aset Pemda juga di situ," kata Bakri dalam pertemuan itu.
Menurut Bakri tidak benar kalau Pemda tidak mendukung USN, ini hanya persoalan miskomunikasi antara Pemkab dan petinggi kampus yang hingga kini belum terjalin dengan baik
Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas PU Kolaka menjelaskan secara teknis, Pemda sangat mendukung terhadap pengaspalan jalan di desa Popalia Kecamatan Tanggetada karena sejak tahun 2016 mulai dari titik nol kita dukung, hingga pengasapalan sepanjang satu kilometer tahun 2017.
Hanya saja kata Abbas program pengaspalan jalan ini terbatas disetiap Kecamatan sepanjang dua kilometer sehingga di tahun berikutnya itu bukan lagi desa Popalia namun desa lain di wilayah kecamatan Tanggetada.
Program pengaspalan jalan tidak mungkinlah desa Popalia terus yang dapat setiap tahunnya karena ada desa desa lain juga yang membutuhkan program itu," kata Abbas.
Abbas menjelaskan ditahun 2019 ini,berdasarkan hasil verifikasi dengan empat kementerian dana DAK program pengaspalan jalan terpangkas dari usulan Rp30 miliar lebih menjadi Rp12 miliar lebih sehingga berdampak kepada desa-desa lainnya.
"Dengan anggaran seperti ini berimbas kepada kecamatan lainnya bukan saja hanya kecamatan Tanggetada," jelas Abbas.
Bahkan Abbas menyampaikan pesan Bupati di hadapan Mahasiswa agar Rektor USN mau menemui Bupati Kolaka untuk melakukan komunikasi terkait persoalan pengaspalan jalan kampus.
"Saya berani sampaikan disini, karena ini pesan Bupati tadi waktu saya telepon beliau, pak Bupati menyampaikan agar Pak Rektor bisa bertemu dengan dia, nanti juga saya akan sampaikan pesan ini langsung kepada pak Rektor," ungkap Kadis PU itu.
Usai mendengarkan penjelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten puluhan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian serta satuan pamong praja.
Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar pemerintah Kabupaten Kolaka memprioritaskan pengaspalan akses jalan menuju kampus USN di desa Popalia Kecamatan Tanggetada.
"Bupati Kolaka telah mengabaikan kepentingan orang banyak, ribuan mahasiswa yang kuliah di USN dan masyarakat Popalia menderita karena jalanan berlubang dan berdebu," kata Jayadi, koordinator aksi
Menurutnya selama ini Pemerintah daerah terkesan tutup mata sehingga jalan masuk ke kampus hingga kini belum dilakukan pengaspalan sementara kampus merupakan aset Pemerintah.
Usai melakukan orasi di halaman kantor Pemkab, puluhan mahasiswa diterima Asisten I setda Kolaka Muhammad Bakri dan Plt. Kadis PU Abbas menjelaskan persoalan pengaspalan jalan Di Kampus USN adalah hal yang bisa diselesaikam jika petinggi USN dan Pemda bisa menjalin Komunikasi.
"Ini persoalan kecil sebenarnya, hanya saja selama ini tidak ada komunikasi antara petinggi USN dan Pemda, tidak mungkinlah Pemda tidak memperhatikan USN, karena asetnya kita juga, anak-anak kita kuliah di situ juga, sejak berdirinya saja banyak aset Pemda juga di situ," kata Bakri dalam pertemuan itu.
Menurut Bakri tidak benar kalau Pemda tidak mendukung USN, ini hanya persoalan miskomunikasi antara Pemkab dan petinggi kampus yang hingga kini belum terjalin dengan baik
Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas PU Kolaka menjelaskan secara teknis, Pemda sangat mendukung terhadap pengaspalan jalan di desa Popalia Kecamatan Tanggetada karena sejak tahun 2016 mulai dari titik nol kita dukung, hingga pengasapalan sepanjang satu kilometer tahun 2017.
Hanya saja kata Abbas program pengaspalan jalan ini terbatas disetiap Kecamatan sepanjang dua kilometer sehingga di tahun berikutnya itu bukan lagi desa Popalia namun desa lain di wilayah kecamatan Tanggetada.
Program pengaspalan jalan tidak mungkinlah desa Popalia terus yang dapat setiap tahunnya karena ada desa desa lain juga yang membutuhkan program itu," kata Abbas.
Abbas menjelaskan ditahun 2019 ini,berdasarkan hasil verifikasi dengan empat kementerian dana DAK program pengaspalan jalan terpangkas dari usulan Rp30 miliar lebih menjadi Rp12 miliar lebih sehingga berdampak kepada desa-desa lainnya.
"Dengan anggaran seperti ini berimbas kepada kecamatan lainnya bukan saja hanya kecamatan Tanggetada," jelas Abbas.
Bahkan Abbas menyampaikan pesan Bupati di hadapan Mahasiswa agar Rektor USN mau menemui Bupati Kolaka untuk melakukan komunikasi terkait persoalan pengaspalan jalan kampus.
"Saya berani sampaikan disini, karena ini pesan Bupati tadi waktu saya telepon beliau, pak Bupati menyampaikan agar Pak Rektor bisa bertemu dengan dia, nanti juga saya akan sampaikan pesan ini langsung kepada pak Rektor," ungkap Kadis PU itu.
Usai mendengarkan penjelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten puluhan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian serta satuan pamong praja.