Baubau (ANTARA) - Pemerintah pusat menawarkan kepada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan pelabuhan Murhum Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan syarat pemenang lelang harus menyiapkan dana sebesar Rp370 milyar.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas 1 Baubau, Moh Qowi, di Baubau, Jumat, mengatakan, rencana pengelolaan pelabuhan Murhum diberikan kepada pihak ketiga itu setelah konsultan dari Kementerian Perhubungan melakukan survei dan perhitungan sekitar Rp370-an miliar untuk pengembangan pelabuhan itu. Bahkan hasil studinya tersebut juga telah dipaparkan di kantor pusat.
"Dengan adanya hasil perhitungan oleh konsultan itu merupakan kesempatan bagi BUMD, perusahaan swasta dan BUMN baik lokal maupun nasional, ketika nanti lelang dibuka disilahkan bisa ikut yang penting memiliki dana itu," ujarnya.
Dalam prosesnya itu, menurut Qowi, ada mekanisme yang harus diikuti. Perusahaan pemenang tender harus menyediakan dana sebesar Rp370-an milyar untuk membangun infrastruktur yang ada di pelabuhan Murhum.
"Jadi dia (perusahaan -red) itu nanti berhak untuk mengoperasikan. Soal berapa tahun perusahaan mengoperasikan pelabuhan ini nanti tergantung dari kontrak. Jadi pendapatannya termasuk keuntungan diambil," katanya.
Tetapi, lanjut dia, setelah KPBU dan kontraknya selesai, maka semua aset tersebut menjadi milik negara dan dioperasikan oleh negara.
Ia juga mengatakan, saat ini proses KPBU masih tahap penjajakan. Bahkan belum lama ini instansi Bappeda dan Dishub Provinsi bersama Bappeda dan Dishub Baubau serta Kantor UPP Kelas 1 Baubau telah diundang ke Jakarta menghadiri dengar pendapat terkait rencana pemasaran KPBU tersebut.
"Kalau kajiannya sudah final dan mekanisme KPBU dipelabuhan Baubau sudah dibentuk termasuk proses bisnisnya itu, maka bisa dilelangkan," tukasnya.
Soal dana cukup besar yang harus disiapkan perusahaan pemenang lelang itu, menurut dia, sebagai bentuk komitmen karena kondisi infrastruktur di pelabuhan Murhum masih minim terutama terminal penumpang yang perlu penambahan, karena ketika aktifitas seperti angkutan lebaran Idul Fitri ruang terminal penumpang tidak bisa menampung masyarakat calon penumpang berangkat dan yang tiba.
"Kemudian terminal kedatangan juga perlu ditambah, termasuk dermaga untuk kapal barang terutama kontainer harus diperpanjang lagi, dan lapangan penumpukan peti kemas perlu diperluas," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jalan akses perlu dibangun sehingga tidak menggunakan jalan masuk dan keluar pada satu pintu yang berpotensi terjadi kepadatan dan macet.
"Ini juga sudah direncanakan dan kemungkinan akses keluar kendaraan kontainer pada sisi timur. Jadi pintu masuk dan keluar nanti berbeda, tidak seperti saat ini," katanya.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas 1 Baubau, Moh Qowi, di Baubau, Jumat, mengatakan, rencana pengelolaan pelabuhan Murhum diberikan kepada pihak ketiga itu setelah konsultan dari Kementerian Perhubungan melakukan survei dan perhitungan sekitar Rp370-an miliar untuk pengembangan pelabuhan itu. Bahkan hasil studinya tersebut juga telah dipaparkan di kantor pusat.
"Dengan adanya hasil perhitungan oleh konsultan itu merupakan kesempatan bagi BUMD, perusahaan swasta dan BUMN baik lokal maupun nasional, ketika nanti lelang dibuka disilahkan bisa ikut yang penting memiliki dana itu," ujarnya.
Dalam prosesnya itu, menurut Qowi, ada mekanisme yang harus diikuti. Perusahaan pemenang tender harus menyediakan dana sebesar Rp370-an milyar untuk membangun infrastruktur yang ada di pelabuhan Murhum.
"Jadi dia (perusahaan -red) itu nanti berhak untuk mengoperasikan. Soal berapa tahun perusahaan mengoperasikan pelabuhan ini nanti tergantung dari kontrak. Jadi pendapatannya termasuk keuntungan diambil," katanya.
Tetapi, lanjut dia, setelah KPBU dan kontraknya selesai, maka semua aset tersebut menjadi milik negara dan dioperasikan oleh negara.
Ia juga mengatakan, saat ini proses KPBU masih tahap penjajakan. Bahkan belum lama ini instansi Bappeda dan Dishub Provinsi bersama Bappeda dan Dishub Baubau serta Kantor UPP Kelas 1 Baubau telah diundang ke Jakarta menghadiri dengar pendapat terkait rencana pemasaran KPBU tersebut.
"Kalau kajiannya sudah final dan mekanisme KPBU dipelabuhan Baubau sudah dibentuk termasuk proses bisnisnya itu, maka bisa dilelangkan," tukasnya.
Soal dana cukup besar yang harus disiapkan perusahaan pemenang lelang itu, menurut dia, sebagai bentuk komitmen karena kondisi infrastruktur di pelabuhan Murhum masih minim terutama terminal penumpang yang perlu penambahan, karena ketika aktifitas seperti angkutan lebaran Idul Fitri ruang terminal penumpang tidak bisa menampung masyarakat calon penumpang berangkat dan yang tiba.
"Kemudian terminal kedatangan juga perlu ditambah, termasuk dermaga untuk kapal barang terutama kontainer harus diperpanjang lagi, dan lapangan penumpukan peti kemas perlu diperluas," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jalan akses perlu dibangun sehingga tidak menggunakan jalan masuk dan keluar pada satu pintu yang berpotensi terjadi kepadatan dan macet.
"Ini juga sudah direncanakan dan kemungkinan akses keluar kendaraan kontainer pada sisi timur. Jadi pintu masuk dan keluar nanti berbeda, tidak seperti saat ini," katanya.