Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan pendapatan asli daerah yang semula direncanakan sebesar Rp4,24 triluan lebih meningkat menjadi sebesar Rp4,53 triliun lebih.
Pernyataan gubernur Ali Mazi itu disampaikan melalui pidato pengantar sidang paripurna DPRD dalam rangka membahas Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di gedung utama DPRD Sultra, Rabu.
Sidang paripurna dewan yang membahas KUA PPAs 2019 itu, merupakan sidang awal sekaligus lanjutan yang sebelumnya sempat tertunda, karena beberapa anggota dewan saat itu sedang tugas luar, serta pihak eksekutif pun juga sama-sama ada tugas luar daerah sehingga baru hari ini dilakukan.
"Dalam sidang perdana hari ini, baru sekadar memberi kesempatan kepada eksekutif dalam hal ini gubernur Sultra untuk memberi sambutan pengantar, dan selanjutnya pada sidang lanjutan berupa tanggapan dewan maupun pandangan fraksi di DPRD akan lakukan pada Kamis dan Jumat (1-2 Agustus 2019)," kata Nursalam Lada.
Menurut Gubernur Sultra, penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD 2019, merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan perubahan APBD yang tentunya didasarkan dari berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari eksekutif maupun dari pihak dewan.
Ia mengatakan, dari target PAD 2019 yang diperkirakan Rp4,53 triliun itu, yang direncanakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,34 triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,19 triliun. Dimana rasio belanja tidak langsung sebesar 51,6 persen dan belanja langsung sebesar 48,37 persen.
Dengan demikian, lanjut gubernur Ali Mazi, belanja daerah akan diarahkan tetap untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan yang dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Optimalisasi peningkatan PAD 2019 tersebut didasarkan dari kondisi perekonomian daerah sejak awal tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan positif sebesar 6,3 persen dibandingkan dengan triwulan empat tahun 2018 yang tercatat tumbuh sebesar 6,2 persen. Capaian ini terutama didukung oleh kinerja beberapa komponen kunci dari sisi produksi," ujar Ali Mazi.
Sisi produksi dimaksud lanjut gubernur, pada beberapa lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan dan sektor hasil perikanan serta konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan meningkatnya semua komponen pengeluaran terutama konsumsi pemerintah yang terus bertumbuh dan konsumsi rumah tangga.
Begitu pula dari sisi tekanan inflasi di Sultra, sepanjang tahun 2019 diperkirakan sekitar 2,5 persen sampai 3,3 persen atau berada pada sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,5 persen.
"Meskipun Inflasi Sulawesi Tenggara cenderung meningkat dibanding inflasi selama 2018 yang sebesar 2,7 persen, Pemerintah Sultra akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga melalui berbagai kegiatan dengan menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi berbagai komoditas dari hulu ke hilir," tuturnya.
Pernyataan gubernur Ali Mazi itu disampaikan melalui pidato pengantar sidang paripurna DPRD dalam rangka membahas Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di gedung utama DPRD Sultra, Rabu.
Sidang paripurna dewan yang membahas KUA PPAs 2019 itu, merupakan sidang awal sekaligus lanjutan yang sebelumnya sempat tertunda, karena beberapa anggota dewan saat itu sedang tugas luar, serta pihak eksekutif pun juga sama-sama ada tugas luar daerah sehingga baru hari ini dilakukan.
"Dalam sidang perdana hari ini, baru sekadar memberi kesempatan kepada eksekutif dalam hal ini gubernur Sultra untuk memberi sambutan pengantar, dan selanjutnya pada sidang lanjutan berupa tanggapan dewan maupun pandangan fraksi di DPRD akan lakukan pada Kamis dan Jumat (1-2 Agustus 2019)," kata Nursalam Lada.
Menurut Gubernur Sultra, penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD 2019, merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan perubahan APBD yang tentunya didasarkan dari berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari eksekutif maupun dari pihak dewan.
Ia mengatakan, dari target PAD 2019 yang diperkirakan Rp4,53 triliun itu, yang direncanakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,34 triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,19 triliun. Dimana rasio belanja tidak langsung sebesar 51,6 persen dan belanja langsung sebesar 48,37 persen.
Dengan demikian, lanjut gubernur Ali Mazi, belanja daerah akan diarahkan tetap untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan yang dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Optimalisasi peningkatan PAD 2019 tersebut didasarkan dari kondisi perekonomian daerah sejak awal tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan positif sebesar 6,3 persen dibandingkan dengan triwulan empat tahun 2018 yang tercatat tumbuh sebesar 6,2 persen. Capaian ini terutama didukung oleh kinerja beberapa komponen kunci dari sisi produksi," ujar Ali Mazi.
Sisi produksi dimaksud lanjut gubernur, pada beberapa lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan dan sektor hasil perikanan serta konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan meningkatnya semua komponen pengeluaran terutama konsumsi pemerintah yang terus bertumbuh dan konsumsi rumah tangga.
Begitu pula dari sisi tekanan inflasi di Sultra, sepanjang tahun 2019 diperkirakan sekitar 2,5 persen sampai 3,3 persen atau berada pada sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,5 persen.
"Meskipun Inflasi Sulawesi Tenggara cenderung meningkat dibanding inflasi selama 2018 yang sebesar 2,7 persen, Pemerintah Sultra akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga melalui berbagai kegiatan dengan menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi berbagai komoditas dari hulu ke hilir," tuturnya.