Kendari (ANTARA) - Penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Tenggara semester I tahun 2019 berjalan melambat berdasarkan data serapan anggaran sekitar 27,11 persen atau lebih rendah dibandingkan periode Januari-Juni 2018 mencapai 43 persen.
"Angka serapan 27,11 persen data per Juni 2019 dan kemungkinan saat ini terjadi perubahan serapan signifikan karena sebagian besar pelelangan paket pekerjaan sudah selesai," kata Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Kamis.
Gubernur Ali Mazi mengimbau jajaran OPD meningkatkan etos kerja sehingga program-program yang telah disepakati dengan legislatif berjalan sesuai harapan.
"Rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana realiasi program pembangunan semester I/2019. Rapat ini diharapkan mengungkap kendala pelaksanaan program pembangunan untuk dicarikan solusi," kata Gubernur Sultra.
Oleh karena itu, rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dihadiri para bupati, Forkopimda, Kantor Perbendaharaan Negara, instansi vertikal, legislatif serta jajaran OPD
sangat penting.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan tidak penting mencari siapa yang salah atau siapa yang harus bertanggungjawab dari rendahnya serapan anggaran tetapi menemukan jalan keluar.
"Kita semua sebagai penyelenggara negara ikut bertanggungjawab. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi pengedalian pelaksanaan pembangunan yang dipimpin Gubernur Sultra," kata Rahman Shaleh, Ketua DPW PAN Sultra.
Ia mengimbau para bupati/walikota menjalin koordinasi secara optimal dengan jajaran pemerintahan Provinsi Sultra, DPRD Sultra dan pihak terkait lainnya dalam merencanakan program pembangunan.
"Kami di DPRD kesulitan memilah mana usulan prioritas untuk kepentingan rakyat atau tidak tanpa koordinasi. Jika semua lini penyelenggara negara sudah terkoneksi maka setiap permasalahan menjadi tanggungjawab bersama," kata politisi partai berlambang matahari bersinar tersebut.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sultra Isma mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra dinyatakan sebagai OPD penyumbang serapan anggaran tertinggi hingga mencapai 54 persen karena penanganan bencana alam banjir dan bencana sosial di sejumlah daerah.
"OPD yang perlu meningkatkan serapan anggaran adalah OPD gemuk anggaran, antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Perumahan," kata Isma.
Pagu anggaran Pemprov Sultra tahun 2019 sebesar Rp4,02 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 905 miliar, dana perimbangan yang masuk dalam APBD sebanyak Rp 3,03 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp 93 miliar.
"Angka serapan 27,11 persen data per Juni 2019 dan kemungkinan saat ini terjadi perubahan serapan signifikan karena sebagian besar pelelangan paket pekerjaan sudah selesai," kata Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Kamis.
Gubernur Ali Mazi mengimbau jajaran OPD meningkatkan etos kerja sehingga program-program yang telah disepakati dengan legislatif berjalan sesuai harapan.
"Rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana realiasi program pembangunan semester I/2019. Rapat ini diharapkan mengungkap kendala pelaksanaan program pembangunan untuk dicarikan solusi," kata Gubernur Sultra.
Oleh karena itu, rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dihadiri para bupati, Forkopimda, Kantor Perbendaharaan Negara, instansi vertikal, legislatif serta jajaran OPD
sangat penting.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan tidak penting mencari siapa yang salah atau siapa yang harus bertanggungjawab dari rendahnya serapan anggaran tetapi menemukan jalan keluar.
"Kita semua sebagai penyelenggara negara ikut bertanggungjawab. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi pengedalian pelaksanaan pembangunan yang dipimpin Gubernur Sultra," kata Rahman Shaleh, Ketua DPW PAN Sultra.
Ia mengimbau para bupati/walikota menjalin koordinasi secara optimal dengan jajaran pemerintahan Provinsi Sultra, DPRD Sultra dan pihak terkait lainnya dalam merencanakan program pembangunan.
"Kami di DPRD kesulitan memilah mana usulan prioritas untuk kepentingan rakyat atau tidak tanpa koordinasi. Jika semua lini penyelenggara negara sudah terkoneksi maka setiap permasalahan menjadi tanggungjawab bersama," kata politisi partai berlambang matahari bersinar tersebut.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sultra Isma mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra dinyatakan sebagai OPD penyumbang serapan anggaran tertinggi hingga mencapai 54 persen karena penanganan bencana alam banjir dan bencana sosial di sejumlah daerah.
"OPD yang perlu meningkatkan serapan anggaran adalah OPD gemuk anggaran, antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Perumahan," kata Isma.
Pagu anggaran Pemprov Sultra tahun 2019 sebesar Rp4,02 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 905 miliar, dana perimbangan yang masuk dalam APBD sebanyak Rp 3,03 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp 93 miliar.