Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan untuk memperkuat peran strategisnya dalam keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) maka konsolidasi Organisasi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) dan BKKBN harus diintensifkan sampai ke daerah.
"Kebijakan program Organisasi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia yang semula bergerak sebagai organisasi masyarakat kini bertransformasi menjadi organisasi profesi, sehingga diperlukan adanya sinergitas di semua aspek, baik itu dalam tubuh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan dengan semua Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di Indonesia," kata Hasto Wardoyo, pada acara konsolidasi DPP IPeKB Indonesia Tahun 2019 di Balai Diklat Kantor Perwakilan BKKBN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Konsolidasi DPP IPeKB tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI 3-6 Juli 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Dikatakan, penguatan sinergitas dan komitmen dengan BKKBN sebagai instansi pembina yang diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan Perka BKKBN No 20/2018 tentang tata hubungan kerja dengan BKKBN yang termaktub pada pasal 13 ayat (1) dan (2).
"Dengan ditandatanganinya Peraturan Kepala BKKBN No 20 tahun 2018 tentang Organisasi Profesi harus ditindaklanjuti dengan gerakan perubahan dalam internal organisasi untuk menyelaraskan arah dan tujuan organisasi," katanya.
Sementara itu, plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, pihaknya senantiasa melibatkan berbagai organisasi yang merupakan mitra dalam mensukseskan program KKBPK termasuk komunitas penyuluh yang tergabung dalam IPeKB Sultra.
"Pelibatan mitra komunitas penyuluh melalui IPeKB tersebut bertujuan menggaungkan kembali program KKBPK, dengan tiga fokus yakni pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan kualitas masyarakat berbasis pembangunan keluarga," katanya.
"Kebijakan program Organisasi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia yang semula bergerak sebagai organisasi masyarakat kini bertransformasi menjadi organisasi profesi, sehingga diperlukan adanya sinergitas di semua aspek, baik itu dalam tubuh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan dengan semua Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di Indonesia," kata Hasto Wardoyo, pada acara konsolidasi DPP IPeKB Indonesia Tahun 2019 di Balai Diklat Kantor Perwakilan BKKBN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Konsolidasi DPP IPeKB tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI 3-6 Juli 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Dikatakan, penguatan sinergitas dan komitmen dengan BKKBN sebagai instansi pembina yang diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan Perka BKKBN No 20/2018 tentang tata hubungan kerja dengan BKKBN yang termaktub pada pasal 13 ayat (1) dan (2).
"Dengan ditandatanganinya Peraturan Kepala BKKBN No 20 tahun 2018 tentang Organisasi Profesi harus ditindaklanjuti dengan gerakan perubahan dalam internal organisasi untuk menyelaraskan arah dan tujuan organisasi," katanya.
Sementara itu, plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, pihaknya senantiasa melibatkan berbagai organisasi yang merupakan mitra dalam mensukseskan program KKBPK termasuk komunitas penyuluh yang tergabung dalam IPeKB Sultra.
"Pelibatan mitra komunitas penyuluh melalui IPeKB tersebut bertujuan menggaungkan kembali program KKBPK, dengan tiga fokus yakni pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan kualitas masyarakat berbasis pembangunan keluarga," katanya.