Kendari (ANTARA) - Puluhan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Anti Kapitalis Pendidikan kembali melakukan aksi demo di pertigaan Kampus UHO, Kamis, menuntut agar regulasi penetapan uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan SK Kemenristek Dikti.
Penanggung jawab aksi, Yusuf Bonte, mengatakan penerapan Uang Kuliah Tunggal di UHO itu sangat tinggi, jauh dari rata-rata kemampuan ekonomi rakyat Sulawesi Tenggara dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Kemenristek Dikti.
"Penerapan UKT di UHO sangat tinggi, dan itu sangat jauh dari rata-rata kemampuan ekonomi rakyat menengah di Sulawesi Tenggara," kata Yusuf.
Menurutnya jika kembali memilih Permen Ristek Dikti Nomor 39 Tahun 2017 penentuan UKT harus diukur berdasarkan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua mahasiswa.
"Jadi penentuan sistem UKT bisa ditetapkan sebagai sistem subsidi silang antar-mahasiswa yang memiliki penghasilan tinggi, menengah dan rendah," katanya.
Selain itu, lanjutnya, penerapan UKT menimbulkan dampak yang sangat banyak, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat, yaitu susahnya menjangkau biaya UKT untuk mengkuliahkan anak-anaknya.
Yusuf juga mengatakan aksi tersebut dilakukan karena mereka belum mendapatkan jalan keluar terkait permasalahan UKT di UHO, baik dari DPRD, Ombudsman maupun dari pihak Rektorat sendiri.
"Jika Pemda, lanjut Yusuf, tidak ikut bertanggung jawab maka yakin dan percaya bahwa kami akan selalu melakukan aksi seperti ini, yaitu menutup jalan," tegasnya.
Akibat aksi tersebut, jalan arah dari pasar baru menuju daerah Anduonohu, Kota Kendari macet total tinggal hingga berjam-jam.
Penanggung jawab aksi, Yusuf Bonte, mengatakan penerapan Uang Kuliah Tunggal di UHO itu sangat tinggi, jauh dari rata-rata kemampuan ekonomi rakyat Sulawesi Tenggara dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Kemenristek Dikti.
"Penerapan UKT di UHO sangat tinggi, dan itu sangat jauh dari rata-rata kemampuan ekonomi rakyat menengah di Sulawesi Tenggara," kata Yusuf.
Menurutnya jika kembali memilih Permen Ristek Dikti Nomor 39 Tahun 2017 penentuan UKT harus diukur berdasarkan kemampuan ekonomi atau penghasilan orang tua mahasiswa.
"Jadi penentuan sistem UKT bisa ditetapkan sebagai sistem subsidi silang antar-mahasiswa yang memiliki penghasilan tinggi, menengah dan rendah," katanya.
Selain itu, lanjutnya, penerapan UKT menimbulkan dampak yang sangat banyak, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat, yaitu susahnya menjangkau biaya UKT untuk mengkuliahkan anak-anaknya.
Yusuf juga mengatakan aksi tersebut dilakukan karena mereka belum mendapatkan jalan keluar terkait permasalahan UKT di UHO, baik dari DPRD, Ombudsman maupun dari pihak Rektorat sendiri.
"Jika Pemda, lanjut Yusuf, tidak ikut bertanggung jawab maka yakin dan percaya bahwa kami akan selalu melakukan aksi seperti ini, yaitu menutup jalan," tegasnya.
Akibat aksi tersebut, jalan arah dari pasar baru menuju daerah Anduonohu, Kota Kendari macet total tinggal hingga berjam-jam.