Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengapresiasi inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pada prinsipnya pemerintah daerah menyambut baik inisiatif KPK hadir untuk ikut membantu mengoptimalkan penggalian potensi daerah," kata Ali Mazi di Kendari, Jumat.
Ide KPK mendampingi pemerintah daerah disampaikan pada rapat koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi kabupaten/kota se-Sultra beberapa waktu lalu.
Sultra yang memiliki sumber daya alam sektor pertambangan, pertanian dalam arti luas, perikanan dan pelayanan sektor jasa terbuka peluang meraup PAD sampai Rp2 triliun per tahun.
"Proyeksi pihak KPK logis karena daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah namun pengelolaan yang tidak maksimal. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan," kata Ali MAzi.
Justru kehadiran KPK untuk pendampingan dalam pemanfaaatan sumber daya alam maupun penata kelolaan keuangan daerah memperkecil peluang terjadinya penyelewengan keuangan negara.
Pengamat ekonomi Sultra DR Tajuddin mengatakan sumber pendapatan daerah yang nyaman adalah optimalisasi pelayanan sektor jasa.
"Menggenjot pendapatan daerah dari industri pertambangan beresiko baik segi hukum maupun lingkungan. Yang menjanjikan adalah peningkatan pelayanan publik sektor jasa, seperti transportasi," ujarnya.
Menanggapi kesiapan KPK melakukan pendampingan untuk meningkatkan PAD sah-sah saja, bahkan Sultra patut berterima kasih kepada lembaga anti rasuah tersebut.
"Pada prinsipnya pemerintah daerah menyambut baik inisiatif KPK hadir untuk ikut membantu mengoptimalkan penggalian potensi daerah," kata Ali Mazi di Kendari, Jumat.
Ide KPK mendampingi pemerintah daerah disampaikan pada rapat koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi kabupaten/kota se-Sultra beberapa waktu lalu.
Sultra yang memiliki sumber daya alam sektor pertambangan, pertanian dalam arti luas, perikanan dan pelayanan sektor jasa terbuka peluang meraup PAD sampai Rp2 triliun per tahun.
"Proyeksi pihak KPK logis karena daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah namun pengelolaan yang tidak maksimal. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan," kata Ali MAzi.
Justru kehadiran KPK untuk pendampingan dalam pemanfaaatan sumber daya alam maupun penata kelolaan keuangan daerah memperkecil peluang terjadinya penyelewengan keuangan negara.
Pengamat ekonomi Sultra DR Tajuddin mengatakan sumber pendapatan daerah yang nyaman adalah optimalisasi pelayanan sektor jasa.
"Menggenjot pendapatan daerah dari industri pertambangan beresiko baik segi hukum maupun lingkungan. Yang menjanjikan adalah peningkatan pelayanan publik sektor jasa, seperti transportasi," ujarnya.
Menanggapi kesiapan KPK melakukan pendampingan untuk meningkatkan PAD sah-sah saja, bahkan Sultra patut berterima kasih kepada lembaga anti rasuah tersebut.