Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menggenjot atau meningkatkan sosialisasi Pemilu 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah yang partisipasi pemilihnya rendah pada pemilu sebelumnya.
"Kami gencar melakukan sosialisasi agar target partisipasi pemilih secara nasional 77,5 persen dapat tercapai," kata Komisioner KPU Sultra, Iwan Rompo, saat sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Rabu.
Ia mengatakan, salah satu alasan memilih Kelurahan Lahundape sebagai titik sosialisasi dan pendidikan pemilih karena berdasarkan data pemilu kepala daerah tahun 2018, kelurahan itu yang terendah partisipasinya.
"Pada Pilgub 2018 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Lahundape hanya 62 persen sangat jauh dari target nasional yakni 77,5 persen," katanya.
Menurut Iwan, Kelurahan Lahundape itu termasuk kompkeks elit di Kota Kendari, karena di daerah itu adalah lingkungan warga terpelajar yang bisa dikategorikan menjadi pemilih cerdas, tetapi justru partisipasi pemilihnya rendah.
"Di Kelurahan Lahundape ini adalah kompleks elit, karena banyak penduduk Lahundape yang aktivitas kesehariannya adalah ke kantor, ke toko dan aktivitas lainnya, yang pasti rata-rata ekonomi di Lahundape ini semua ekonomi menengah ke atas, dan mungkin karena itulah menjadi penyebab malasnya orang ke TPS," kata Iwa di hadapan sekitar 200 peserta.
Dikatakan, dalam meningkatkan partisipasi bukan hanya peran dari penyelenggara dalam hal ini KPU, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan, termasuk partai politik yang memerlukan suara masyarakat.
"Karena itu, kami melibatkan Pemantau Pemilu Sultra Demokrasi Monitoring (SUltraDemo) untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan plitik pada delapan kelurahan yang ada di Kota Kendari dengan beberapa pendekatan yakni daerah rawan bencana alam, rawan pelanggaran pemilu, rawan konflik dan daerah rendah partisipasi pemilu," katanya.
Presidium SultraDemo, Zainal Abidin, dalam kesempatan itu memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi terkait pengenalan peserta pemilu, jenis kertas suara, daftar pemilih, hingga cara mencoblos dan hal-hal yang bisa menjadi penyebab dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
"Harapan kita, dengan sosialisasi ini, maka stigma bahwa daerah ini rendah partisipasinya bisa hilang, dan kemudian ke depan bisa menjadi daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi di Kota Kendari," katanya.
"Kami gencar melakukan sosialisasi agar target partisipasi pemilih secara nasional 77,5 persen dapat tercapai," kata Komisioner KPU Sultra, Iwan Rompo, saat sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Rabu.
Ia mengatakan, salah satu alasan memilih Kelurahan Lahundape sebagai titik sosialisasi dan pendidikan pemilih karena berdasarkan data pemilu kepala daerah tahun 2018, kelurahan itu yang terendah partisipasinya.
"Pada Pilgub 2018 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Lahundape hanya 62 persen sangat jauh dari target nasional yakni 77,5 persen," katanya.
Menurut Iwan, Kelurahan Lahundape itu termasuk kompkeks elit di Kota Kendari, karena di daerah itu adalah lingkungan warga terpelajar yang bisa dikategorikan menjadi pemilih cerdas, tetapi justru partisipasi pemilihnya rendah.
"Di Kelurahan Lahundape ini adalah kompleks elit, karena banyak penduduk Lahundape yang aktivitas kesehariannya adalah ke kantor, ke toko dan aktivitas lainnya, yang pasti rata-rata ekonomi di Lahundape ini semua ekonomi menengah ke atas, dan mungkin karena itulah menjadi penyebab malasnya orang ke TPS," kata Iwa di hadapan sekitar 200 peserta.
Dikatakan, dalam meningkatkan partisipasi bukan hanya peran dari penyelenggara dalam hal ini KPU, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan, termasuk partai politik yang memerlukan suara masyarakat.
"Karena itu, kami melibatkan Pemantau Pemilu Sultra Demokrasi Monitoring (SUltraDemo) untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan plitik pada delapan kelurahan yang ada di Kota Kendari dengan beberapa pendekatan yakni daerah rawan bencana alam, rawan pelanggaran pemilu, rawan konflik dan daerah rendah partisipasi pemilu," katanya.
Presidium SultraDemo, Zainal Abidin, dalam kesempatan itu memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi terkait pengenalan peserta pemilu, jenis kertas suara, daftar pemilih, hingga cara mencoblos dan hal-hal yang bisa menjadi penyebab dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
"Harapan kita, dengan sosialisasi ini, maka stigma bahwa daerah ini rendah partisipasinya bisa hilang, dan kemudian ke depan bisa menjadi daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi di Kota Kendari," katanya.