Jakarta (ANTARA) - Twitter Indonesia bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi untuk kandidat yang akan melaju ke kontestasi pada 17 April mendatang.
"Untuk pemilihan umum ini; kami bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (@KPU_ID) untuk melakukan verifikasi kandidat, pejabat terpilih, dan pihak-pihak terkait, yang akun Twitter-nya akan aktif dalam percakapan publik," kata perwakilan Twitter Indonesia, seperti yang mereka umumkan melalui blog resmi, dikutip Rabu.
Penyelenggara Pemilu memilih akun-akun yang ingin diverifikasi, setelah itu Twitter akan meninjau akun yang diajukan tersebut untuk memastikan akun memenuhi standard verifikasi dari Twitter.
"Kami melakukan verifikasi akun untuk mendukung percakapan publik yang sehat dan memberikan kepastian kepada publik bahwa akun para figur publik benar-benar dimiliki oleh individu atau organisasi itu sendiri," kata perwakilan Twitter Indonesia.
Pada unggahan tersebut Twitter menegaskan mereka tidak memihak kelompok mana pun secara politik dan kebijakan yang mereka ambil tidak didasari pandangan politik.
"Twitter adalah platform tempat berbagai suara dari beragam spektrum dapat dilihat dan didengar. Kami berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan. Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda," kata Twitter.
"Kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik".
Twitter berkomitmen untuk lebih transparan dalam mengembangkan dan menegakkan kebijakan mereka untuk menghilangkan teori konspirasi dan ketidakpercayaan dari publik dalam musim pemilihan seperti ini.
Baca juga: Platform digital sambut Pilpres 2019
Baca juga: Facebook perkenalkan panduan bagi politisi dan partai politik
Baca juga: Facebook buat fitur Info Kandidat untuk Pemilu 2019
"Untuk pemilihan umum ini; kami bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (@KPU_ID) untuk melakukan verifikasi kandidat, pejabat terpilih, dan pihak-pihak terkait, yang akun Twitter-nya akan aktif dalam percakapan publik," kata perwakilan Twitter Indonesia, seperti yang mereka umumkan melalui blog resmi, dikutip Rabu.
Penyelenggara Pemilu memilih akun-akun yang ingin diverifikasi, setelah itu Twitter akan meninjau akun yang diajukan tersebut untuk memastikan akun memenuhi standard verifikasi dari Twitter.
"Kami melakukan verifikasi akun untuk mendukung percakapan publik yang sehat dan memberikan kepastian kepada publik bahwa akun para figur publik benar-benar dimiliki oleh individu atau organisasi itu sendiri," kata perwakilan Twitter Indonesia.
Pada unggahan tersebut Twitter menegaskan mereka tidak memihak kelompok mana pun secara politik dan kebijakan yang mereka ambil tidak didasari pandangan politik.
"Twitter adalah platform tempat berbagai suara dari beragam spektrum dapat dilihat dan didengar. Kami berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan. Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda," kata Twitter.
"Kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik".
Twitter berkomitmen untuk lebih transparan dalam mengembangkan dan menegakkan kebijakan mereka untuk menghilangkan teori konspirasi dan ketidakpercayaan dari publik dalam musim pemilihan seperti ini.
Baca juga: Platform digital sambut Pilpres 2019
Baca juga: Facebook perkenalkan panduan bagi politisi dan partai politik
Baca juga: Facebook buat fitur Info Kandidat untuk Pemilu 2019