Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), menganggarkan sebesar Rp21 miliar untuk menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di daerag itu pada APBD 2019.
Bupati Konawe Utara, Ruksamin, saat Rakerda BKKBN Sultra, di Kendari, Kamis (21/3) mengatakan, dari anggaran itu hanya Rp1,67 miliar untuk belanja tidak langsung.
"Selebihnya adalah belanja langsung sebesar Rp19,33 miliar. Ini bentuk perhatian dan komitmen kami untuk terus mendukung program Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK di Konawe Utara," katanya.
Menurut dia, anggaran yang disiapkan untuk menunjang keberhasilan program KB melalui dinas terkait tersebut, lebih besar dari anggaran untuk program yang sama pada 2018 hanya mencapai RP18,64 miliar.
"Ada kenaikan dukungan anggaran sekitar RP2,36 miliar untuk menunjang kesuksesan program KB di Konawe Utara," katanya.
Dana itu kata dia, termasuk untuk membantu peningkatan biaya Operasional bagi (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) PPKBD dan SUB PPKBD di Konawe Utara.
Pemerintah Konawe Utara juga mempercepat capaian program KB di daerah itu dengan mensinergikan antara program Jumat Barokah milik pemerintah daerah dan Program Kampung KB milik pemerintah pusat.
"Kegiatan Jumat Barokah ini dibentuk dengan memperdayakan seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten untuk bertemu langsung kepada masyarakat pada hari jum’at setiap bulan dengan membawa program masing-masing," katanya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan Jumat Barokah, dapat melakukan Pelayanan KB Gratis dan Pembinaan Poktan-Poktan kepada Masyarakat.
Bupati Konawe Utara, Ruksamin, saat Rakerda BKKBN Sultra, di Kendari, Kamis (21/3) mengatakan, dari anggaran itu hanya Rp1,67 miliar untuk belanja tidak langsung.
"Selebihnya adalah belanja langsung sebesar Rp19,33 miliar. Ini bentuk perhatian dan komitmen kami untuk terus mendukung program Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK di Konawe Utara," katanya.
Menurut dia, anggaran yang disiapkan untuk menunjang keberhasilan program KB melalui dinas terkait tersebut, lebih besar dari anggaran untuk program yang sama pada 2018 hanya mencapai RP18,64 miliar.
"Ada kenaikan dukungan anggaran sekitar RP2,36 miliar untuk menunjang kesuksesan program KB di Konawe Utara," katanya.
Dana itu kata dia, termasuk untuk membantu peningkatan biaya Operasional bagi (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) PPKBD dan SUB PPKBD di Konawe Utara.
Pemerintah Konawe Utara juga mempercepat capaian program KB di daerah itu dengan mensinergikan antara program Jumat Barokah milik pemerintah daerah dan Program Kampung KB milik pemerintah pusat.
"Kegiatan Jumat Barokah ini dibentuk dengan memperdayakan seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten untuk bertemu langsung kepada masyarakat pada hari jum’at setiap bulan dengan membawa program masing-masing," katanya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan Jumat Barokah, dapat melakukan Pelayanan KB Gratis dan Pembinaan Poktan-Poktan kepada Masyarakat.