Kendari (Antaranews Sultra) - BanK Perkreditan Rakyat (BPR) Kendari, telah menyalurkan kredit konsumtif kepada pegawai lingkup Pemprov Sultra pada awal tahun 2019 sebesar Rp2,2 miliar.
Direktur Utama BPR Bahteramas Kendari, Arthur Wiliam Kasenda, di Kendari, Selasa, mengungkapkan, jumlah nasabah yang mendapat kredit itu sebanyak kurang lebih 300 orang pegawai pemerintah pemprov Sultra.
"Kami menyalurkan krefit tersebut, karena mengantisipasi agar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat melambung di tahun 2018 bisa ditekan," katanya.
Disebutkan, platform kredit konsumtif berkisar antara Rp8 juta sampai Rp15 juta.
Menurut dia, pihaknya diberi kepercayaan sebagai bank yang menyimpan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS provinsi yang jumlahnya kurang lebih delapan ribu orang.
"Saya berikan kredit Rp8 juta sampai Rp15 per orang dan itu saya potong TPP-nya Rp800 ribu per bulan selama satu tahun. Karena TPP mereka itu Rp1 juta perbulan," katanya.
BPR Bahteramas katanya, adalah perusahaan miliki daerah bukan milik perorangan, BPR juga merupakan Bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana yang disimpan nasabah (deposito dan tabungan) dijamin oleh LPS, serta Bank penyalur kredit yang ditunjuk oleh pemerintah yang legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra.
"Rata-rata kredit yang bermasalah pada tahun lalu adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Dimana, sampai pada Desember 2018, angka kredit macet mencapai 16,8 persen," katanya.
Untuk menekan kredit macet tersebut katanya, salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melempar kredit di sektor yang lancar, yakni kredit konsumtif.
"Sebab kredit macet merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit lancar," katanya.
Direktur Utama BPR Bahteramas Kendari, Arthur Wiliam Kasenda, di Kendari, Selasa, mengungkapkan, jumlah nasabah yang mendapat kredit itu sebanyak kurang lebih 300 orang pegawai pemerintah pemprov Sultra.
"Kami menyalurkan krefit tersebut, karena mengantisipasi agar kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang sempat melambung di tahun 2018 bisa ditekan," katanya.
Disebutkan, platform kredit konsumtif berkisar antara Rp8 juta sampai Rp15 juta.
Menurut dia, pihaknya diberi kepercayaan sebagai bank yang menyimpan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS provinsi yang jumlahnya kurang lebih delapan ribu orang.
"Saya berikan kredit Rp8 juta sampai Rp15 per orang dan itu saya potong TPP-nya Rp800 ribu per bulan selama satu tahun. Karena TPP mereka itu Rp1 juta perbulan," katanya.
BPR Bahteramas katanya, adalah perusahaan miliki daerah bukan milik perorangan, BPR juga merupakan Bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana yang disimpan nasabah (deposito dan tabungan) dijamin oleh LPS, serta Bank penyalur kredit yang ditunjuk oleh pemerintah yang legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra.
"Rata-rata kredit yang bermasalah pada tahun lalu adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Dimana, sampai pada Desember 2018, angka kredit macet mencapai 16,8 persen," katanya.
Untuk menekan kredit macet tersebut katanya, salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan melempar kredit di sektor yang lancar, yakni kredit konsumtif.
"Sebab kredit macet merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit lancar," katanya.