Baubau (Antaranews Sultra) - Dinas Sosal Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, melakukan validasi data warga miskin yang ada di daerah ini karena berdasarkan basis data terpadu pemerintah pusat jumlahnya masih berkisar 60 ribu jiwa.
"Memang kita punya basis data terpadu yang berpotensi miskin itu ada kurang lebih 60 ribu jiwa dari sekitar 180 ribu jiwa penduduk Kota Baubau. Dari 60 ribu itu ada kurang lebih 12 ribu jiwa yang sudah pasti miskin," ungkap Sekretaris Dinas Sosial Kota Baubau, Hanarudin, Kamis.
Ia mengatakan, meski begitu kata Hanarudin, 60 ribu jiwa warga berpotensi miskin berdasarkan data pemerintah pusat itu, masih akan divalidasi. Pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan yang data tersebut.
"Data itu belum kita validasi apakah sudah cocok atau belum. Kalau kita sudah validasi baru bisa kita tahu dan rencana tahun 2019 kita lakukan validasi," ujarnya.
Menurut Hanarudin,?warga dapat dikategorikan miskin jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki rumah kecil, pendapatan yang kecil sesuai standar nasional yakni di bawah Rp280 ribu sampai Rp300 ribu perbulan serta?tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Hanarudin mengungkapkan, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan anggaran melalui APBD 2017 sebesar Rp1,8 miliar, pada APBD 2018 sebesar Rp2,4 miliar sedangkan APBD 2019 masih digodok di DPRD.
Menurut Hanarudin, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan pada 2017 dan 2018 masih sangat kecil, sebab pihaknya mengaku cukup banyak menangani warga penyandang masalah kesejahteraan Sosial.
"Memang kita punya basis data terpadu yang berpotensi miskin itu ada kurang lebih 60 ribu jiwa dari sekitar 180 ribu jiwa penduduk Kota Baubau. Dari 60 ribu itu ada kurang lebih 12 ribu jiwa yang sudah pasti miskin," ungkap Sekretaris Dinas Sosial Kota Baubau, Hanarudin, Kamis.
Ia mengatakan, meski begitu kata Hanarudin, 60 ribu jiwa warga berpotensi miskin berdasarkan data pemerintah pusat itu, masih akan divalidasi. Pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan yang data tersebut.
"Data itu belum kita validasi apakah sudah cocok atau belum. Kalau kita sudah validasi baru bisa kita tahu dan rencana tahun 2019 kita lakukan validasi," ujarnya.
Menurut Hanarudin,?warga dapat dikategorikan miskin jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki rumah kecil, pendapatan yang kecil sesuai standar nasional yakni di bawah Rp280 ribu sampai Rp300 ribu perbulan serta?tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Hanarudin mengungkapkan, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan anggaran melalui APBD 2017 sebesar Rp1,8 miliar, pada APBD 2018 sebesar Rp2,4 miliar sedangkan APBD 2019 masih digodok di DPRD.
Menurut Hanarudin, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan pada 2017 dan 2018 masih sangat kecil, sebab pihaknya mengaku cukup banyak menangani warga penyandang masalah kesejahteraan Sosial.