Kendari (Antaranews Sultra) - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara Yusran A. Silondae melakukan reses di beberapa wilayah di daerah kepulauan Buton Utara dan Muna bagian Timur terkait pengawasan UU Nomor 6/2014 tentang desa dan UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, Kamis.
Dalam reses tersebut, Yusran yang juga anggota Komite I DPD RI ini mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat mulai ditingkat kecamatan hingga desa, termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda di lima kecamatan cakupan calon wilayah daerah otonomi baru (DOB) Muna Timur.
Lima kecamatan itu meliputi Kecamatan Maligano, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Wakorumba Selatan, dan Kecamatan Batukara, ujar Yusran Silonda di Kendari, Kamis.
"Pertemuan ini juga untuk sosialisasi keberadaan DPD RI itu sendiri, sekaligus sebagai pertanggung jawaban publik selaku anggota DPD kepada konstituennya,? ujarnya,
Mantan Wakil Gubernur Sultra ini, dalam pertemuan tersebut dirinya juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Dalam berbagai dialog dan kunjungan kerja nya itu, paling menonjol disuarakan adalah usul pemekaran Kabupaten Muna Timur.
"Ini hampir disuarakan pada semua tingkatan baik ditingkat kecamatan maupun desa, dengan harapan dari mereka agar supaya pembentukan DOB baru ini segera dapat direalisasikan," ungkapnya
Yusran Silondae mengaku, sejauh ini proses pemekaran Kabupaten Muna Timur sudah berjalan sesuai prosedur dan tim Teknis DPD RI sudah mengeluarkan rekomendasi baik di tingkat rapat pleno maupun rapat paripurna.
Hasil rapat paripurna DPD RI itu lanjut Yusran, sudah final yang mengusulkan antara lain pemekaran satu DOB yakni kabupaten Muna Timur. Usulan itu juga sudah diserahkan ke Pemerintah pusat dan tinggal menunggu tindak lanjutnya.
"Hasil paripurna itu sudah kami sampaikan ke Presiden, Wakil Presiden dan juga kepada Menteri Dalam Negeri. Tinggal kita menunggu bagaimana tindak lanjut pemerintah pusat," pungkasnya.
Dalam reses tersebut, Yusran yang juga anggota Komite I DPD RI ini mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat mulai ditingkat kecamatan hingga desa, termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda di lima kecamatan cakupan calon wilayah daerah otonomi baru (DOB) Muna Timur.
Lima kecamatan itu meliputi Kecamatan Maligano, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Wakorumba Selatan, dan Kecamatan Batukara, ujar Yusran Silonda di Kendari, Kamis.
"Pertemuan ini juga untuk sosialisasi keberadaan DPD RI itu sendiri, sekaligus sebagai pertanggung jawaban publik selaku anggota DPD kepada konstituennya,? ujarnya,
Mantan Wakil Gubernur Sultra ini, dalam pertemuan tersebut dirinya juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Dalam berbagai dialog dan kunjungan kerja nya itu, paling menonjol disuarakan adalah usul pemekaran Kabupaten Muna Timur.
"Ini hampir disuarakan pada semua tingkatan baik ditingkat kecamatan maupun desa, dengan harapan dari mereka agar supaya pembentukan DOB baru ini segera dapat direalisasikan," ungkapnya
Yusran Silondae mengaku, sejauh ini proses pemekaran Kabupaten Muna Timur sudah berjalan sesuai prosedur dan tim Teknis DPD RI sudah mengeluarkan rekomendasi baik di tingkat rapat pleno maupun rapat paripurna.
Hasil rapat paripurna DPD RI itu lanjut Yusran, sudah final yang mengusulkan antara lain pemekaran satu DOB yakni kabupaten Muna Timur. Usulan itu juga sudah diserahkan ke Pemerintah pusat dan tinggal menunggu tindak lanjutnya.
"Hasil paripurna itu sudah kami sampaikan ke Presiden, Wakil Presiden dan juga kepada Menteri Dalam Negeri. Tinggal kita menunggu bagaimana tindak lanjut pemerintah pusat," pungkasnya.