Kendari (Antaranews Sultra) - Otoritas Jasa keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat petumbuhan aset perbankan di Sultra per September 2018 sebesar 12,41 persen.
"Aset perbankan di Sultra per September 2018 sebesar Rp25,97 triliun atau tumbuh 12,42 persen," kata kpala OJK Sultra, Moh Fredly, di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, aset industri keuangan Non Bank yaitu dana pensiun tumbuh 7.24 persen, kemudian modal ventura Rp21,04 miliar tumbuh 3,38 persen.
"Kemudian piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,94 triliun tumbuh 10,21 persen," katanya.
Sedangkan jumlah investor di pasar modal berdasarkan jenis surat berharga kata dia, yaitu sebanyak 3.852 dengan nilai transaksi saham sebesar Rp29,42 miliar.
Fredly berharap, akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan juga perlu terlindungi.
Maraknya praktek bisnis yang berkedok investasi namun tidak memiliki izin di masyarakat kata dia, mengakibatkan kerugian finansial yang materil.
"Hal tersebut dapat mengganggu sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari regulator/pengawas," katanya.
"Aset perbankan di Sultra per September 2018 sebesar Rp25,97 triliun atau tumbuh 12,42 persen," kata kpala OJK Sultra, Moh Fredly, di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, aset industri keuangan Non Bank yaitu dana pensiun tumbuh 7.24 persen, kemudian modal ventura Rp21,04 miliar tumbuh 3,38 persen.
"Kemudian piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,94 triliun tumbuh 10,21 persen," katanya.
Sedangkan jumlah investor di pasar modal berdasarkan jenis surat berharga kata dia, yaitu sebanyak 3.852 dengan nilai transaksi saham sebesar Rp29,42 miliar.
Fredly berharap, akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan juga perlu terlindungi.
Maraknya praktek bisnis yang berkedok investasi namun tidak memiliki izin di masyarakat kata dia, mengakibatkan kerugian finansial yang materil.
"Hal tersebut dapat mengganggu sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari regulator/pengawas," katanya.