Kendari (Antaranews Sultra) - Alokasi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp4,5 triliun dengan menghasilkan sejumlah pembangunan infrastruktur desa.

Koordinator provinsi program pembangunan desa serta program inov desa (P3MD-PID) La Ode Syahrudin di Kendari, Selasa mengungkapkan,  di antaranya pembangunan infrastruktur yakni pembuatan jalan, jembatan, drainase hingga pembentukan Badan Usaha Desa (Bundes) yang jumlahnya lebih dari 1500 unit yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sultra.

Syahruddin dalam talkshow bertajuk "Bersama Berkarya Untuk Kemajuan Desa" kerja sama LPP RRI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang juga hadir ketua DPRD Sultta, Abdurrahman Saleh dan Direktur Layanan ?Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI, G Ricard Poyk, bertempat di halaman kantor LPP RRI Kendari.

Menurut La Ode Syahruddin, selain pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan Sumber Daya ?Manusia, alokasi dana desa tersebut telah menurunkan jumlah desa sangat tertinggal dari sebelumnya 12 persen menjadi 6 persen dan desa tertinggal dari 72 persen menjadi 57 persen.

Disisi lain kata Syahrufin, untuk desa berkembang juga mengalami kenaikan yang tadinya 12 persen menjadi 18 persen, begitupula dengan desa maju, naik 0,2 persen.

Hal yang menjadi tugas berat kita adalah kita belum mempunyai desa mandiri. Mudah-mudahan kedepan atas kerja seluruh masyarakat, seluruh stake holder pada 2019 mendatang kita bisa menghadirkan desa mandiri untuk Sulawesi Tenggara, ucap La Ode Syahruddin.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh menilai perkembangan desa-desa yang ada di Sulawesi Tenggara sudah semakin maju. Hasil-hasil pertanian dan perikanan masyarakat yang sebelumnya kurang mendapat pangsa pasar yang besar kini sudah menembus pasar internasional. 

Dirinya juga berkomitmen untuk memperjuangan kemandirian desa, sehingga desa-desa yang ada di Sulawesi Tenggara bisa sejajar dengan desa lain di Indonesia yang sudah maju.

"Untuk membangun sebuah desa mandiri harus ada gerakan yang serempak, bukan hanya kebutuhan desanya tapi ada political will dari pemerintah. Kita di legislatif akan membantu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan daerah itu,kata Abdurrahman Saleh.

Abdurrahman berharap agar generasi muda yang telah mengenyam pendidikan tinggi untuk kembali ke desa dan menerapkan ilmu yang mereka peroleh dengan menerapkan sistem pertanian maupun perikanan yang lebih modern.

Ditempat yang sama, Direktur LPU RRI, Godlief Richard Poyk menjelaskan, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik selalu mendukung program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Dijelaskan, sejak dulu RRI selalu konsisten menyajikan informasi bagi warga pedesaan. Tujuannya untuk memotivasi warga desa agar bisa lebih sejahtera dan ?mandiri.

"Radio Republik Indonesia itu memiliki fungsi sosial, bagaimana mencerdaskan masyarakat, bagaimana menghibur masyarakat dan bagaimana memberikan informasi kepada mesyarakat. Tetapi juga, Radio Republik Indonesia harus menjadi filter dan sebagai alat untuk memberikan informasi yang sehat khususnya kepada warga desa," tutur Richard.

Acara yang digelar di halaman kantor RRI Kendari ini dikemas dalam dialog luar studio dengan menghadirkan puluhan tenaga pendamping desa dari sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Acara ini juga diisi dengan hiburan, tarian daerah, pementasan drama, serta disiarkan secara live oleh Pro1 RRI Kendari.

(T.A056/B/M019/C/M019) 28-08-2018 22:49:27

Pewarta : Abdul Azis Senong
Editor : M Sharif Santiago
Copyright © ANTARA 2024