Kendari (Antaranews Sultra) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara pada 2017 tercatat sebesar 68,51 (skala 0-100) atau turun 2,61 ?poin dibanding 2016 sebesar 71,13.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra, Dani Jaelani saat menyampaiakan rilis kantor BPS di Kendari, Rabu mengatakan penurunan angka IDI 2017 itu didorong kemunduran aspek kebebesan sipil sebesar (10,41 poin) dan aspek Lembaga Demokrasi (4,92 poin).
"Meskipun dua lembaga kebebasan itu mengalami penurunan namun dari aspek terkait hak-hak politik justru mengalami kenaikan (4,98 poin)," katanya.
Rilis mengenai IDI Sultra, diawali dengan mendengar secara langsung melalui telekompres dari kepala BPS Sultra terkait perkembangan ekspor dan impor Indonesia dan penyampaian secara nasional terkait hasil IDI tahun 2017 yang dihadiri seluruh Tim Ahli yang menyusun terkait IDI.
? ?Dani Jaelani yang mewakil kepala BPS Sultra itu mengatakan, adanya penurunan aspek kebebasan sipil disebabkan penurunan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebesan berpendapat serta variabel kebebesan berkeyakinan.
Sedangkan kenaikan aspek hak-hak politik terutama karena meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahaan di media publik sepanjang 2017.
"Artinya bahwa semakin banyak koreksi publik dari masyarak baik itu kebebasan sipil, kebebesan berkumpul dan beserikat maka akan memberi nilai pon yang baik bagi jalannya penilaian terkahad Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Sultra," tururnya.
Dengan demikian bahwa tingkat demokrasi Sultra yang nilainya di atas 60 itu masuk dalam kategori sedang.
? ?"IDI Sultra sebesar 68,51 di bawah angka nasional 72,11 atau berada pada peringakt 30 dari 34 provinsi di Tanah Air. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sultra berada para peringkat terakhir," tutupnya.
Dani juga menambahkan bahwa di tahun-tahun mendatang Indeks Demokrasi Sultra diharapkan akan semakin baik seiring dengan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk lebih transparan dan kritis membangun terhadap tigas aspek penilaian dalam berdemokrasi.
? ?Ia juga menambahkan bahwa untuk menentukan hasil IDI yang dihasilkan setiap tahun itu dari tiga aspek penilaian dan 11 variabel serta 28 indikator yang dibahas dan dibedah melalui Forum Group Diskusi (FGD) yang melibatkan semua lembaga pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, PTN, unsur Lembaga Masyarakat, Parpol, dan Perguruan Tinggi.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra, Dani Jaelani saat menyampaiakan rilis kantor BPS di Kendari, Rabu mengatakan penurunan angka IDI 2017 itu didorong kemunduran aspek kebebesan sipil sebesar (10,41 poin) dan aspek Lembaga Demokrasi (4,92 poin).
"Meskipun dua lembaga kebebasan itu mengalami penurunan namun dari aspek terkait hak-hak politik justru mengalami kenaikan (4,98 poin)," katanya.
Rilis mengenai IDI Sultra, diawali dengan mendengar secara langsung melalui telekompres dari kepala BPS Sultra terkait perkembangan ekspor dan impor Indonesia dan penyampaian secara nasional terkait hasil IDI tahun 2017 yang dihadiri seluruh Tim Ahli yang menyusun terkait IDI.
? ?Dani Jaelani yang mewakil kepala BPS Sultra itu mengatakan, adanya penurunan aspek kebebasan sipil disebabkan penurunan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebesan berpendapat serta variabel kebebesan berkeyakinan.
Sedangkan kenaikan aspek hak-hak politik terutama karena meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahaan di media publik sepanjang 2017.
"Artinya bahwa semakin banyak koreksi publik dari masyarak baik itu kebebasan sipil, kebebesan berkumpul dan beserikat maka akan memberi nilai pon yang baik bagi jalannya penilaian terkahad Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Sultra," tururnya.
Dengan demikian bahwa tingkat demokrasi Sultra yang nilainya di atas 60 itu masuk dalam kategori sedang.
? ?"IDI Sultra sebesar 68,51 di bawah angka nasional 72,11 atau berada pada peringakt 30 dari 34 provinsi di Tanah Air. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sultra berada para peringkat terakhir," tutupnya.
Dani juga menambahkan bahwa di tahun-tahun mendatang Indeks Demokrasi Sultra diharapkan akan semakin baik seiring dengan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk lebih transparan dan kritis membangun terhadap tigas aspek penilaian dalam berdemokrasi.
? ?Ia juga menambahkan bahwa untuk menentukan hasil IDI yang dihasilkan setiap tahun itu dari tiga aspek penilaian dan 11 variabel serta 28 indikator yang dibahas dan dibedah melalui Forum Group Diskusi (FGD) yang melibatkan semua lembaga pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, PTN, unsur Lembaga Masyarakat, Parpol, dan Perguruan Tinggi.