Kendari (Antaranews Sultra) - Masyarakat Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyambut gembira rencana dilanjutkannya kembali proyek pembangunan Bendungan Pelosika yang dikabarkan sempat dibatalkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dalih keterbatasan dana APBN.
"Memang kami sempat dikejutkan oleh berita bahwa mega proyek yang awalnya dianggarkan pemerintah mencapai triliunan rupiah itu tiba-tiba tidak terealisasi akibat anggaran. Namun baru-baru ini ada informasi dari anggota Komisi V DPR RI terkait kelanjutan pembangunan mega proyekl itu," kata H Amiruddin, salah satu tokoh masyarakat Konawe, di Kendari, Minggu.
Amiruddin yang juga salah satu pejabat di Pemkab Konawe itu mengatakan, harapan masyarakat Konawe dan Sultra pada umumnya tentu sangat mengharapkan kehadiran proyek nasional itu karena akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Konawe terutama untuk menunjang sektor pertanian dalam arti luas.
"Saya juga yakin dengan kehadiran proyek bendungan Pelosika itu, akan mampu mengairi areal persawahan puluhan ribu hektare dan juga bisa menghasilkan daya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) puluhan bahkan ratusan megawatt," ujarnya.
Bendungan Pelosika yang lokasinya di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua kabupaten Konawe itu, sudah masuk dalam daftar proyek nasional sejak 2016 itu dengan rencana awal anggaran Rp3 triliun lebih.
Anggota Komisi V DPR RI asal Sultra, Ridwan Bae dalam keterangan terkini kepada awak media mengatakan dengan menempuh perjuangan yang panjang, tim Komisi V DPR RI melalui Dirjen Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil mengucurkan anggaran sebesar Rp3,3 triliun untuk proyek bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe.
"Syukur alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian PUPR saat melalui rapat di Jakarta (17/7) lalu mengalokasikan dana APBN Tahun 2019 sebesar Rp3,3 triliun untuk pembangunan proyek itu dan dana ini murni dari APBN," ungkap Ridwan.
Mantan Bupati Muna dua periode itu mengungkapkan, persetujuan proyek tersebut sempat dicoret Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan alasan anggaran yang tidak tersedia. Namun dirinya bersama anggota Komisi V bersikukuh memperjuangkan proyek nasional tersebut.
"Perjuangan agar pembangunan bendungan Pelosika tetap dialokasikan anggarannya, akhirnya membuahkan hasil. Ini semua berkat dukungan dan doa pemerintah daerah dan seluruh rakyat Sultra, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Pelosika," ujar Ridwan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sultra itu.
"Memang kami sempat dikejutkan oleh berita bahwa mega proyek yang awalnya dianggarkan pemerintah mencapai triliunan rupiah itu tiba-tiba tidak terealisasi akibat anggaran. Namun baru-baru ini ada informasi dari anggota Komisi V DPR RI terkait kelanjutan pembangunan mega proyekl itu," kata H Amiruddin, salah satu tokoh masyarakat Konawe, di Kendari, Minggu.
Amiruddin yang juga salah satu pejabat di Pemkab Konawe itu mengatakan, harapan masyarakat Konawe dan Sultra pada umumnya tentu sangat mengharapkan kehadiran proyek nasional itu karena akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Konawe terutama untuk menunjang sektor pertanian dalam arti luas.
"Saya juga yakin dengan kehadiran proyek bendungan Pelosika itu, akan mampu mengairi areal persawahan puluhan ribu hektare dan juga bisa menghasilkan daya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) puluhan bahkan ratusan megawatt," ujarnya.
Bendungan Pelosika yang lokasinya di Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua kabupaten Konawe itu, sudah masuk dalam daftar proyek nasional sejak 2016 itu dengan rencana awal anggaran Rp3 triliun lebih.
Anggota Komisi V DPR RI asal Sultra, Ridwan Bae dalam keterangan terkini kepada awak media mengatakan dengan menempuh perjuangan yang panjang, tim Komisi V DPR RI melalui Dirjen Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil mengucurkan anggaran sebesar Rp3,3 triliun untuk proyek bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe.
"Syukur alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian PUPR saat melalui rapat di Jakarta (17/7) lalu mengalokasikan dana APBN Tahun 2019 sebesar Rp3,3 triliun untuk pembangunan proyek itu dan dana ini murni dari APBN," ungkap Ridwan.
Mantan Bupati Muna dua periode itu mengungkapkan, persetujuan proyek tersebut sempat dicoret Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan alasan anggaran yang tidak tersedia. Namun dirinya bersama anggota Komisi V bersikukuh memperjuangkan proyek nasional tersebut.
"Perjuangan agar pembangunan bendungan Pelosika tetap dialokasikan anggarannya, akhirnya membuahkan hasil. Ini semua berkat dukungan dan doa pemerintah daerah dan seluruh rakyat Sultra, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Pelosika," ujar Ridwan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sultra itu.