Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menambal badan jalan raya yang berlubang supaya infrastruktur perhubungan darat itu tidak membahayakan penggunanya.
"Pananganan cepat yang kami lakukan adalah menambal jalan-jalan yang berlubang, itupun yang status jalan provinsi," kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Effendi, di Kendari, Jumat.
Dikatakan, cara tambal sulam itu demi kenyamanan pengendara, karena jalan-jalan berubang berpotensi menyebabkan kecelakaan pengendara dan penumpang, serta kerusakan kendaraan.
"Kami juga sudah memetakan atau merekap ruas status jalan provinsi yang rusak parah, misalnya, di Kabupaten Buton Utara dan di Konawe Kepulauan," katanya.
Badan jalan di sana akan diupayakan perbaikannya segera mungkin.
"Mugkin masyarakat menilai ada beberapa ruas jalan yang rusak parah yang belum ditangani, tetapi itu merupakan status jalan nasional sehingga yang harus membenahi adalah pemerintah pusat," katanya.
Dikatakan, setiap jenjang pemerintah memiliki tanggungjawab masing-masing dalam penanganan jalan berasarkan status jalan tersebut.
"Untuk jalan nasional pengerjaannya dari pemerintah pusat sementara itu jalan perkotaan kewenangannya pemerintah kabupaten/kota. Kami hanya mengerjakan jalan provinsi," katanya.
"Pananganan cepat yang kami lakukan adalah menambal jalan-jalan yang berlubang, itupun yang status jalan provinsi," kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Effendi, di Kendari, Jumat.
Dikatakan, cara tambal sulam itu demi kenyamanan pengendara, karena jalan-jalan berubang berpotensi menyebabkan kecelakaan pengendara dan penumpang, serta kerusakan kendaraan.
"Kami juga sudah memetakan atau merekap ruas status jalan provinsi yang rusak parah, misalnya, di Kabupaten Buton Utara dan di Konawe Kepulauan," katanya.
Badan jalan di sana akan diupayakan perbaikannya segera mungkin.
"Mugkin masyarakat menilai ada beberapa ruas jalan yang rusak parah yang belum ditangani, tetapi itu merupakan status jalan nasional sehingga yang harus membenahi adalah pemerintah pusat," katanya.
Dikatakan, setiap jenjang pemerintah memiliki tanggungjawab masing-masing dalam penanganan jalan berasarkan status jalan tersebut.
"Untuk jalan nasional pengerjaannya dari pemerintah pusat sementara itu jalan perkotaan kewenangannya pemerintah kabupaten/kota. Kami hanya mengerjakan jalan provinsi," katanya.